BUKU BARU || Moral Ekologi Sulawesi Barat

Prolog Muhammad Munir 

UPAYA untuk terus bergerak dalam ruang lingkup literasi merambat seperti akar yang terus berjalan mencari simpul-simpul pergerakan dalam ruang tulis dan menulis. Gerakan literasi seperti sebuah pergerakan revolusi yang bekerja secara serentak hampir di seluruh penjuru tanah air. Mandar, Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang juga banyak melahirkan pegiat literasi, cukup melejit menembus langit nusantara dan membahana di seantero negeri ini. Gerakan literasi di Sulawesi Barat terus berkecambah lalu menumbuhkan tunas-tunas literasi, sehingga mampu memberikan spirit baru bagi generasi di bumi Todilaling ini.

Saya selalu merasa bahagia ketika melihat sosok generasi yang memiliki minat menulis, terlebih jika ia memiliki kemauan menerbitkan naskah tulisannya menjadi buku. Demikian halnya dengan Adinda Mutmainnah Syam, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sulawesi Barat yang menyodorkan naskahnya berjudul: Moral Ekologi Sulawesi Barat. Hal menarik dari buku ini adalah tema yang diusung yakni tentang Ekologi yang tak lain hubungan antara makhluk hidup (biotic) dan lingkungan sekitarnya (abiotik). Lebih spesifik lagi mencakup studi tentang interaksi antara organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem, serta proses-proses yang terjadi di dalamnya.  

Mengapa buku ini menarik, sebab penyajianya dalam bentuk cerita (cerpen) yang bertema lingkungan. Bukan karya ilmiah popular meski tentu digarapnya secara akademis. Kreatifitas penulis ini penting diapresiasi oleh siapapun, sebab selama ini isu-isu lingkungan di Sulawesi Barat masih menjadi tema yang hanya hadir dalam diskusi maupun seminar lingkungan. Belum sampai pada tataran aksentasi sebagaimana yang diharapkan. Hutan kita masih menjadi obyek pembalakan. Menanam sejuta pohon tapi ratusan bahkan ribuan hektar digunduli oleh oknum yang tak bertanggung jawab. 

Manusia Mandar (baca: Sulawesi Barat) adalah bangsa yang menjadikan alam dan lingkungan sebagai patron utama dalam melahirkan kebijakan dalam pemerintahan tradisional (Kerajaan). Ini bisa dibaca pada sebuah pappasang yang menyebut “Tarrare di allo, Tam,matindo di bongi, Mandandang Mata di merrandangna daung  aju (pertanian maju), di madinginna lita’ (keamana terjamin), di malimbonna rura (perikanan melimpah, diajarianna banne tau (kesehatan ibu dan anak)  dan atepuanna agama (tolerasnsi beragama)”. Tak sampai distu, masyarakat Mandar mengenal pimali (pamali) sebagai alat untuk mendoktrin generasinya agar tidak mengabaikan persoalan lingkungan. Hal ini bisa ditemukan dalam narasi cerpen-cerpen penulis di buku ini. 

Bahasan Moral Ekologi sesungguhnya telah menjadi tema sentral dalam perumusan kebijakan para pemimpin di Mandar. Ussul dan Pemali adalah dua unsur yang melekat pada proses itu, ditambah pappejappu menjadi perekat keduanya. Inilah kunci dari keberhasilan pemimpin masa lampau sehingga peradaban yang dibangunnya menjadi rahmat bagi manusia dan alam. Sasi’, Lita’ Buttu, anna tau dimasukkan dalam pengambilan sumpah para pemimpin dan itu menjadi parameter dalam mengukur keberhasilan mereka. Satu saja dari kempat unsur itu tak terurus, maka seorang pemimpin harus menerima konsekwesi yang berujung pada pemecatan bahkan sampai pada proses eksekusi. 

Hal lain yang menarik disikapi dari kelahiran buku ini adalah penyajian materi lingkungan yang latarnya diangkat dari kearifan local Mandar terkait ussul, pemali dan pappejappu dalam balutan sastra. Sastra sebagai sebuah hasil rekayasa kebudayaan, pada akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari dialektika kebudayaan, bahkan menjadi salah satu alat (property) kebudayaan. Sebab itulah sehingga karya sastra tidak lagi berdiri sendiri menjadi sebuah karya seni (jika sastra adalah karya seni) atau karya intelektual, atau sekedar menjadi sesuatu yang enak didengar jika dibacakan. 

Penulis buku ini berlatar sarjana hukum, tapi menulis sastra tentang lingkunagn tentu bukan hal biasa. Ini luar biasa. Maka, marilah berdialektika dengan sastra secara internal sebelum kita beranjak manapaki realitas yang kompleks. Kita bangun kematangan. Kita pahami sastra sebagai medium cakrawala semesta. Sehingga kita mampu memahami pendalaman tabiat sosail dan kampung halaman dimanapun kita berada. Atau minimal kita mampu mengenali diri sendiri yang mewujud dalam karya.

Selamat dan Sukses dan teruslah berkarya. 

Biodata Penulis

SIMPOSIUM NASIONAL || Kongres Rakyat Balanipa Desak Pemerintah Buka Keran Moratorium DOB

Sulawesi Barat, 3 April 2026 – Kongres Rakyat Balanipa I menggelar Simposium Nasional secara daring pada Kamis, 3 April 2026. Forum ini menjadi ruang konsolidasi dan diskusi strategis mengenai aspirasi pembentukan Kabupaten Balanipa, yang perjuangannya telah berlangsung hampir 19 tahun.

Simposium menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, anggota DPR RI Ajbar Kadir, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat Amujib, serta Sekretaris Jenderal Forum Konsolidasi Nasional (Forkonas) Pemekaran Daerah, Abdurahman Sang. Simposium dimoderatori oleh Adi Arwan Alimin.

Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pemekaran daerah otonomi baru (DOB) pada dasarnya merupakan keniscayaan dalam sistem demokrasi Indonesia.

"Pemekaran adalah cara menghormati aspirasi dan dinamika demokrasi lokal, sekaligus menjaga agar rentang kendali pemerintahan lebih dekat dan responsif kepada masyarakat," ujar Wamendagri via Zoom Jumat (3/4/2026).

Namun ia juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini masih berada di bawah tekanan. Hingga kini terdapat sekitar 370 usulan DOB yang masih menunggu respons pemerintah—angka yang menurutnya menunjukkan besarnya aspirasi daerah sekaligus menuntut kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.

Bima Arya menegaskan bahwa moratorium bukan penolakan permanen, melainkan jeda untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif sebelum pemekaran kembali dibuka.

Forkonas: PP Desain Besar Pemekaran Jadi Kunci

Sekjen Forkonas Pemekaran Daerah, Abdurahmansyah, menyebut bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang desain besar pemekaran daerah menjadi kunci utama terbukanya keran moratorium.

"Forkonas hadir untuk terus menghubungkan aspirasi 370 calon DOB di seluruh Indonesia. Kami terus bertemu pemerintah dan DPR RI untuk mengawal agar PP tentang desain besar pemekaran daerah segera diterbitkan. Tanpa PP itu, keran moratorium akan sulit dibuka," tegasnya.

Anggota DPR RI Tegaskan Dukungan untuk Balanipa

Anggota DPR RI Ajbar Kadir yang hadir dalam sesi kedua simposium menyatakan keyakinannya terhadap kelayakan Balanipa sebagai DOB.

"Saya meyakini betul bahwa Balanipa ini sesuatu yang niscaya. Kita memiliki SDM dan potensi SDA yang bisa menopang pemekaran ini. Jadi kita harus terus menjaga ikhtiar bersama hingga Kabupaten Balanipa benar-benar terwujud," katanya.

Balanipa: Legitimasi Historis dan Kesiapan Institusional

Aspirasi pembentukan Kabupaten Balanipa memiliki landasan yang kuat. Balanipa adalah bekas pusat kekuasaan Kerajaan Balanipa, salah satu entitas bersejarah dalam peradaban Mandar di Sulawesi Barat.

Sejak tahun 2014, Kabupaten Balanipa telah masuk dalam kelompok 22 DOB yang dinyatakan layak dimekarkan dan telah menerima Amanat Presiden (Ampres). "Namun pergantian pemerintahan membawa serta kebijakan moratorium yang menghentikan proses tersebut," ujar Ketua KAPP Kabupaten Balanipa, Dr. Mujirin Yamin saat sesi dialog dalam simposium. 

Moderator simposium, Adi Arwan Alimin, mengingatkan bahwa perjuangan ini bukan sekadar romantisme sejarah. "Ketika masyarakat Balanipa mendorong pemekaran, mereka tidak hanya berbicara tentang birokrasi—mereka berbicara tentang pengakuan atas identitas dan masa depan mereka sendiri," ujarnya.

Simposium juga menekankan bahwa keniscayaan pemekaran harus diiringi kesiapan konkret: kapasitas SDM, perencanaan pembangunan yang matang, dan integritas kepemimpinan.

Rekomendasi Simposium

Forum Simposium Nasional Kongres Rakyat Balanipa I merumuskan beberapa poin penting, di antaranya:

1. Mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan PP tentang desain besar pemekaran daerah sebagai syarat terbukanya moratorium DOB.

2. Mendorong evaluasi moratorium yang transparan, dengan indikator yang jelas dan roadmap yang terukur.

3. Menegaskan bahwa Kabupaten Balanipa memiliki legitimasi historis, kultural, dan administratif yang cukup kuat untuk segera direalisasikan.

4. Mengajak seluruh elemen masyarakat Balanipa untuk mempererat konsolidasi dan mematangkan kesiapan institusional menuju pembentukan DOB.

5. Membentuk Tim Konsolidasi Percepatan Pemekaran DOB Kabupaten Balanipa 

Tentang Kongres Rakyat Balanipa

Kongres Rakyat Balanipa adalah forum konsolidasi masyarakat yang mendorong terwujudnya Kabupaten Balanipa sebagai daerah otonomi baru di Sulawesi Barat. Kongres pertama ini digelar pada 2-4 April 2026 secara daring dengan peserta dari berbagai daerah, termasuk diaspora Balanipa di seluruh Indonesia.

