Oleh : Almadar Fattah
Sengketa tanah yang berakhir dengan eksekusi dan kekerasan dapat meninggalkan dampak yang sangat mendalam bagi keluarga dan masyarakat yang terlibat. Trauma dan kehilangan yang dialami dapat berlangsung lama dan mempengaruhi kehidupan mereka secara berkepanjangan.
Nafsu untuk menguasai dan mempertahankan hak milik sering kali dapat mengalahkan rasa kemanusiaan dan iba. Dalam kasus sengketa tanah, kepentingan pribadi atau kelompok dapat mengambil alih empati dan pertimbangan terhadap pihak lain, yang berujung pada konflik dan kekerasan.
Ketika kepentingan pribadi atau kekuasaan menjadi prioritas utama, nilai-nilai kemanusiaan dan kekeluargaan seringkali terabaikan. Ini dapat menyebabkan kerusakan hubungan dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Semoga kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan kekeluargaan dapat membantu menciptakan solusi yang lebih harmonis dan berkeadilan.
Kejadian eksekusi rumah di Campalagian yang berujung bentrok antara petugas keamanan polisi dengan masyarakat memang sangat memilukan. Salah satu contoh yang paling menyedihkan adalah kasus Jamaluddin, Kepala Puskesmas Kecamatan Alu dan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Polman, yang diduga menjadi korban salah tangkap dan mengalami kekerasan saat proses eksekusi.
Bentrokan tersebut mengakibatkan Jamaluddin mengalami luka serius di bagian kepala dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Keluarga korban merasa sangat terpukul dengan kejadian ini dan meminta pihak kepolisian untuk bertanggung jawab.
Kejadian ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana proses eksekusi dilakukan dan apakah ada cara lain yang lebih damai untuk menyelesaikan konflik antara pihak yang bersengketa. Banyak pihak yang berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas dan keadilan dapat ditegakkan bagi korban dan keluarganya.
Banyak orang yang tersentunh hatinya melahat tragedi ini, salah satunya Orang Tua Kita Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, sehingga beliau menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terkait kasus dugaan salah tangkap dan kekerasan terhadap Jamaluddin, Kepala Puskesmas Kecamatan Alu dan Ketua PPNI Polman. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban dan kejelasan hukum yang adil dan transparan dalam penanganan kasus ini.
Salim S Mengga juga meminta agar kasus tersebut diusut tuntas dan meminta keluarga korban untuk melapor ke Kompolnas dan Komnas HAM jika terbukti terjadi kekerasan. Ia berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
Salim S Mengga, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, menyatakan bahwa kasus dugaan penganiayaan terhadap Jamaluddin saat berada di Polres harus diusut tuntas. Ia menekankan bahwa jika benar terjadi penganiayaan, maka itu merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Salim meminta agar proses hukum berjalan transparan dan adil untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, menekankan pentingnya keadilan bagi setiap warga negara tanpa pandang bulu. Jika terbukti terjadi kekerasan, keluarga korban diminta untuk melapor ke Kompolnas dan Komnas HAM agar negara dapat hadir dan menjamin keadilan bagi korban dan keluarganya. Ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum.
Sedangkan Kasi Humas Polres Polewali Mandar belum bersedia memberikan komentar terkait dugaan salah tangkap yang dilakukan anggota polisi terhadap Jamaluddin. Mungkin pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan internal atau menunggu instruksi lebih lanjut sebelum memberikan pernyataan resmi. Kasus ini masih dalam proses pengusutan dan diharapkan dapat memberikan kejelasan serta keadilan bagi korban dan keluarganya.
Bentrokan antara masyarakat dan polisi terjadi saat proses eksekusi lahan di Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Perlawanan masyarakat dengan kekerasan membuat polisi mengambil tindakan progresif, yang mengakibatkan banyak masyarakat yang luka dan ditangkap. Polisi juga mengalami luka dalam insiden tersebut. Salah satu korban, Jamaluddin, diduga menjadi korban salah tangkap dan mengalami luka serius di bagian kepala. Kasus ini masih dalam proses pengusutan dan diharapkan dapat memberikan kejelasan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Tindakan kekerasan, baik oleh aparat kepolisian maupun masyarakat, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM jika melanggar hak-hak dasar manusia yang dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Dalam kasus ini, dugaan salah tangkap dan penganiayaan terhadap Jamaluddin dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM jika terbukti benar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan untuk mengetahui kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban.
Penegakan hukum dan keadilan sangat penting dalam kasus ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan memastikan bahwa hak-hak korban dipulihkan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan percaya bahwa keadilan akan ditegakkan tanpa pandang bulu. Proses hukum yang transparan dan adil juga dapat membantu mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan.
Sungguh ironis ketika sepetak tanah dianggap lebih berharga daripada nilai-nilai kemanusiaan dan kekeluargaan. Ini menunjukkan betapa dalamnya kerusakan yang dapat terjadi ketika ambisi dan kepentingan materi mendominasi hati dan pikiran seseorang. Semoga kita semua dapat belajar dari kisah seperti ini dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang dalam setiap aspek kehidupan.
Jaman memang terus berubah, dan perubahan itu membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai dan prioritas. Semoga perubahan zaman ini dapat membawa kita menuju arah yang lebih baik, dengan lebih banyak kesadaran akan pentingnya kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang. Terima kasih.
Komentar
Posting Komentar