MENGINTIP KEHADIRAN HENDRA SINGKARRU || Dalam Konferensi Pers Rumah Jonga.

Catatan Muhammad Munir. 

Diantara ribuan manusia yang hadir dalam acara Konferensi Pers Rumah Jonga kemarin, ada satu sosok yang membuat saya ikut memekik Allahu Akbar. Sosok itu punya magnet tersendiri bagi saya. Tentu saja bukan karena saya pernah menjadi bagian dari perjalanan suksesnya, tapi lebih kepada sebuah keputusannya bergabung dalam koalisi Sulbar Maju dan ikut membersamai SDK-JSM merawat martabat Sulawesi Barat ini. 

Tokoh yang saya maksud itu adalah sosok yang disebut SDK dalam sambutannya. Ia adalah H. Hendra S. Singkarru. Siapa yang tak kenal tokoh nasional asal Mandar ini?. Siapa yang tak bisa membayangkan peluang kemenangan itu ketika Begawan Ekonomi dari Sulbar itu menjadi salah satu pemikat dari ratusan pemikat yang melingkari Sumbu Kemenangan SDK-JSM ini?. Keberadaan Hendra Singkarru tentu menjadi berkah buat kita, sebab bagaimanapun ia adalah sosok yang banyak menginspirasi tokoh politik yang kokoh berjuang untuk kemajuan Sulawesi Barat. Andai bukan untuk Mandar (baca: Sulbar), Dirga, Ratih dan Andry tak akan pernah ada dalam catatan sejarah politik Sulbar. 

Lewat tulisan ini, saya ingin sedikit berbagi tentang H. Hendra S. Singkarru yang pada medio 2007 lalu tiba-tiba melirik dunia politik dan memantapkan pilihan ke Partai Amanat Nasional sebagai kendaraan politiknya di Pemilu 2009. Sejak itu, berbagai terobosan demi terobosan dilakukan. Tagline "Menebar Bakti Membangun Sulbar" yang sebangun dengan "Hidup Adalah Perbuatan', jargon politik Ketua Umum PAN, Sutrisno Bachir. Strategi politik yang dibangunnya cukup membuatnya melenggang ke Senayan dan tercatat sebagai Anggota DPR RI Periode 2009-2014. 

Hendra berhasil merebut satu dari tiga kuota kursi di Senayan bersama Salim S. Mengga (Demokrat) dan Ibnu Munzir (Golkar). Begawan Ekonomi dari Mandar itu lahir di Polewali, 20 Desember 1959 dan semakin bersinar saat berstatus sebagai wakil rakyat. Pemilik Hotel Ratih itu dalam perjalanannya sebagai Anggota DPR RI banyak berkonstribusi ke Sulawesi Barat dalam bentuk program pro rakyat. Diantara program nasional yang berhasil dikawal ke tanah kelahirannya itu adalah Pengadaan Handtraktor, PPIP, Jalan Tani, Tersier dan lainnya. Belum lagi Yayasan Ratih Al-Kafa pimpinan Hj. Rita Puspita, istri beliau yang konsentrasi membina ibu-ibu dalam bentuk pengajian yang guru-guru ngajinya ditanggung biaya hidupnya. 

Demikianlah jebolan S-1 Universitas Kristen Indonesia ini kian booming bukan saja kerena kemasan media, tapi seringnya ia blusukan dan menjadi figur di belakang layar dalam menentukan setiap potensi seorang kandidat dalam berkompetisi di setiap pemilihan. Hendra yang memulai karir politiknya sebagai Anggota DPR RI ini justru popularitasnya melejit sejalan dengan investasi sosial yang diberikannya. Sekitar 80.000 jamaah pengajian Yayasan Ratih Al-Kafa di seantero Sulbar mampu tergalang dan tercerahkan. 

Di kalangan politikus Sulbar, ia cukup disegani lawan maupun kawan karena loyalitas politiknya. Loyalitas tersebut telah ditunjukkan pada dua kesempatan; pertama, pada Pilgub 2011 ketika Salim S. Mengga-Jawas Gani direstui mengendarai PAN. Salim Mengga alih-alih memberikan "setoran" pada PAN, Hendra justru menjadi salah satu donatur terbesar bagi pasangan SALIM SAJA. Hal yang sama ia lakukan saat Asri Anas di Pilkada Polman 2013. Asri cukup dimanjakan oleh Hendra dalam rekruitmen dan mobilisasi massa. 