Diterbitkan oleh Panitia Simposium Nasional Kongres Rakyat Balanipa I, 

PP Darul Mahfudz, Tinambung 4 April 2026

PROFIL SINGKAT ||KH.Mahmoeddin Atjo Kanna Marilalalng

Profil Singkat KH.Mahmoeddin Atjo Kanna Marilalalng. 

(1933-1999), Sang Ulama, Birokrat, Tokoh Pendidik dan Politisi 

Lahir di Majene 31 Desember 1933. 

✅ Pendidikan Formal.

Menamatkan Sekolah SR di Majene dan PGA 6 Thn di Surabaya Jawa Timur, pernah belajar ke Anregurutta Abd Rahman Ambo Dalle di Pare-Pare. Meraih Sarjana Muda di IAIN Alauddin Makassar. 

✅ Belajar kitab kuning ke beberapa Ulama diantaranya ke Annangguru Shaleh, dan ke pamannya  KH. Muhtar Badawi dan KH. Muh.Idris. dan beberapa ulama di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. 

✅ Jabatan di Birokrasi: 

Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Islam Kab. Polmas (1962-1970). Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Polmas (1970-1971), Kepala Kantor Departemen Agama Pertama Polmas (1971-1985), Kepala Kantor Departemen Agama Sidrap (1985-1987), Kepala Departemen Agama Kodya Ujung Pandang (1987-1991), Pengawas Departemen Agama Sulawesi Selatan (1991-1996). 

Pernah ditawari menjadi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Agama Propinsi Maluku dan Bali, namun ditolak karena pertimbangan keluarga. 

✅Organisasi : Ketua MUI Polmas Pertama, Anggota Partai Golkar Polmas dan Sulawesi Selatan. 

Pernah terpilih menjadi Anggota DPRD Sulawesi Selatan namun karena kondisi sakit (stroke) akhirnya diserahkan ke kader Golkar lainnya.

✅Pendiri Yayasan Pendidikan Islam Polmas (YAPIS).

✅ Mengajar : Guru Agama tahun 1960-an, Widyaswara dan Penatar P4. 

✅ Kontribusi pada Pendidikan Islam di Mandar : Sebagai pelopor pengangkatan Guru Agama di Polmas, mulai thn 1970-1985. Pendiri Yayasan Yapis. 

✅ Keluarga. KH. Mahmoeddin Atjo masih memiliki hubungan kekerabatan dari Raden Mas Suryo Dilogo Penganjur Islam di Wilayah Pamboang dan Syekh Zakariah Hasan Al Yamani, Penyiar Islam di Wilayah Sendana. 

✅ Memiliki 10 anak dari Istri Pertama dan 2 anak dari istri kedua.

Sumber: Aco Musaddad

SALIM MENGGA || Ketika Sunyi Menjadi Warisan

Penulis: Safardy Bora

Di Pambusuang, laut tidak pernah benar-benar diam. Ia berulang kali memecah sunyinya sendiri, seolah sedang melatih seorang anak lelaki untuk kelak mengerti arti kesabaran. Anak itu bernama Salim Sayyid Mengga. Ia tumbuh tanpa banyak kata, belajar bahwa hidup tidak selalu perlu dijelaskan, cukup dijalani dengan lurus.

Ketika ia meninggalkan kampung halaman, tidak ada pesta perpisahan. Hanya doa yang disimpan rapat, dan langkah yang sengaja tidak dipercepat. Di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ia belajar tentang barisan, tentang taat, dan tentang cara menahan diri. Tahun 1974, ia lulus—bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai seseorang yang siap memikul beban yang panjang.

Puluhan tahun kemudian, seragam itu telah menyerap banyak keringat dan sunyi. Ia memimpin tanpa menghardik, memberi perintah tanpa meninggikan suara. Dari Kavaleri hingga ke pucuk amanah sebagai Panglima Kodam Pattimura, ia berjalan perlahan, seolah takut menginjak sesuatu yang bukan haknya. Pangkat Mayor Jenderal melekat padanya seperti usia: datang dengan sendirinya, tanpa diminta.

Saat masa dinas selesai, Salim tidak berhenti mengabdi. Ia hanya menurunkan nada. Dari medan latihan ke ruang sidang, dari aba-aba ke musyawarah. Dua periode ia duduk di DPR RI, menjaga perkara negeri dengan kehati-hatian seorang prajurit yang paham bahwa kata-kata pun bisa melukai. Ia berbicara sedikit, mendengar lebih lama.

Ketika ia dipercaya menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Barat, ia kembali memilih bekerja di balik layar. Menyambung yang hampir putus, menenangkan yang mulai gaduh. Ia tahu, kekuasaan tidak selalu perlu ditampakkan; sering kali ia cukup hadir agar yang lain merasa aman.

Orang-orang menyebutnya menyejukkan, tetapi barangkali kata itu terlalu ringan. Ia adalah ketenangan yang tidak menghakimi, kehadiran yang tidak menekan. Ia tidak memburu dikenang, bahkan tidak tampak bersiap untuk pergi.

Namun pada 31 Januari 2026, waktu memanggilnya pulang. Di Makassar, napasnya berhenti dengan damai, seolah ia memang telah lama bersiap. Kabar kepergiannya menyebar pelan, seperti hujan yang turun tanpa guntur—tidak gaduh, tetapi membuat dada sesak.

Pagi 1 Februari 2026, Taman Makam Pahlawan Kalibata menerima tubuh yang telah selesai menjaga negeri. Langit Jakarta menunduk, dan orang-orang berjalan dengan kepala tertahan. Tanah dibuka dengan penuh hormat, doa-doa dibacakan dengan suara yang patah di tengah jalan. Ketika jasad itu diturunkan, sunyi mendadak terasa berat, seolah ada sesuatu yang ikut dikuburkan bersama—keteladanan yang tak pernah meminta tepuk tangan.

Bendera dilipat perlahan. Tangis tidak pecah, hanya menetes. Sebab sebagian kehilangan memang tidak cocok ditangisi keras-keras. Ia lebih layak dikenang dalam diam.

Salim Sayyid Mengga tidak meninggalkan gemuruh nama. Ia meninggalkan rasa kehilangan yang tenang, yang baru terasa ketika kita sadar: ada orang-orang yang selama ini menjaga tanpa terlihat, dan ketika mereka pergi, barulah kita mengerti betapa sunyi dunia tanpa kehadiran mereka.

Di tanah itulah ia kini berbaring. Di antara para pahlawan. Bukan karena pangkat atau jabatan, melainkan karena ia telah menjalani hidupnya dengan setia—dan pulang tanpa menyisakan kebisingan.*

Mengapa Luwu Raya Gagal Mekar Tahun 2004, Sementara Sulawesi Barat Berhasil ?

Catatan N R Daeng 

Pemekaran wilayah sejatinya bukan soal siapa yang paling kaya sumber daya, melainkan siapa yang paling matang secara politik dan taktis dalam memperjuangkannya. Fakta ini tampak jelas ketika membandingkan nasib Sulawesi Barat dan Luwu Raya.

Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi pada tahun 2004, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Padahal, pada periode yang bersamaan, Luwu Raya juga mengajukan diri untuk dimekarkan dari Sulawesi Selatan. Namun sejarah mencatat, hanya Sulawesi Barat yang berhasil.

Pertanyaannya kemudian, mengapa? 

Jawabannya tidak terletak pada potensi daerah. Secara objektif, Luwu Raya justru jauh lebih unggul baik dari sisi sumber daya alam, sejarah politik, posisi geografis, maupun basis ekonomi. Kegagalan Luwu Raya lebih disebabkan oleh ketidakmatangan strategi dan lemahnya konsolidasi elite daerah.

Salah satu kunci keberhasilan Sulawesi Barat adalah soliditas para tokoh dan pemangku kepentingan daerahnya. Perbedaan kepentingan lokal dikesampingkan demi satu tujuan besar yaitu pembentukan provinsi. Mereka bergerak dalam satu barisan, satu narasi, dan satu peta jalan perjuangan.

Sebaliknya, di Luwu Raya, energi perjuangan terfragmentasi. Masing-masing wilayah lebih sibuk mengurus pemekaran kabupaten sendiri tanpa kesadaran kolektif bahwa semua itu seharusnya disusun dalam satu desain besar menuju provinsi. Akibatnya, perjuangan menjadi sporadis dan kehilangan arah strategis.

Sulawesi Barat tidak memulai perjuangannya dengan teriak “provinsi” di ruang publik. Mereka memulai dari pemenuhan syarat formil secara disiplin dan terukur. 

Pada tahun 2002, Kabupaten Polewali Mamasa dimekarkan menjadi Polewali Mandar dan Mamasa. Setahun kemudian, Kabupaten Mamuju dimekarkan menjadi Mamuju dan Mamuju Utara (kini Pasangkayu). Dengan demikian, sebelum tuntutan provinsi diajukan, lima kabupaten telah terbentuk dan siap secara administratif. Inilah yang luput dilakukan oleh Luwu Raya.

Pemekaran wilayah di Luwu Raya sejak akhir 90an sejatinya terlihat progresif. Kabupaten Luwu dimekarkan menjadi Luwu dan Luwu Utara (1999), Kota Palopo dimekarkan dari Luwu (2002), lalu Luwu Timur dimekarkan dari Luwu Utara (2003).

Namun bila ditelaah lebih dalam, pemekaran ini tidak berbasis pada satu grand design menuju provinsi. Pembagian wilayah dilakukan tanpa pola yang saling menguatkan.

Kabupaten Luwu, misalnya, setelah Palopo dimekarkan, menyisakan wilayah eks Walenrang–Lamasi (Walmas) yang terpisah secara geografis dan lemah secara fiskal. Kondisi ini membuat upaya pembentukan kabupaten baru di wilayah tersebut menjadi rapuh sejak awal.

Pemekaran kabupaten akhirnya berhenti sebagai tujuan itu sendiri, bukan sebagai alat strategis untuk membangun provinsi.

Dua jalan yang masih mungkin jika Luwu Raya masih serius ingin menjadi provinsi :

Pertama, pembentukan Kabupaten Luwu Tengah yang benar-benar layak. Ini tidak bisa hanya bertumpu pada wilayah eks Walmas meskipun jumlah kecamatannya telah mencukupi setelah di mekarkan menjadi beberapa kecamatan. Pemekaran kabupaten tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus mempertimbangkan potensi ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Karena itu, pengaturan ulang tapal batas Kabupaten Luwu Utara harus di lakukan dgn mengambil tapal batas baru di sepanjang DAS Sungai Rongkong. Langkah ini, sekaligus membagi beban ketertinggalan antara  Rampi dan Seko di Luwu Utara. Rampi menjadi titik fokus pengentasan ketertinggalan oleh Luwu Utara, Seko menjadi titik fokus pengentasan ketertinggalan oleh Luwu Tengah. (Catatan : Luwu Utara adalah kabupaten dgn wilayah terluas tapi sekaligus berkategori termiskin di Sulawesi Selatan) 

Kedua, mendorong integrasi Tanah Toraja dan Toraja Utara. Opsi ini menuntut pengorbanan besar, terutama soal identitas dan nama provinsi. Nama Mengapa Luwu Raya Gagal Mekar, Sementara Sulawesi Barat Berhasil Tahun 2004?

Pemekaran wilayah sejatinya bukan soal siapa yang paling kaya sumber daya, melainkan siapa yang paling matang secara politik dan taktis dalam memperjuangkannya. Fakta ini tampak jelas ketika membandingkan nasib Sulawesi Barat dan Luwu Raya.

Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi pada tahun 2004, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Padahal, pada periode yang bersamaan, Luwu Raya juga mengajukan diri untuk dimekarkan dari Sulawesi Selatan. Namun sejarah mencatat, hanya Sulawesi Barat yang berhasil.

Pertanyaannya kemudian, mengapa? 

Jawabannya tidak terletak pada potensi daerah. Secara objektif, Luwu Raya justru jauh lebih unggul baik dari sisi sumber daya alam, sejarah politik, posisi geografis, maupun basis ekonomi. Kegagalan Luwu Raya lebih disebabkan oleh ketidakmatangan strategi dan lemahnya konsolidasi elite daerah.

Salah satu kunci keberhasilan Sulawesi Barat adalah soliditas para tokoh dan pemangku kepentingan daerahnya. Perbedaan kepentingan lokal dikesampingkan demi satu tujuan besar yaitu pembentukan provinsi. Mereka bergerak dalam satu barisan, satu narasi, dan satu peta jalan perjuangan.

Sebaliknya, di Luwu Raya, energi perjuangan terfragmentasi. Masing-masing wilayah lebih sibuk mengurus pemekaran kabupaten sendiri tanpa kesadaran kolektif bahwa semua itu seharusnya disusun dalam satu desain besar menuju provinsi. Akibatnya, perjuangan menjadi sporadis dan kehilangan arah strategis.

Sulawesi Barat tidak memulai perjuangannya dengan teriak “provinsi” di ruang publik. Mereka memulai dari pemenuhan syarat formil secara disiplin dan terukur. 

Pada tahun 2002, Kabupaten Polewali Mamasa dimekarkan menjadi Polewali Mandar dan Mamasa. Setahun kemudian, Kabupaten Mamuju dimekarkan menjadi Mamuju dan Mamuju Utara (kini Pasangkayu). Dengan demikian, sebelum tuntutan provinsi diajukan, lima kabupaten telah terbentuk dan siap secara administratif. Inilah yang luput dilakukan oleh Luwu Raya.

Pemekaran wilayah di Luwu Raya sejak akhir 90an sejatinya terlihat progresif. Kabupaten Luwu dimekarkan menjadi Luwu dan Luwu Utara (1999), Kota Palopo dimekarkan dari Luwu (2002), lalu Luwu Timur dimekarkan dari Luwu Utara (2003).

Namun bila ditelaah lebih dalam, pemekaran ini tidak berbasis pada satu grand design menuju provinsi. Pembagian wilayah dilakukan tanpa pola yang saling menguatkan.

Kabupaten Luwu, misalnya, setelah Palopo dimekarkan, menyisakan wilayah eks Walenrang–Lamasi (Walmas) yang terpisah secara geografis dan lemah secara fiskal. Kondisi ini membuat upaya pembentukan kabupaten baru di wilayah tersebut menjadi rapuh sejak awal.

Pemekaran kabupaten akhirnya berhenti sebagai tujuan itu sendiri, bukan sebagai alat strategis untuk membangun provinsi.

Dua jalan yang masih mungkin jika Luwu Raya masih serius ingin menjadi provinsi :

Pertama, pembentukan Kabupaten Luwu Tengah yang benar-benar layak. Ini tidak bisa hanya bertumpu pada wilayah eks Walmas meskipun jumlah kecamatannya telah mencukupi setelah di mekarkan menjadi beberapa kecamatan. Pemekaran kabupaten tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus mempertimbangkan potensi ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Karena itu, pengaturan ulang tapal batas Kabupaten Luwu Utara harus di lakukan dgn mengambil tapal batas baru di sepanjang DAS Sungai Rongkong. Langkah ini, sekaligus membagi beban ketertinggalan antara  Rampi dan Seko di Luwu Utara. Rampi menjadi titik fokus pengentasan ketertinggalan oleh Luwu Utara, Seko menjadi titik fokus pengentasan ketertinggalan oleh Luwu Tengah. (Catatan : Luwu Utara adalah kabupaten dgn wilayah terluas tapi sekaligus berkategori termiskin di Sulawesi Selatan) 

Kedua, mendorong integrasi Tanah Toraja dan Toraja Utara. Opsi ini menuntut pengorbanan besar, terutama soal identitas dan nama provinsi. Nama “Provinsi Luwu Raya” kemungkinan harus dilepas dan diganti menjadi Provinsi Luwu Toraja (LUTOR). Ini adalah kompromi politik yang berat, namun rasional dan saling menguntungkan. Tanpa kompromi semacam ini, sulit membayangkan Toraja bersedia bergabung, dan sulit pula bagi Luwu Raya memenuhi syarat provinsi secara mandiri.

Sejarah Sulawesi Barat memberi pelajaran penting bahwa provinsi tidak lahir dari emosi dan demonstrasi dgn memblokade akses jalan Nasional berhari-hari, melainkan dari strategi, kesabaran, dan persatuan elite. Selama Luwu Raya belum berani bersatu, menyusun peta jalan yang rapi, dan berkorban demi tujuan besar, maka pemekaran provinsi akan terus menjadi wacana bukan kenyataan.

Kini pilihan ada di tangan para tokoh dan pemangku kuasa. Mau belajar dari sejarah atau mengulang kesalahan yang sama.

#luwuraya #propinsiluwuraya #sulawesibarat #sulawesiselatan #nrdaeng #ceritapakda #catatanpakda

Darah Mandar - Zainal Arifin Mochtar DIKUKUHKAN GURU BESARFAKULTAS HUKUM UGM

Oleh : Almadar Fattah  

Kabar membanggakan datang dari Jogjakarta, Darah Mandar, Zainal Arifin Mochtar, yang akrab disapa Uceng, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Balai Senat, Gedung Pusat UGM, pada Kamis (15/1). Pengukuhan ini tidak hanya menjadi capaian akademik pribadi, tetapi juga kebanggaan bagi masyarakat Mandar dan Sulawesi Barat, karena menunjukkan bahwa putra daerah mampu berkiprah dan berkontribusi nyata di tingkat nasional melalui dunia akademik dan pemikiran hukum.

Dalam prosesi pengukuhan tersebut tampak hadir sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-11 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mantan Menko Polhukam Mahfud MD, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan penyidik KPK Novel Baswedan, hingga Ketua DPD RI GKR Hemas. Kehadiran para tokoh lintas latar belakang ini semakin menegaskan kapasitas, integritas, serta pengaruh pemikiran Zainal Arifin Mochtar dalam dunia hukum dan kehidupan kebangsaan.

Anies Baswedan yang ditemui awak media turut menyampaikan ucapan selamat kepada Zainal Arifin Mochtar (Uceng). Menurutnya, pengukuhan ini merupakan sebuah puncak baru dalam pengabdian kepada keilmuan, sekaligus penegasan atas dedikasi panjang Uceng dalam mengembangkan pemikiran hukum yang kritis dan berintegritas. Anies menilai capaian tersebut bukan hanya prestasi personal, tetapi juga kontribusi penting bagi dunia akademik dan kehidupan berbangsa.

Sosok Uceng dikenal memiliki keahlian yang kuat, wawasan yang luas, serta keberanian untuk mengungkapkan pikiran dan menegur setiap penyimpangan. Keberanian inilah yang menjadi pembeda utama seorang kecendekiawan sejati, tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga berani berdiri di atas nilai dan kebenaran. Sikap tersebut menjadikan Uceng bukan sekadar akademisi, melainkan intelektual yang menghadirkan ilmu sebagai alat menjaga nurani, etika, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagi Uceng, kecendekiawanan bukan semata-mata untuk kemajuan ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai penjaga nurani republik. Ilmu harus hadir untuk memastikan negara ini tetap berjalan di jalur yang baik dan benar, dengan hukum yang tegak, kekuasaan yang diawasi, serta kepentingan rakyat yang diutamakan. Inilah makna kecendekiawanan sejati: ilmu yang berpihak pada kebenaran, berani mengingatkan, dan konsisten menjaga arah perjalanan republik.