Hendra memang bukan politisi pengabdi kekuasaan, mendukung dan melawan, menang dan kalah adalah dinamika politik yang biasa baginya, namun prinsip, loyalitas dan integritasnya tak pernah tergadai. Dari awal ia dikenal memiliki jiwa sosial yang senang berderma, kaya dan santun. Mungkin karena itulah, pada Pemilu 2014, Dirga Adhi Putra Singkarru, putranya menjadi peraih suara terbanyak dengan total suara pribadi 79.563, tidak tanggung-tanggung mampu mengalahkan perolehan suara istri Gubernur Sulbar saat itu, Enny Angraeni Anwar yang meraih 59.317 suara, Andi Ruskati Ali Baal 55.016 suara dan Salim S. Mengga 51.099 suara. Meski kemudian Dirga tidak lolos ke Senayan, tapi Hendra Singkarru berhasil menunjukkan pada semua politisi di Sulbar, bahwa instrumen politik yang dimilikinya setingkat dengan AAS, ABM dan Salim Mengga. Dan faktanya, dalam percaturan politik Sulbar, Hendra Singkarru menjadi prioritas alternatif bagi para kandidat yang ingin menambah akselerasi gerakan politik mereka. 

Pada Pemilu 2019, H. Hendra kembali menunjukkan pada semua politisi di jagad Mandar dengan lolosnya dua orang anaknya ke Senayan. Ratih Megasari Singkarru melenggang ke Senayan dan mampu mengalahkan secara dramatis Anwar Adnan Saleh Mantan Gubernur dua periode dengan hanya selisih dua suara. Demikian juga Andry Prayoga berhasil lolos jadi Senator Sulbar sebagai Anggota DPD RI bersama Iskandar Muda Barlop, Ajbar dan Almalik Pababari. 

Nasib baik terus menghampiri Family Singkarru ini. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, putra putrinya menjadi ikon politisi Sulbar yang kembali menghentak panggung  politik lokal Sulbar pada Pemilu 2024 yang dihelat 14 Februari lalu. Ratih dengan partai Nasdem melenggang kembali ke Senayan dengan perolehan suara diatas 100 ribu. Ia bahkan melampaui perolehan suara Suhardi Duka (Demokrat), Agus Ambo Djiwa (PDIP), dan Ajbar (PAN). Di Polman, ada semacam Ratih Efect yang nyaris menggulingkan Golkar sebagai Pemenang Pemilu di Polman (meski demikian, Nasdem dan Golkar masing-masing meraih kuota 7 kursi). Andri Prayoga pun demikian, perolehan suaranya bertengger diposisi teratas mengalahkan Jupri Mahmud, Andi Ian Rusali dan Almalik. Bahkan satu petahana harus merelakan kursinya, yakni Iskandar Muda Barlop. Menariknya, Iskandar Muda justru dilirik dalam Pilkada Polman mendampingi Dirga Adhi Putra Singkarru  sebagai Calon Bupati Polewali Mandar. 

Pada level paling kecil, Imam Efendy Singkarru juga meraih suara yang signifikan dan mengantarkan 3 orang kader Nasdem lolos menjadi Anggota DPRD Polman (dari Dapil 1 Polewali Mandar). 

Sampai disini, saya menganggap kehadiran H. Hendra S. Singkarru adalah pemantik kemenangan. Keberadaan H. Hendra S. Singkarru dalam koalisi Sulbar Maju ini akan menjadi salah satu kunci kemenangan. Kemenangan terbesar kita adalah ketika SDK - JSM jadi Gubernur Sulbar dan DIRGA - ISKANDAR bisa memimpin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar. 

Sehat selalu H. Hendra S. Singkarru. Teruslah menginspirasi dan Selamat Bergabung dalam Pemenangan SDK-JSM. Selamat Berjuang bagi pendukung dan simpatisan Dr. Suhardi Duka - Jendral Salim Mengga. 