Ayah Uceng adalah KH. Mochtar Husain, seorang ulama besar dari Tanah Mandar yang dikenal luas dengan julukan “Singa Podium”. Julukan tersebut mencerminkan ketegasan, keberanian, serta kekuatan retorika beliau dalam berdakwah dan menyuarakan kebenaran. 

Sosok KH. Mochtar Husain menjadi teladan moral dan intelektual yang jejak nilainya turut mengalir dalam perjalanan hidup dan pemikiran Uceng hingga kini.

Warisan nilai keilmuan, integritas, dan keberanian moral dari sosok KH. Mochtar Husain inilah yang turut membentuk karakter Uceng sebagai intelektual yang berani bersuara, teguh pada prinsip, dan konsisten menjaga nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Profil Uceng

Zainal Arifin Mochtar atau yang akrab disapa Uceng lahir di Makassar, 8 Desember 1978. Ia menempuh pendidikan tinggi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada tahun 2003. Setelah itu, Uceng melanjutkan studi ke luar negeri dengan menempuh jenjang Strata Dua (S2) di Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat, dan berhasil meraih gelar Master of Law (LL.M) pada tahun 2006.

Selain itu, Zainal Arifin Mochtar juga memperkaya kapasitas akademiknya dengan mengikuti berbagai program internasional. Ia menyelesaikan kursus Summer School Administrative Law hasil kerja sama Universitas Gadjah Mada–Maastricht University, Belanda, pada tahun 2006. Selain itu, ia juga mengikuti Summer School American Legal System di Georgetown Law School, Washington, Amerika Serikat.

Latar belakang pendidikan tersebut menjadi fondasi kuat bagi Uceng dalam mengembangkan pemikiran hukum yang kritis, berintegritas, dan konsisten memperjuangkan tegaknya prinsip negara hukum.

Pengalaman akademik lintas negara tersebut semakin memperkuat perspektif dan kedalaman pemikiran Zainal dalam bidang hukum administrasi dan sistem hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.

FAKTA ISRA' MI'RAJ

Awaluddin Kadir Masser 

Jika di Bumi terdapat BAITULLAH Kiblat Umat Islam di dunia dalam beribadah. Maka dilangit ada BAITUL MAKMUR Kiblat Penduduk Langit dalam beribadah. 

------------

Isra' : adalah Perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis sesungguhnya Perjalanan Horisontal spritual yg berlangsung dibumi yg memberikan hikmah masjid to masjid adalah pusat peradaban sosial, budaya, politik dan ekonomi dengan seluruh kapasitas dan entitas dari mana kita, siapa kita

Mi'raj : adalah perjalanan vertikal (pendakian) Iman yang menukik ke langit menembus hingga Baitul Makmur dan perjalanan isra mi'raj ini terjadi dalam kapasitas seorang Hamba bukan perjalanan Dinas dengan Jabatan Nabi dan Rasul. Dan Mi'rajnya manusia seperti kita ini adalah Shalat yang tdk ada perbedaan dalam posisi Shaf dimasjid masjid Allah dimuka bumi. Perjalanan Dinas dengan Jabatan memungkinkan manusia terjebak pada keangkuhan posisioning Jabatan struktural dan fungsional yg mungkin mendegradasi kepentingan kepentingan Mustadha'afin (orang orang lemah) maka dia Rasulullah Muhammad Saw sebagai Hamba diperjalankan bertemu dengan Tuhannya yg privalage itu tdk diberikan kepada Malaikat. (Subhanallah).

Sidratul Muntaha : Sesungguhnya secara simbolik Batas pencapaian akhir yg diperlihatkan Allah SWT kepada hambanya utk mempersaksikan Kebesaran Allah utk menerima perintah Shalat. Hanya dengan shalat ini Muhammad umatmu bisa survive dalam melangsungkan kehidupannya dengan selamat dan maslahat dunia akhirat. Kalau tidak akan timbul kekacauan dimuka bumi. Inna shalata tanha anil fahsya'i wal mungkar.

Langit 1-7 : Perjuangan mondar mandir Nabi Muhammad di tujuh pintu langit sejatinya sebuah semangat yg harus dimiliki seorang hamba untuk terus menganalisis, memperbaiki dengan bimbingan wahyu bhw menuju jalan kebaikan itu butuh perjuangan yg tidak mudah penuh dg tantangan. 

Wallahu a'lam bishawab.

Menemukan Kembali Gairah “Band” di Sulawesi Barat.

Catatan Sahabuddin Mahganna

Sejak VOC 1602 menduduki hindia Belanda, musik dan beberapa instrumen Eropa menjadi energi baru yang digandrungi. Dua abad setelahnya, anak lelaki bersaudara dari timur Maluku menjadi selebritis lewat Timor Rythem Brothers 1945, diilhami oleh musik Rock an Rool dari Amerika serikat juga instrumental The Shadows, The Ventures dan Strings-A-Longs yang memukau. Dari Soerabaya, keluarga Tielmen melakukan perjalanan ke Belanda untuk melakuka rekaman pada 1956-1960, kemudian merubah dirinya menjadi The Four Tielman Brothers 1957, lalu The Tielman Brothers hingga sukses menggoyang negeri kincir angin, dan tercatat menjadi kelompok Band Rock atau Idorock pertama secara internasional, semangat itu memacu aliran-aliran Band di seluruh dunia untuk kemudian juga ber-aksi seperti The Bithels (Liverpool 1960), The Rolling Stones (Inggris 1960), dan itu termasuk Indonesia pasca kemerdekaan.

 Pengaruh Tielman di negeri tanah subur nan permai seperti Koes bersaudara 1958, menjadi cikal bakal Band Koes Plus, AKA di Surabaya 1967. Paling mengesankan ketika dipertengahan dasawarsa 1970-an, God Bless 1972 dan Massada 1973 segera memetik reputasi dengan gaya aksi panggung (Live Act) yang cemerlang, memiliki basis penggemar yang loyal, dan ini boleh jadi berpengaruh ke daerah-daerah. Menurut tahun yang sama, kelompok-kelompok di Sulawesi terkhusus di Sulawesi Barat, masuk dalam daftar aliran Hawaiaan, Keroncong dan Gambus, memasuki situasi yang terkondisikan pada instrumen kolaboratif secara hibrid yang alami. Kita diperkenalkan dengan kelompok musik Rewata’a Rio yang gemar memadukan musiknya dengan aliran lagu-lagu Stambul, dan “Pikko” kelompok Gambus bernuansa Keroncong 1960-an, atau menguji kreativitasnya dalam ramuan seperti Gambus dalam Keroncong dengan menggunakan beberapa alat Eropa seperti Juck, Akulele, Contra Bass, Sello dan Petikan Guitar Losquin.

 Di tahun antara 1970-1980 an, hiburan rakyat (Band) menjadi catatan disekian banyak pertunjukan, para pengagum musik di Sulawesi Barat memperlihatkan pengaruh eksistensi yang signifikan dengan menculnya kelompok gambus Surayya, yang kelak menjadi cikal bakal Band Surya, Karya Jaya menuju Karisma Band. Senandung Resota Majene 1985, lalu 1990 Karisma pun berdiri. Pada titik itu, tercatat Band populer yakni Surya dan Kaisar di Polewali Mamasa (Sekarang Polewali Mandar), sementara itu tidak jarang Band-band luar Polewali Mamasa seperti Toleransi dan Al-Warda dari Sidrap, Sarapo Band 1-2 di Pindrang, semakin memperlebar, memperkaya dan semarak penuh gairah. Hal itu pun secara tidak langsung untuk menguji keahlian dan lebih memacu semangat para players dan pimpinan produksi Band-band di Sulawesi Barat. Sayangnya amplikasi elektrik meredup oleh rentetan waktu, baik itu dari sudut artistik maupun penyajian, pelaku mulai resah pada pengutamaan karya instan atau mengubah Band yang dipormat dengan banyak pemain secara Enseble, menjadikan Elektrik Tone lebih digandrungi. Materialistik elektriktone memanjakan para penikmatnya dan menguntungkan.

 Di sisi lain, dengan munculnya kelompok Tammengundur telah memadukan tradisi, keyboard tunggal, dan Band, berhasil meramu pertunjukan dengan beberapa model sajian, tidak terkecuali drama komedi maupun pakem tradisional yang seolah-olah penonton bisa menyaksikan hiburan serba lengkap, memaksa manajemennya kewalahan dalam mengatur jadwal, dan sisa player-player itu pun mengalihkan dirinya untuk ke akustik dan You Tube, melakukan kreatifitas bebas demi mendapat perhatian. Sementara pecinta teknologi praktis semakin bergairah hingga meminimalisir pertunjukan chaiya-chayya (karaokean). Dari sini membuka naluri dan hasrat penyanyi amatiran untuk menjadi artis satu malam, satu dua lagu pemuas keresahan menurut orang-orang dulu yang kecewa atau gagal oleh karena surat panggilan tidak tergubris dan terbuang begitu saja. Di era digital sekarang ini, status teknologi jauh meningkat, menunjukkan daya saing yang berat bagi kaum-kaum Band.

 Fakta-fakta di atas, betapa hiburan Band menjadi dirindukan, seakan kita memiliki rezeki jika sempat melihatnya saat itu. Meski hanya satu dua kelompok yang masih bertahan, tetap tidak bisa bersaing, padahal indahnya sajian itu oleh karena semua sisi gambar maupun bunyi bisa disaksikan secara langsung. Pada tahun-tahun berikutnya, Band kembali digelorakan, bagaimana upaya komunitas-komunitas seperti One dO Art secara mandiri telah menggelar konser bertajuk Mahakarya, menggunakan Band eksplorasi dengan paduan tradisi, rock dan pop kreatif serta sedikit orkestra 2017, sementara Band-Band muda seperti Nilam, Adelweis, Impossible, Kaze, Teletabis, Black Hole, Manakarra dll. Mereka gemar membumikan kreatifitasnya, kendatipun hanya berada dijalur festival. Numerus 90 pada tahun 2021 manabur benih-benih juga menggelar lewat festival, dan yang paling mengesankan sebab pesertanya kembali menghadirkan player-player lama, menggugah hati untuk mengingat masa lalu meski permainanya tidak sehebat dulu. Banyak festival Band kreatif 2022 oleh dinas pariwisata di taman budaya provinsi Sulawesi Barat, digagas oleh Ir. Irbad Kaimuddin, yang tidak lain bahwa beliau ternyata adalah mantan pelaku Band 90 an. Dengan kembalinya liyan ini, bukan tidak mungkin studio-studio yang sempat gulung tikar akan segera mengatur jadwal.