MEMBACA RUANG BATIN DAN JEJAK SDK-JSM || Menuju Pilkada Gubernur 2024

Catatan : Muhammad Munir

Terjawab sudah apa yang menjadi alasan Salim Mengga menjadi Cawagub dari SDK dalam kontestasi Pilkada 2024 yang akan dihelat pada 27 November nanti. Dalam Konferensi Pers di Rumah Jonga (5/8), baik Salim maupun SDK mengungkap apa yang melatari paket kedua sosok ini. Alasan fisik menjadi pilihan untuk memposisikan SDK sebagai Calon Gubernur, sementara Salim memilih jadi wakilnya. Hal tersebut dibenarkan oleh SDK dalam sambutannya pada acara yang sama. "Dengan tampilan saya yang begini, apa mungkin saya berani mengatakan pada Pak Jendral, kau jadi wakil. saya?". Ucap SDK yang diikuti sorakan dari para pendukung yang memadati halam rumah Jonga.

Road Show Politik yang dikemas dalam Konferensi Pers   pasangan SDK-JSM ini menjadi penting untuk dicatat, karena sebelumnya banyak yang berfikir tak ingin mendukung JSM karena maju sebagai wakil. Demikian juga tak sedikit yang kecewa pada SDK yang tak beretika menjadikan JSM sebagai wakilnya. Momentum Rumah Jonga ini menjadi jawaban atas sengkarut politik yang melingkupi keduanya. Sekarang tak ada alasan lagi untuk tidak mendukung pasangan ini. SDK - JSM adalah refresentasi amandaran. Mandar itu bukan suku, tapi ia adalah nilai yang dibangun oleh nenek moyang kita dalam Assitalliang Sipamada' di Luyo.   Mumuju adalah Mandar, PUS adalah Mandar, Binuang adalah Mandar. Tak boleh adalagi sekat antara Mandar dengan penutur bahasa yang lain. Terlebih saat ini, kita sudah terbingkai dalam kata Sulawesi Barat.

SDK dan JSM adalah sosok yang ketokohannya tak lagi dipertanyakan. Kita mesti menjadi bagian dari proses pemenangan yang mampu mengedifikasi alasan-alasan untuk mendukung keduanya. Diantara banyak alasan yang bisa jadi pemantik salah satunya adalah rekam jejak keduanya. SDK adalah birokrat yang terangkat jadi PNS 1986 dan banting setir jadi politisi pada tahun 1990. Pentolan Pemuda Panca Marga, Ketua AMPI dan Ketua KNPI itu menyambut takdirnya lewat partai Golkar dan menjadi anggota DPRD Mamuju selama 5 periode hingga menjadi Ketua DPRD Mamuju. Dari tangannya terlahir rekomendasi yang ikut melahirkan Sulbar sebagai propinsi. Tak hanya itu, ia bahkan menjadi Bupati Mamuju selama 2 periode dan kini masih menjabat dan kembali lolos sebagai Anggota DPR RI di Senayan. Menjadi wakil rakyat di Senayan jangan berfikir bahwa jabatan itu ia gunakan sebagai ajang gagah-gagahan. SDK justru menjadi singa dalam berbagai sidang di Gedung Rakyat itu, bahkan tak terhitung program strategis nasional ia giring ke Sulawesi Barat.

Lalu JSM. Siapa yang tak kenal dengan Jendral Salim Mengga?. Ia putra S. Mengga yang memiliki jasa besar terhadap warga Mamuju (baca: Mandar). Pada masa pergolakan (1952-1964) ketika cengkraman Bn. 710 dan DI/TII benar benar memuncak. Ada ribuan warga Mamuju dan sekitarnya yang diungsikan oleh S. Mengga ke Ujung Lero. Tak hanya diungsikan, tapi dihidupi dan dijamin makan meski ia dan pasukannya harus menjadi bajak laut di Selat Makassar dengan menghadang sejumlah kapal niaga pasukan Andi Selle Mattona. Kapal itu dirampok oleh pasukan Mandar Baru demi bertahan hidup dan menghidupi pengungsi.