 Band disajikan dengan tekstur professional dalam menjamu penikmatnya dan tidak mustahil akan kembali dengan segala bentuknya. Sementara Keyboard tunggal, chaiyya-chayya dan parodi Tammengundur adalah penomena nyata yang mungkin tidak akan luput dari sejarah. Meski telah mengalami pergeseran, namun inovasi pelakunya kita meski yakin mereka akan semakin kreatif. Kreatifitas anak-anak Band di tanah Mala’bi’ ini mencuat hebat, tidak ketinggalan Band Orkes 90-an seperti Mamat GS, semangat mudanya bangkit bersama kelompok Pramuda yang baru dibentuk. Maju terus, sebab kita baru saja menemukan kembali gairah Band di Sulawesi Barat setelah lama vakum.

Sumber: 

Bar Barendregt and Els Bogaerts 2007

Rusman Pikko. 2019

Hatta Jaya. 2021

Mamat GS. 2022

Poto: Band Nagersi di Sale'a Todang, Pimpinan Baharuddin Mahmud, Hatta Mahendra menjadi gitaris.

Penulis: salah satu penyanyi cilik nya

KEMAH LITERASI|| Malam, Kata, dan Cerita

Catatan Supriadi, S.Pd. 

(Direktur Pisakaku) 

Berangkat dari sebuah percakapan telepon, gagasan tentang kegiatan kemah literasi kami ramu seperti sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Zulfihadi, baru saja memberi tawaran untuk mengajak kami berkemah di MLC Baluno Majene bersama dengan Fadil. Kami Menyusun tema, bermalam merangkai kata, meramu cerita : lahirlah tema yang kami sepakati adalah malam, kata, dan cerita. Saya dan Fadil tentu akan mencoba memberi kesan sebagai perwakilan Gen Z, memang kelahiran kami sama dan memang termasuk Generasi Z, dan Bum = Refleksi 2025 : Resolusi 2026. Saya buatlah segala perlengkapan informasi ke sosial media, flyer dan cara daftar beserta grup whatsapp. Bumi Mandarnsesia mendaftar lebih awal, disusul oleh Lentera Labuang, perwakilan SMKS Suparman Wonomulyo, Allo Tidoa’. Pun sebelumnya kami juga harus menyebut Lembaga Komunitas kami, Pusat Studi Sosial dan Kajian Kebudayaan (PUSAKAKU), Fadil Lino Pustaka, dan Bang Zul sebagai tuan rumah MLC Baluno. 

Sabtu, 27 Desember – 28 Desember 2026. Awal rencana, saya akan membawa istri saya sekalian liburan Bersama. Entah pada bagian mana ia kembali menurunkan niatnya untuk ikut. Disamping itu, Fadil menelpon untuk memberi kabar bahwa tak bisa ikut lantaran kesehatannya terganggu, yaaaa blio memang seorang pemuda yang progresif yang hampir-hampir lupa bahwa tubuhnya butuh istirahat dari kesibukan hal-hal baik. Kendatipun demikian, waktu berjalan tanpa melalaikan jadwal yang telah kami sepakati. 

Sampailah saya di Baluno, meski dengan perasaan kecewa karena senja yang ingin sekali kami nikmati itu telah terbenam jauh meninggalkan. Saya bersama seorang teman begitu penasaran, apa yang yang ditawarkan oleh MLC Baluno ini ? Kenapa kami harus ada disini. Penasaran itu menjelma menjadi pertanyaan, pertanyaan yang membuat malam berlalu begitu cepat. Bagaimana mungkin hal yang ditanyakan itu benar-benar menjadi kesan yang sangat berharga. 

Kami berlima, saling sapa, saling tanya. Tentang Literasi, tentang Mangrove, tentang segala hal yang telah dilalui, tentang segala hal yang akan dilalui. Mandarras sebagai salah satu bahan diskusi yang begitu panjang, tetapi tak cukup ruang untuk saya tuliskan disini secara gamblang. Tetapi program yang digaungkan oleh Sulawesi Barat ini benar-benar menguras pikiran kami, sehingga kami bersepakat untuk melihat lebih jauh, mengawasi lebih dalam, bahkan mencoba memberi suara : Mandarras Sulawesi Barat harus punya target, kapan ia harus naik level ? 

Bagaimanapun panjangnya diskusi kami, tetapi selalu diakhiri omong kosong. Yaa, benar, sebab kami hanya masuk dalam lingkar peduli. Mempedulikan sesuatu yang tidak masuk dalam pengaruh. Meski selalu diakhiri omong kosong, tetapi dalam hati tetap memberi suara bahwa Literasi benar-benar menjadi penawar dari segala penyakit di planet ini. 

Malam minggu yang berharga itu perlahan lenyap dalam mimpi, kami istirahat untuk mengumpulkan tenaga karena besok pagi masih ada agenda pengenalan dan penanaman mangrove. 

Terimakasih.

Catatan dari Perhelatan “Cakrawala Budaya"

Testimoni Kebudayaan, Uwake Cultur Foundation, Boyang Kaiyyang Kandeapi, 26 Desember 2025 ---Bagian Pertama

Terstimoni Kebudayaan: Dua Belas Orang Berorasi Dalam Semalam

Oleh: Hamzah Ismail

Sebagai penanda kegiatan akhir tahun, Uwake Cultur Foundation menggelar sebuah hajatan kebudayaan bertajuk “Cakrawala Budaya”, dengan kemasan yang cukup unik: “Testimoni Kebudayaan.” Forum ini memberi ruang bagi belasan tokoh budayawan dan seniman se-Sulawesi Barat untuk tampil berorasi, menyampaikan kesaksian, refleksi, sekaligus kegelisahan mereka tentang kebudayaan yang sedang dan akan dihidupkan bersama.

Berbeda dengan Cakrawala Budaya --agenda bulanan Uwake-- yang selama ini diisi dengan diskusi kebudayaan dan penampilan musik oleh Lingkar Musik Uwake, edisi Desember 2025 tampil sebagai peristiwa yang menyimpang dari kebiasaan. Tak ada diskusi, hanya diselingi pertunjukan musik. 

Keunikan lainnya, kegiatan ini berlangsung hanya dalam satu malam. Namun justru dalam keterbatasan waktu itulah, testimoni-testimoni kebudayaan menjelma sebagai catatan kolektif: ringkas, padat, dan sarat makna --sebuah penegasan bahwa peristiwa kebudayaan tak selalu membutuhkan panggung besar dan durasi panjang, melainkan hidupnya kerelaan untuk bersaksi, merawat ingatan, dan menghadirkan sejarah serta kebudayaan ke hadapan publik secara apa adanya.

Kesempatan tampil pertama diberikan kepada Dr. Suradi Yassil, penulis dan budayawan senior yang kini berusia delapan puluh tahun. Dalam testimoninya, Suradi sejak awal menekankan pembedaan mendasar antara kebudayaan dan kesenian, sebagai landasan penting dalam memahami praktik budaya secara utuh. Ia kemudian menautkan pandangan tersebut dengan refleksi atas eksistensi dirinya, sekaligus mengisahkan praktik-praktik cerdas yang ia jalani dalam mendidik anak sebagai bagian dari laku kebudayaan sehari-hari.

Kesempatan kedua diberikan kepada seniman dan tokoh pendidik, Dr. Suparman Sopu, yang kini berdomisili di Mamuju. Dalam testimoninya, ia menegaskan pentingnya mengingat kembali tiga M: Muhasabah Kebudayaan, Muraqabah Kebudayaan, dan Mujahadah Kebudayaan. 

Muhasabah Kebudayaan, menurutnya, mengajak menengok kembali perjalanan yang telah dilalui serta capaian-capaian positif yang telah dikerjakan. Ia memberi apresiasi kepada Uwake yang dinilainya berhasil menembus ruang teknologi canggih melalui karya musik yang memadukan tradisi dan modernitas, seperti hadirnya unsur sande’ dan bahasa Mandar dalam lagu-lagu Pak Ishaq yang diterima luas. Suparman juga menekankan kuatnya suasana religi dalam syair-syair yang selalu bermula dari Bismillah, karena akar sejarah dan budaya adalah bahwa  I Manyambungi penganut Agama Islam. 

Terkait teknologi dan AI, ia menegaskan bahwa pembaruan kebudayaan dapat dilakukan tanpa meninggalkan keaslian. Pada sisi Muraqabah, ia menekankan kesadaran identitas Mandar sebagai Mandar. Sementara Mujahadah Kebudayaan dimaknainya sebagai kesungguhan menghadapi tantangan, seraya mengutip pesan leluhur Mandar tentang keberanian menerjang ombak dan angin kencang.

Pen-testimoni kebudayaan ketiga adalah Ajbar Abdul Kadir, sosok yang kerap mengidentikkan dirinya sebagai “anak kampung” dan kini menjadi politisi andal Mandar, satu dari empat wakil Sulawesi Barat yang duduk di DPR RI. Ia memulai testimoninya dengan memaparkan data bahwa negara-negara dengan tingkat ekonomi tinggi umumnya juga memiliki tingkat inovasi yang tinggi. Menurut Ajbar, salah satu fondasi pentingnya adalah budaya egalitarisme –kesetaraan--yang melahirkan kebebasan, mengubah cara pandang sistem nilai, serta menyediakan ruang tumbuh berbasis relasi setara. Budaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas manusia, tetapi juga kesejahteraan. 