Salim S. Mengga merupakan putera kedua S. Mengga dari 3 (tiga) bersaudara, yaitu: Syarifah Asia S. Mengga (Almarhumah Istri Prof. DR. Umar Shihab, MA) dan Ir. Aladin S. Mengga (Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2011-2016). Ketaatan beragama, kewibawaan sikap mandiri dan merakyat menjadi salah satu energi yang dimilikinya. Sikap yang demikian itu adalah perpaduan dari garis keturunan sang kakek (orang tua S. Mengga), bernama Sayyid Muhsin al-Attas dan neneknya Hj. Cilla, seorang bangsawan Mandar dari keturunan Arajang Balanipa Pammarica. 

Pammarica adalah sosok yang tak saja jadi Raja di Balanipa, tapi juga di Binuang dan Mamuju. Pammarica menjadi Mara'dika Mamuju yang turunannya masih menjadi pemilik trah darah biru di Mamuju. Maka tak heran jika Salim S. Mengga begitu fasih melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan taat menjalankan ibadah shalat lima waktu, dan dibanyak tempat ia sering memberikan cerama-ceramah agama dan khutbah shalat ied.

Mayor Jendral yang melekat didepan namanya cukup menjadi bukti bahwa komitmen membangun bangsa dan negara tak perlu diragukan. Ketika menjadi Anggota DPR RI di Senayan, Salim bahkan dikenal sebagai wakil rakyat yang memilih integritas tinggi dan susah diatur. Di Partai Demokrat, jangankan Sekjend, Ketua Umum Demokrat, SBY saja segan pada sosok Jendral yang satu ini.

Inilah pentingnya edifikasi sosok keduanya. Termasuk sikap, karakter dan dedikasi SDK-JSM pada daerah ini layak diedukasi pada simpatisan dan tim secara khusus, bahkan secara umum bagi masyarakat Sulbar. 

KONE- KONE'E || Bahasa Maloso' DAS Mapilli

   

Tulisan saudara Christian ini menarik jadi perhatian dan obyek diskusi. Oleh karenanya kami menaikkan kembali agar siapapun yang membacanya bisa menambah wawasan kita semua tentang Bahasa Maloso yang tak lain adalah Kone'e. 

Berikut tulisannya yang telah mengalami suntingan tapi tidak mengurangi esensi dari tulisan : 

Bahasa Maloso' adalah salah satu bahasa asli yang digunakan di Mandar. Bahasa ini lebih populer dengan istilah Kone-Kone'e. Salah satu pendapat dari Rumpun keluarga Campalagian (To Turungang), bahwa suku kata dalam bahasa tersebut kebanyakan berakhiran  'e' atau yang menonjol dengan kata 'eheh' atau Konsonan E dari Konsonan E menjadi Kone-kone'e dan kemudian disebut To kone-kone'e. 

Tanpa kita sadari, orang Mandar di Polewali Mandar memakai bahasa yang mayoritas di klaim satu-satuya bahasa asli Mandar adalah kalau bicara sudah pasti banyak  E (naniapa mo'e, nama' apa moe) dan lainnya. Meski dibelahan bumi Mandar, terdapat banyak dialek sebab banyak faktor yang mempengarui seperti  faktor geografis. 

Satu kelompok yang sangat berjauhan selama puluhan tahun tak bertemu sudah pasti  bahasanya akan berubah termasuk dialeknya. Perubahan lainnnya di sebabkan adanya kemajuan daerah setempat yang memicu datangannya para pedagang yg masing masing membawa bahasanya.  Lambat laun, mereka berbaur dan mempengaruhi bahasa setempat. 

Disinilah proses terjadinya asimilasi budaya, termasuk bahasa. Karna bahasa pendatang itu dianggap lebih maju, maka mereka lebih suka bahasa pendatang. Hal ini bisa kita saksikan dalam penggunaan dialek Bugis dan Makassar, bahkan Toraja.

Hal yang tidak bisa di pungkiri dari eksistensi 3 bahasa tadi sangat berpengaruh, sebab di masa itu Bugis, Makasar dan Toraja, memiliki kemajuan dari segi ekonomi. Inilah kemudian yang membuat kondisi sosial masyarakat Mandar penuh dengan istilah Bugis, Makassar dan Toraja.