Terinspirasi gagasan Tan Malaka dalam Menuju Republik Indonesia, Ajbar memaknai republik sebagai revolusi kebudayaan untuk menyiapkan generasi yang mampu menyerap nilai dan beradaptasi dengan perubahan global. Ia menegaskan bahwa inovasi tidak semata ditentukan kecerdasan intelektual, melainkan oleh ruang tumbuh yang adil, jujur, kompetitif secara fair, dan berlandaskan semangat belajar. Karena itu, ruang-ruang kebudayaan perlu hadir konsisten dalam ranah demokrasi, dengan pijakan pada independensi etis yang berorientasi pada kebenaran.

Tiba giliran penulis, yang juga diberi kepecayaan untuk juga menyampaikan testimoni kebudayaan. Hmmmm. Pada kesempatan itu, penulis menyampaikan tentang adanya tiga lapis keasadaran hubungan antara manusia (alawe), alam semesta (nawang), dan pranata hukum (akkeadang). Jauh sebelum membaca disertasi Darmawan Masud Rahman, “Puang dan Daeng: Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar” yang di dalamnya membincang tentang hubungan alawe, nawang dan akkeadang, sebelumnya penulis pernah mendapatkannya dari salah seorang tokoh intelektul Mandar, yang juga seorang sufi, Subaer Rukkawali. Secara berturut-turut penulis sampaikan bahwa tiga lapis kesadaran yang berasal dari khazanah kebudayaan Mandar itu adalah “Alawe mimbolong di atauang, atauang mimbolong di alawe”, lalu “Alawe mimbolong di nawang, nawang mimbolong di alawe” kemudian “Alawe mimbolong di akkeadang, akkeadang mimbolong di alawe”. Saat orang Mandar mampu menginternalisasi tiga lapis keasadaran itu ke dalam dirinya, maka outputnya adalah terwujudnya Tau Tongang (manusia seutuhnya). Manusia seutuhnya dicirikan oleh sikap mala’bi’. Mala’bi’ pau, kedzo dan gau’. Tau Tongang, akan selalu menjaga dua hal: “Ma’asayanni Lita” dan “Ma’asayanni Pa’banua”.

Tabeeqqqq.

Tinbambung, 28/12/2025

#agendaakhirtahun

#testimonikebudayaan

#14orangorasidalamsemalam

AKHIR TAHUN DAN PEMBUKTIAN JANJI || SDK Perkuat Tata Kelola Birokrasi Bersih

Oleh: Hajrul Malik 

Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Barat

Akhir tahun selalu memberi ruang jeda. Jeda untuk menoleh ke belakang, menakar apa yang telah dijalani, sekaligus menimbang arah yang hendak dituju. Di ruang inilah pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menemukan maknanya—bukan sekadar seremoni birokrasi, melainkan bagian dari proses panjang membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan beradab.

Ucapan selamat tentu patut disampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik. Kepercayaan yang diberikan bukan datang tiba-tiba. Ia melalui proses seleksi, termasuk wawancara terbuka, yang menghadirkan harapan publik akan birokrasi yang diisi oleh mereka yang memang layak, bukan sekadar dekat. Di tengah iklim skeptisisme publik terhadap birokrasi, proses semacam ini menjadi penting untuk menjaga rasa keadilan dan kepercayaan.

Dalam pengalaman pemerintahan, jabatan Eselon II adalah simpul kerja. Di sanalah visi gubernur diuji dalam praktik, dan kebijakan diuji dalam realitas. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan pidato atau dokumen perencanaan. Dibutuhkan kepemimpinan yang mau mendengar, berani memutuskan, dan siap bekerja lintas batas kewenangan.

Tantangan Sulawesi Barat tidak ringan. Soal pelayanan dasar, ekonomi rakyat, hingga pengelolaan sumber daya daerah menuntut birokrasi yang tidak bekerja sendiri-sendiri. Pelantikan ini diharapkan memperkuat sinergi antar-perangkat daerah, sekaligus mengikis sekat-sekat ego sektoral yang selama ini kerap menghambat laju kerja pemerintahan.

Di titik inilah publik menggantungkan harapan agar para pejabat yang dilantik mampu menggerakkan Pancadaya Gubernur secara lebih nyata. Pancadaya bukan sekadar arah kebijakan, tetapi kompas kerja. Ia membutuhkan keberanian menerjemahkan visi menjadi program yang saling terhubung dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem, saya melihat bahwa upaya membangun birokrasi bersih bukan pekerjaan instan. Ia membutuhkan konsistensi, keteladanan, dan keberanian untuk menjaga proses tetap berada di rel yang benar. Seleksi terbuka dan penempatan berbasis kompetensi adalah langkah awal yang penting, meski tentu belum sempurna.

Akhir tahun ini memberi satu catatan: janji tata kelola birokrasi yang bersih yang disampaikan SDK tidak berhenti pada narasi. Ia mulai menemukan bentuk dalam kebijakan dan proses. Tugas berikutnya adalah memastikan bahwa semangat ini terus dijaga, diperluas, dan diwujudkan dalam kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Barat.

Menutup tahun, harapan itu sederhana namun mendasar: birokrasi yang bekerja dengan hati, melayani tanpa pamrih, dan setia pada amanah publik. Dari sanalah kepercayaan tumbuh, dan dari sanalah pembangunan menemukan maknanya.

Selamat bekerja bapak bapak dan ibu ibu. Selamat bergabung di circle Pancadaya...

STANDAR BARU || Proses Seleksi Jabatan Publik

Oleh: Suhardi Duka

Seperti yang sering disuarakan oleh Pak Wakil Gubernur, Salim S Mengga. Bahwa daerah ini sangat membutuhkan sosok pejabat yang tak sekadar punya kualifikasi dan kompetensi profesional. Jauh lebih mendesak untuk saat ini, kita membutuhkan figur dengan rentang moral yang juga baik. 

Bukan berarti kualitas serta kemampuan individu tak penting, tapi bagi saya, sama seperti agama yang akhlak dulu baru belajar ilmu. Di dunia birokrasi pun seperti itu, mental dulu baru kita bicara kompetensi.

Penataan birokrasi memang telah digenjot di fase awal masa jabatan saya dan Pak Salim. Dari menginisiasi perampingingan perangkat daerah, hingga penempatan para pejabat di pos-pos jabatan tertentu.

Tentu saja dampaknya belum dapat diukur hari ini. Tapi, satu yang pasti, di tengah beratnya tantangan yang dihadapi, reformasi birokrasi adalah satu dari sekian prioritas di masa kepemimpinan kami berdua.

Bagi saya, mindset birokrasi kita memang masih perlu didudukkan ke titik yang semestinya. Sebab suka atau tidak, laju mesin birokrasi belum sampai pada fase seperti yang diharapkan. Seperti sebuah anomali, sebab jika melihat standar administratif dari para birokrat di Sulawesi Barat, sebagian besar dari jabatan-jabatan strategis itu telah diisi oleh mereka yang menggendong gelar akademik cukup mentereng.

Visi Sulawesi Barat maju dan sejahtera sebagai titik yang hendak kita tuju, termasuk termasuk poin-poin pengimplementasian-nya, wajib dijadikan nafas utama dalam setiap gerak birokrasi di Sulawesi Barat. Bukan hanya sebatas didukung, mesin birokrasi wajib hukumnya untuk menjalankannya secara kongkret. 

Sebab diksi 'mendukung visi misi', menurut saya menyimpan makna seolah-olah roda birokrasi dengan visi yang hendak dituju tak bergerak secara simultan. 

Mari sejenak kita introspeksi diri. Jika hanya bekerja sesuai dengan aturan. Mau hasilnya bagus, atau tidak, pokoknya bekerja sesuai dengan aturan. Tak memikirkan untuk bagaimana memperbaiki aturan. Tak membangun budaya kinerja secara rapi. Berorientasi hasil, manfaat belum. Masih output, outcome belum. 

Jika masih seperti itu, berarti memang benar, ada yang keliru dari mindset birokrasi kita. 

Semakin beratnya tantangan zaman ditambah problematika hidup di tengah masyarakat yang juga kian kompleks, mesin birokrasi dituntut untuk mampu menghadirkan nilai lebih pada setiap pelayanannya. Bukan sekadar bekerja sesuai aturan atau sebatas mengugurkan kewajiban saja.

Angin digitalisasi yang semakin kencang mau tak mau mesti jadi salah satu instrumen dalam mempermudah kinerja birokrasi. Fasiltas itu hendaknya jadi salah satu piranti utama dalam menciptakan value pada setiap gerak birokrasi kita.

Jika mindset bekerjanya hanya sekadar formalitas belaka, lantas apa yang membedakan aparatur kita dengan kecanggihan teknologi hari ini ?. Boleh jadi, piranti digital itu jauh lebih hebat ketimbang deretan aparatur kita.

Apa yang disampaikan Pak Salim di atas, bagi saya punya makna yang sangat mendalam. Saya duga keras beliau hendak mengatakan bahwa kecanggihan teknologi hari ini mesti tetap dalam kendali manusia. Unsur 'rasa' manusia (dengan mental yang baik) harus hadir dalam setiap derap langkah birokrasi kita. Manusia-lah yang menghadirkan value, bukan deretan piranti digital itu.

Proses seleksi terbuka untuk pos jabatan tertinggi di 12 OPD yang saat ini masih bergulir menyisakan 36 nama calon. Sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, saya menginisiasi untuk proses wawancara kepada para calon dilakukan secara terbuka, disiarkan secara langsung.

Dengan begitu, publik dapat terlibat secara langsung dalam melakukan evaluasi untuk visi, misi, pengetahuan, dan kemampuan manajerial dari calon pejabat. Selain itu publik pun punya ruang yang lega dalam mengawal proses tersebut. Memungkinkan hadirnya pengawasan independen terhadap setiap prosesnya sekaligus memastikan prosesnya berjalan objektif dan juga adil.

Saya, Pak Salim bersama Sekda yang secara langsung mewawancarai para kandidat tersebut. Sebuah langkah baru, satu terobosan untuk menghindari lahirnya praduga sekaligus meminimalisir potensi transaksi politik atau lobi-lobi di balik layar. Secara bersamaan, proses yang dilakukan secara terbuka itu bakal mengurangi ruang gerak untuk praktik koruptif atau nepotisme, sejalan dengan semangat reformasi. 

Sekali lagi saya tegaskan, saya, pak Salim ingin bekerja dengan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Membuka proses wawancara itu juga jadi cara yang saya yakini bakal berefek pada lahirnya partisipasi dan pemantauan publik yang tinggi untuk proses tersebut. 

Satu standar baru dalam sebuah proses seleksi jabatan publik yang saya yakini mampu merangsang kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab moral dan sosialnya sekaligus upaya untuk membangun kepercayaan publik pada sistem pemerintahan yang saya dan pak Salim usung. (*)

Catatan Kajian Tasawuf

Catatan 

Hamzah Ismail

Kajian Tasawuf

Tema: Menyelami Samudera Al-Ḥaqīqah Al-Muḥammadiyyah dengan Zikir Rūḥ Bersama: Annangguru Syeikh K.H. Muhammad Ilham Saleh dan Abuya Arrazy Hasyim, Tempat: PP Darul Ulum Syeikh K.H. Muhammad Saleh, Saleppa, Majene

Waktu: 14 Desember 2025, pukul 13.00 - selesai

Ketika Dua Tokoh Spiritual Bertemu: Keindahan-lah yang Selalu Tampak

Tentang Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Kehadiran Syeikh Buya Arrazy Hasyim --seorang ulama muda dan dai nasional yang dikenal luas-- merupakan anugerah dari Allah Swt. Buya Arrazy menekuni dan mengajarkan fikih, ushul fikih, serta tasawuf dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jama‘ah. Ia masyhur melalui kajian-kajian keislaman yang sistematis dan mendalam, baik secara luring maupun melalui media digital, dengan gaya penyampaian argumentatif serta rujukan kuat pada kitab-kitab turats.

Kehadirannya di PP Darul Ulum Saleppa sejatinya berada di luar perencanaan awal. Pada mulanya, agenda kunjungan Buya Arrazy di Sulawesi Barat pada penghujung tahun ini tidak mencantumkan Pondok Pesantren Darul Ulum sebagai titik kegiatan. Perubahan terjadi belakangan, setelah satu agenda di wilayah Mamuju batal dilaksanakan, sehingga pihak manajemen perjalanan Buya Arrazy di Tanah Mandar kemudian menetapkan Saleppa sebagai titik tambahan.

Hal tersebut tercermin dalam publikasi kegiatan. Sejumlah baliho yang tersebar ke publik tidak mencantumkan agenda Kajian Tasawuf bersama Annangguru K.H. Muhammad Ilham Saleh dan Abuya Arrazy Hasyim. Hanya satu baliho berukuran cukup besar yang terpasang di pusat Kota Majene, itupun merupakan inisiatif jamaah Tarekat Qadiriyah Majene.

Dalam rapat perdana persiapan penyambutan Buya Arrazy di PP Darul Ulum Saleppa, yang juga dihadiri penulis, Bapak Muhammad selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa kehadiran Buya Arrazy di pesantren ini bersifat tambahan agenda. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Annangguru K.H. Muhammad Ilham Saleh yang menegaskan, “Kita ini membantu pihak yang menangani Buya Arrazy di Tanah Mandar, sekadar mencukupkan titik.”

Meski tidak dirancang secara matang sejak awal, pelaksanaan Kajian Tasawuf ala Tarekat Qadiriyah di Saleppa Majene akhirnya berjalan dengan baik dan sukses. Hal ini tidak lepas dari dukungan ikhlas jamaah Qadiriyah Majene yang dibantu sepenuhnya jamaah Qadiriyah Tinambung. Urusan logistik tertangani dengan aman dan lancar.

Untuk kelengkapan media penyiaran agar kajian dapat disimak oleh seluruh jamaah, jamaah Qadiriyah Tinambung menyediakan sarana pendukung, termasuk dua unit televisi berukuran besar milik STAIN Majene. Fasilitas ini memungkinkan jamaah yang berada di luar ruang utama tetap dapat mengikuti kajian melalui layar.

Melalui tulisan ini, mewakili Annangguru K.H. Muhammad Ilham Saleh dan Panitia Pelaksana, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan kajian ini, khususnya kepada pihak Kampus STAIN Majene.

Mengurai Keindahan Pertemuan Annangguru Ilham Saleh dan Buya Arrazy

Sejak Minggu pagi, suasana di Markas Besar PP Darul Ulum Saleppa Majene mulai tampak sibuk. Panitia bekerja mempersiapkan segala keperluan, sementara jamaah berdatangan secara perlahan dan memadati halaman depan pesantren. Di tengah aktivitas pemasangan dua unit televisi besar, tampak pula satu unit mobil panitia yang mendistribusikan konsumsi berupa nasi kotak bagi para peserta kajian.

Pada waktu yang sama, melalui media sosial (Facebook), terpantau Abuya Arrazy Hasyim tengah mengisi Tabligh Akbar di Masjid At-Taubah Imam Lapeo dengan tema “Meneladani Sifat Rasulullah Saw: Jalan Mudah Menuju Surga.” Agenda Kajian Tasawuf di PP Darul Ulum Saleppa memang dijadwalkan berlangsung setelah kegiatan Abuya Arrazy di Lapeo selesai. Usai acara tersebut, beliau dijadwalkan bertolak ke Saleppa dan makan siang di lokasi pesantren.

Tepat ba‘da Zuhur, Buya Arrazy bersama istri dan rombongan tiba di Saleppa. Penulis yang sebelumnya mengikuti salat berjamaah di masjid yang berada tepat di depan markas PP Darul Ulum, mendengar lantunan hadrah dan selawat yang dikumandangkan para santri sesaat setelah salam. Doa pun disudahi seadanya, sebab kekhawatiran muncul –ruang kajian bisa penuh terisi jamaah, sementara penulis memiliki tugas khusus dari Annangguru Ilham Saleh.

Penulis memang ditugaskan secara khusus sebagai penanya dalam forum Kajian Tasawuf tersebut. Karena itu, penulis segera mengambil tempat di bagian depan, tidak jauh dari Annangguru K.H. Muhammad Ilham Saleh dan Buya Arrazy Hasyim.

Pada momentum ini, tampak jelas bagaimana Annangguru K.H. Muhammad Ilham Saleh memberi ruang seluas-luasnya kepada murid-muridnya untuk memperluas wawasan dan memperdalam ilmu. Beliau membuka kesempatan interaksi dengan para ulama, kiai, dan tokoh-tokoh yang hadir di Saleppa, sebagai bagian dari proses pembelajaran spiritual dan intelektual.

Saat tiba, Buya Arrazy tidak langsung memasuki ruang kajian. Beliau terlebih dahulu menuju lantai bawah untuk menikmati jamuan makan siang. Sekitar dua puluh orang turut makan bersama beliau, termasuk Annangguru K.H. Muhammad Ilham Saleh. Tampak pula mendampingi Buya Arrazy dari Lapeo, seorang kiai muda keturunan Imam Lapeo, Dr. Ahmad Multazam, yang selanjutnya akan menemani perjalanan Buya Arrazy ke Kalukku, Mamuju.

Menariknya, setelah makan bersama, terjadi peristiwa yang sarat makna. Buya Arrazy menyampaikan keengganannya untuk turun mengisi kajian sebelum menerima ijazah Tarekat Qadiriyah dari Annangguru K.H. Muhammad Ilham Saleh. Nampan makan yang semula berada di hadapan mereka pun digeser. Buya Arrazy kemudian bergerak mendekat ke arah Annangguru dengan cara ngesot –bergerak maju sambil duduk dan menyeret tubuh di lantai. Kedua lutut dirapatkan, tangan berjabat, lalu Annangguru tampak membisikkan sesuatu ke telinga Buya Arrazy. Adegan tersebut tampak sebagai sebuah proses talqin yang khidmat dan penuh keheningan spiritual.

Dalam proses memberi dan menerima ini, terpancar keindahan yang nyaris tak terlukiskan –sebuah tiara spiritual yang hanya dapat dipertunjukkan oleh para tokoh yang telah menukik jauh ke kedalaman dunia sufistik. Dunia yang sarat dengan keindahan dalam teks, kata, dan laku simbolik.

Terima kasih Guru, Annangguru K.H. Muhammad Ilham Saleh atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis sebagai penanya dalam forum Kajian Tasawuf itu. Terima kasih pula kepada Buya Arrazy Hasyim yang berkenan menutup acara dengan meletakkan statemen tegas: “Fanalah Muhammad, nyatalah Ahmad, fanalah Ahmad, nyatalah Ahad” lalu membagi zikir atau wirid pamungkas: “Ahad dzatullah, Ahmad Nurullah, Muhammad Nurullah, Al-Mahdi Khalifatullah,” sebagaimana penulis mohonkan sebagai penutup rangkaian pertanyaan yang kemudian diijazahkan untuk seluruh jamaah yang hadir mengikuti kajian.

Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

Tinambung, 15 Desember 2025

Al-faqir,

Hamzah Ismail

Dr. ABD. RAHMAN HAMID || Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa UIN RIL -Membaca Dunia Maritim Indonesia

Bandarlampung, 5 Desember 2025, mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung menggelar seminar hasil penelitian di Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI, dan Museum Bahari Jakarta. Seminar dilaksanakan di Ruang Seminar Fakultas Adab, merupakan bagian dari laporan praktikum mata kuliah (1) Sejarah Maitim Indonesia dan (2) Bahasa Sumber dengan dua dosen pengampu yaitu: Dr. Abd Rahman Hamid dan Agus Mahfudin Setiawan, M.Hum.    