Bugis, Makassar dan Toraja memang sangat berpengaruh ke Mandar karena  capaian kemajuan yang mereka miliki  sangat mendukung orang Mandar berdialektika. Kemajuan itu dimiliki karena mereka menguasai ilmu pengetahuan. Pengetahuan mereka itu bahkan harus mengupgradenya dengan bahasa Inggris, Jepang, Prancis dan Mandarin. Mereka beranggapan bahwa menguasi ilmu pengetahuan mengharuskannya juga harus menguasai bahasa asing. 

Faktor ekonomi, pengetahuan ini  berpengaruh secara politik makanya di Mandar banyak yang claim kita karna adanya kemiripan bahasa. Kendati begitu, Mandar tetap menjadi awal peradaban masyarakat Autronesia pertama yang masuk di wilayah  Sulawesi, bahkan kerajaan kerajaan awal dari jaman neoltikum sudah ada di daerah Mandar. 

Kerajaan-kerajaan itu   sudah ada pada awal masehi yang memicu masyarakatnya berimigrasi ke tempat yang lebih aman hingga membetuk suku suku besar di Sulawesi Selatan. Penyebabnya adalah karna daerah Sulawasi Barat atau Mandar dianggap rawan bencana alam sejak dulu sampai sekarang. 

Bahasa Maloso sebagai bahasa induk pada rumpun penutur bahasa Kone'e adalah bahasa Mandar dialeg Campalagian, Mapilli, Nepo dan sekitarnya yang juga dipengaruhi. Tapi tentu saja Mandar tidak melulu kalah dalam percaturan kebudayaan, sebab wilayah ini juga pernah sangat berpengaruh dan berdaulat pada zaman Kerajaan Passokkorang.

Passokkorang ini pernah berkuasa dan berdaulat. Wilayah komunitas penutur bahasa Maloso' dipengaruhi oleh keberadaan suku Bugis yang dulu pernah berdiaspora di daerah ini. Artinya bahwa entah bahasa Maloso yang jadi popular atau bahasa  Maloso yang meredup akibat para pendatang baru itu. Mereka dengan bahasa dan budayanya itulah hinga terjadi asimilasi budaya dan bahasa bahasa serta budaya. 

Beberapa daerah seperti Bugis, Makassar, PUS, Toraja, bukan berarti  orang-orang yang tinggal di lembah  Maloso. Mereka adalah para pendatang. 

Ciri masyarakat asli adalah meredup atau stagnan atau tidak maju, seperti kehadiran Pannei, Pattae. Ini juga mereka lebih suka berbahasa  Mandar meski yang mendominasi adalah  Bugis, karna lebih maju. Sama dengan di daerah PUS yang lebih banyak meniru bahasa Toraja dan Duri Enrekang karna daerah ini lebih maju, tetapi bahasa PUS itu ada beberapa yang masih digunakan seperti Tabulahan, Aralle, Bambang dan lainnya.  

Hal yang sama juga terjadi di Mamuju.  Bahasa asli mereka sudah mulai pudar dan kadang dianggap bahasa pendatang.  Ini tentu adalah problem, sebab bahasa Mamuju Kota, Panasuan Kalumpang, Talondok Kondo, Bonehau Kalumpang adalah proses asimilasi sebab bahasa asimilasi yang populer di pakai... 

Penutur Bahasa Maloso ini mendiami daerah Mapilli, Tapango, Luyo, Wonomulyo dan sekitarnya. Bahasa Maloso ini terbagi dua dialedialek yakni  Campalagian dan dialeg Buku. Bahasa ini terancam punah dan tidak berkembang.  Ciri bahasa asli itu cenderung meredup dan kurang popular akhirnya banyak di tinggalkan. 