Ketika membuka acara, Ketua Prodi SPI mengatakan bahawa kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa menelusuri sumber-sumber sejarah maritim yang tersedia di tiga instansi tersebut. Setelah seminar ini, setiap kelompok akan mengirimkan artikelnya ke jurnal nasional.  

“Dengan menerbitkan artikel di jurnal nasional, selain untuk memenuhi luaran mata kuliah, juga yang terpenting adalah untuk menambah jumlah publikasi mahasiswa sebelum menyelesaikan studi di Prodi SPI”, terang Dr. Hamid. 

Semester lalu, setelah praktikum mata kuliah di Banten, mahasiswa telah menghasilkan 6 judul artikel yang terbit di jurnal nasional. Jadi, kalau semester ini bisa terbit lagi satu artikel, maka sudah ada dua artikel yang dihasilkan sampai semester lima  ini”, kata Dr. Abd Rahman Hamid.       

Sementara itu, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Sumber, Agus Mahfudin Setiawan, M.Hum, mengapresiasi semangat tinggi mahasiswa dalam proses pengumpulan sumber sejarah di Jakarta. “Sumber tulisan ini sudah bagus, sisa ditingkatkan lagi arah dan fokus artikel masing-masing. Jadi, artikel ini perlu diperbaiki lagi agar lebih fokus pada tema kajian”, terangnya.  

Seminar ini dihadiri oleh 45 mahasiswa Prodi SPI dengan menampilkan 10 topik kajian yang dibagi menjadi dua sesi diskusi. Lima topik pada sesi pertama membahas mengenai pelabuhan di Lampung (Telukbetung dan Oosthaven), Emmahaven (pelabuhan Padang), pelabuhan Sabang (Aceh), pelabuhan Surabaya, dan pelabuhan Makassar. Sesi ini dipandu oleh Amira Zahida Mumtaz. 

Dua pelabuhan Lampung yang berada di Telukbetung menjadi cikal bakal lahirnya Kota Bandar Lampung. Aktivitas pelabuhan Telukbetung melahirkan Kota Telukbetung, sebagai kota lama Lampung. Sementara aktivitas Oosthaven (Panjang) melahirkan kota baru Tanjungkarang. 

Selanjutnya, lima topik sesi kedua mengkaji mengenai pelabuhan di Kalimantan Timur dan Selatan, pelabuhan Ende (Nusa Tenggara), pelabuhan di Maluku (Ambon dan Ternate), pelayaran laut nasional Indonesia (PELNI), dan peranan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) dalam revolusi Indonesia. Sesi ini dipandu oleh Reisya Aulia Khabiba. 

Selain menampilkan artikel hasil kajian, dalam seminar ini juga ditampilkan video dokumenter perjalanan praktikum Sejarah Maritim Indonesia dan Bahasa Sumber yang dilaksanakan di Jakarta pada  4 – 6 November 2025. 

Belajar sejarah tidak cukup dengan membaca buku-buku sejarah saja, tetapi juga perlu praktik lapangan untuk menelusuri sumber-sumber sejarah dan menuliskannya menjadi narasi sejarah berupa artikel untuk dipublikasikan ke jurnal nasional, kata Ketua Prodi SPI Dr. Abd Rahman Hamid menutup seminar ini.

Dr. ABD. RAHMAN HAMID ||Dosen UIN RIL Paparkan Sejarah Emigrasi Pertanian di Lampung

Pesawaran, 4 Desember 2025, Dosen UIN Raden Intan Lampung, Dr. Abd Rahman Hamid menjadi narasumber seminar yang digelar oleh Museum Ketransmigrasi Lampung dengan tema “Kajian Mata Pencaharian Masyarakat Transmigrasi”.  

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari (2-4 Desember) dengan menghadirkan enam narasumber, dua di antaranya pada hari ketiga adalah Dr. Abd Rahman Hamid dan Kian Amboro, M.Pd. 

Hari ini, Abd Rahman Hamid mengisi acara dengan topik “Emigrasi Pertanian Jawa di Lampung 1902-1941”, dengan moderator Ni Putuh Galih Pratiwi, M.Hum. 

“Saya menemukan banyak orang Jawa, nama-nama kampung Jawa, dan budaya Jawa di Lampung. Untuk tahu Bahasa Jawa, bisa belajar di Lampung. Di mana-mana terdengar orang berbahasa Jawa”, kata Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN RIL saat mengawali presentasinya, yang dihadiri 50 peserta (dosen dan mahasiswa) dari lima kampus di Provinsi Lampung yaitu: UNILA, UM Metro, STKIP PGRI Bandar Lampung, UIN RIL, dan UM Pringsewu.   

Berangkat dari isu tersebut, Hamid menjelaskan mengenai sejarah emigrasi pertanian Jawa di Lampung pada masa kolonial, 1902-1941. Menurutnya, ada tiga konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan perpindahan penduduk Jawa ke luar Jawa yaitu: kolonisatie, emigratie, dan transmigratie. Konsep pertama punya konotasi negatif, selaran dengan konsep kolonialisme. Kalau mengikuti pilar politik etis, maka yang tepat adalah konsep emigratie (emigrasi), terang Dr. Hamid.  

Menurut Hamid, program emigrasi sebagai satu solusi untuk mengatasi masalah kesejahteraan penduduk di Jawa sejak akhir abad ke-18 akibat kepadatan penduduknya. Namun, gairah orang Jawa untuk pindah ke luar Jawa masih minim, karena mereka sangat terikat dengan tanah dan kebudayaan leluhurnya di Jawa. 

Karena itulah, maka lahirlah sistem “bedol desa” dalam pemindahan penduduk, yakni memindahkan semua penduduk dari satu desa tertentu di Jawa ke luar Jawa dan ditempat di lokasi yang sama di Tanah Sabrang, sehigga mereka merasakan susana Jawa di Tanah Sabrang. Dengan kata lain, para emigran itu tidak terasing dari lingkungan sosial dan kebudayaan Jawa. Singkatnya, “Cut dan paste Jawa di Lampung”, kata Dr. Hamid.  

Tidak cukup dengan sistem bedol desa, untuk menarik perhatian dan meyakinkan orang Jawa pindah ke Lampung, maka promosi atau propaganda sangat penting dilakukan. Hal itu dilakukan dengan tiga cara: (1) penyuluhan oleh aparat pemerintah di Jawa, (2) emigran lama pulang kampung atau dibawa pulang oleh pemerintah untuk promosi emigrasi pertanian di Jawa, dan (3) pemutaran film “Tanah Sabrang” karya Mannur Franken di Jawa antara tahun 1938-1941 tentang kondisi Lampung yang tanahnya subur, hasil padinya bagus, dan sistem bawon. 

Semuanya menggambarkan tentang Tanah Sabrang Lampung yang penuh harapan hidup atau kesejahteraan yang lebih baik. “Kalau ingin hidup lebih sejahtera, maka pindahlah ke Lampung”, begitulah kesan yang disampakan kepada calon emigran di Tanah Jawa.      

Emigrasi pertanian ke Lampung dimulai tahun 1905 di bawah pimpinan Asisten Residen Sukabumi, H.G. Heijting yang didampingi oleh Asisten Wedana Mas Ronodimedjo, 2 mantri irigasi, dan 40 penebang bergergaji. Lokasi pertamanya adalah Gedong Tataan. 

Setelah itu, rombongan emigrasi diperluas ke daerah lain masing-masing: Bengkulu (1909), Palembang (1911), Sumatera Timur (1918), Kalimantan (1920), Sulawesi (1937), dan Sumatera Tengah (1940). 

Menurut Dr. Hamid, dipilihnya Lampung sebagai lokasi emigrasi pertanian pertama karena tiga hal: (1) dekat dengan Tanah Jawa, (2) biaya lebih murah dan termasuk jalur utama pelayaran kapal KPM, dan (3) punya dua pelabuhan baik di Teluk Lampung (Telukbetung dan Oosthaven) sebagai pintu masuk ke Sumatera. 

Sebagai tim penulis Sejarah Indonesia (SI), yang disponsori oleh Kementerian Kebudayaan RI, sejarah emigrasi Lampung menjadi satu bagian penting dalam Buku SI jilid 6 (Masa Pergerakan Kebangsaan hingga akhir Penjajahan Jepang) yang akan dilauching tahun ini oleh Kementerian Kebudayaan, kata Dr. Hamid.  

Ketua Prodi SPI UIN Lampung ini menyimpulkan tiga hal terkait sejarah emigrasi di Lampung yaitu: (1) emigrasi melahirkan masyarakat dan kampung-kampung Jawa baru di Lampung, (2) emigrasi membawa kamajuan serta perubahan sosial berupa perluasan makna filosofis Lampung yakni “Sai Bumi Ruwa Jurai” dalam pembentukan Masyarakat Lampung, yang semula dimaknai sebagai Satu Tanah Lampung bagi dua kelompok Lampung (Saibatin dan Pepadun) menjadi Satu Lampung bagi orang Lampung dan bukan orang Lampung, (3) emigrasi juga mewariskan segregasi sosial di Lampung. 

Pada akhir paparannya, Dr. Hamid menyampaikan tiga saran (rekomendsi) yaitu: (1) perlu kajian toponimi wilayah emigrasi Lampung, (2) pengayaan koleksi Museum Transmigrasi dengan sumber-sumber Sejarah Emigrasi dari ANRI, PNRI, dst, dan (3) pemutaran “Film Tanah Sabrang” sebagai memori kolektif emigrasi di Lampung. 

Diskusi ini sangat dinamis yang ditandai respons dari lima peserta yaitu: Adi Wiranata (Dosen UM Metro), Nova Anisa Azzahra (mahasiswa UNILA), Angun Puspita (mahasiswa STKIP Bandar Lampung), Rianto (mahasiswa UM Metro), dan Sofio Rahman (mahasiswa UM Metro).