Bahasa Maloso atau Kone Kone'e umumnya mirip bahasa Mamuju, Tabulahan, Mangki, Pattae, Pannei dll. Ini semua bahasa asli Mandar yang kurang popular di Mandar.  Pada setiap wilayah pasti berbeda bahasa dan dialek, tetapi kalau di telusuri pasti ada kesamaannya. Kenapa kemudian bisa berbeda beda, diduga itu terjadi karena kita lebih banyak meninggalkan budaya dan bahasa beralih ke budaya luar yg lebih maju.. Contoh  di daerah Polewali, orang lebih suka pake bahasa Bugis dibandingkan dengan memakai bahasa asli Mandar. 

Orang Mandar kalau pake bahasa Bugis,  katanya lebih keren.  Mungkin karna Bugis banyak pintar jadi orang lebih suka. Bahasa  Tomaloso/ kone-kone'e, orang lebih mudah mengolongkan Bugis sebab di samping Bugis lebih maju budayanya, juga karena nama daerah yang penamaanya sama. Bahasa Bugis mirip Campalagian, itu wajar karena mereka dimana saja  memasuki daerah, selalu meninggalkan jejak. Bahasa, etika dan etos kerja menjadi sebuah warna yang cukup menggembirakan.  

Penulis: 

Christian ST, MSi

Peneliti sejarah Mandar dan Pengelola group SEJARAH MANDAR

Sang BAJAK LAUT

Pada 27 September 1677, Robertus Padtbrugge (Gubemur Maluku) bersama Olongia Gorontalo melakukan pertemuan, salah satu pembahasannya adalah masalah bajak laut. 

Pada tahun 1690, perompakan di pantai utara Sulawesi dan kawasan Teluk Tomini mengalami peningkatan. Para bajak laut dari Mangindano telah memperluas wilayah operasinya dari Filipina Selatan terus ke pantai utara Sulawesi sampai di kawasan Teluk Tomini. Mereka menggunakan jenis perahu coro-coro yang mampu menyusuri sungai dan pantai. Sasaran utama perompakannya adalah kapal-kapal dagang milik VOC (Juwono dan Hutagalung 2005:107).

Di pantai utara dan timur Sulawesi juga muncul perompakan yang dilakukan para pelaut Bugis dan Makassar. Para bajak laut Bugis dan Makassar lebih memiliki strategi serta cara kerja yang lebih baik. Sepanjang wilayah operasinya, mereka mendirikan pangkalan-pangkalan yang letaknya strategis di antara pelabuhan besar atau dekat dari transit kapal dagang. Pangkalan mereka antara lain di Donggala berfungsi untuk mengawasi kegiatan kapal-kapal di Teluk Palu. Mereka juga mendirikan pangkalan di Kalangkangan untuk mengawasi pelabuhan Tolitoli dan Kwandang, dan mengawasi serta mencegat kapal-kapal yang memuat barang dagangan dari Gorontalo ke Manado atau sebaliknya. Setiap pangkalan mempunyai seorang pemimpin, dan mereka membentuk jaringan yang saling membantu ketika menghadapi musuhnya (Juwono dan Hutagalung, 2005:108-109).

Selain melakukan perompakan, beberapa bajak laut Bugis juga sebagai pedagang. Mereka melakukan kerjasama dengan para penguasa lokal, seperti Gorontalo, Limboto, Parigi dan Buol. Mereka menjual barang dagangan, seperti produk tekstil, beras, dan garam. Sebaliknya olongia dan bangsawan Gorontalo membayamya dengan emas atau budak. Olongia dan bangsawan Gorontalo memandang peluang dengan memperoleh keuntungan lebih besar jika transaksi dengan pedagang Bugis, dibandingkan melakukan transaksi bersama VOC dengan harga yang telah ditetapkan melalui kontrak perjanjian.

Pada abad ke-18, terjadi peningkatan jumlah perompakan kapal-kapal dagang VOC. Munculnya pelaut Mandar sebagai bajak laut di perairan Gorontalo telah menambah semakin meningkatnya perompakan di kawasan Teluk Tomini. Bajak laut Mandar mendirikan pangkalannya di Gorontalo agar mudah mengawasi perairan Gorontalo di kawasan Teluk Tomini. Laporan banyaknya kejadian perompakan menyebabkan Gubemur Maluku di Temate, Pieter Rooselaar mengambil tindakan untuk mengusir para bajak laut di Gorontalo. 

Pada tahun 1702, Rooselaar mengirim armada lautnya yang mendapat bantuan dari penduduk Tambokan menyerang basis pangkalan Bugis dan Mandar, dan berhasil mengusirya. Pada 25 Februari 1703, Rooselaar menarik kembali armadanya ke Ternate (Juwono dan Hutagalung 2005:110-111), setelah mengetahui bajak laut Bugis dan Mandar tidak kembali lagi ke Gorontalo.

Sehubungan aktivitas perompakan yang dilakukan oleh para pelaut Bugis, Mandar, dan Mangindano di perairan Gorontalo. Pada tahun 1705, VOC mendirikan benteng di muara Sungai Gorontalo dikenal dengan nama Fort Nassau dan beberapa loji untuk melindungi perdagangannya dari serangan para bajak laut di perairan Gorontalo. Kemudian mendirikan kantor dagang (factory) dan sekaligus gudang penampungan barang (pakhuis) ekspor. Bahan pembuatan benteng dibebankan kepada Olongia Gorontalo sesuai dengan perjanjian tahun 1679 (Hasanuddin dan Amin, 2012:68).

Walaupun pangkalannya di Gorontalo telah dihancurkan, namun bajak laut Mandar masih aktif melakukan perompakan. Pada 20 Nopember 1713, kapal dagang VOC "Noodhulp" mengangkut hasil bumi dan rempah-rempah di Lambunu, Teluk Tomini telah dirompak oleh bajak laut Mandar. Mereka kemudian membunuh Onderkoopman Nicolaes van Beverwijk, sedangkan asistennya Johannes Truytman mengalami luka-luka. Gubemur Maluku, David van Peterson mengecam kejadian tersebut, kemudian melakukan pembalasan dengan mengirim sejumlah kora-kora di Lambunu, namun usahanya mengalami kegagalan (Juwono dan Hutagalung 2005:114).

Gubernur Maluku memerintahkan Olongia Gorontalo yang mempunyai pengaruh besar di kawasan Teluk Tomini untuk menyelesaikan keamanan di wilayahnya. Walaupun mendapat persetujuan dari olongia, tetapi sebagian besar bangsawan menolak perintah VOC. 

Para bangsawan menyadari tekanan politik VOC melalui perjanjian-perjanjian yang dibuatnya sangat merugikan Gorontalo. Mereka lebih suka berhubungan dengan para bajak laut Bugis dan Mandar yang lebih banyak memberi keuntungan dari pada menjalin hubungan dagang dengan VOC. Tidak mengherankan beberapa bangsawan memberikan kemudahan bagi aktivitas para bajak laut dalam melakukan perdagangan dan memberi perlindungan, sehingga bajak laut sulit ditangkap oleh VOC.

Pada 30 Nopember 1716, Olongia Gorontalo menyurat kepada penguasa VOC di Manado agar mengirim armadanya ke Teluk Gorontalo (Teluk Tomini). Tujuannya adalah untuk mengusir bajak laut Bugis yang bernama Sarena bersama seratus anak buahnya mendarat di daerah Mabampa. Kelompok Sarena sering melakukan berbagai tindakan kekerasan di daerah pantai, di antaranya menangkap orang-orang Gorontalo untuk dijadikan budak dan menjualnya ke Buton. Di Buton, para budak ditukarkan dengan barang-barang selundupan, terutama beberapa peti amunisi (Juwono dan Hutagalung, 2005:121).

Semakin rapatnya pengawasan VOC melalui patroli kapal perangnya di kawasan Teluk Tomini, menyebabkan para bajak laut Bugis dan Mandar mengalihkan pangkalannya di Buol, karena mereka telah menjalin hubungan kerjasama dagang dengan madika dan bangsawan Buol. Pada 30 Nopember 1722, terjadi konflik antara Buol dengan Gorontalo dan Limboto disebabkan penduduk Tomboli melarikan diri ke Buol. Olongia Gorontalo meminta Madika Buol untuk mengembalikan penduduk Tomboli ke Gorontalo, namun mendapat penolakan. Akhimya Adrian van Leene (penguasa VOC di Manado) turun tangan untuk menyelesaikan konflik kedua kerajaan tersebut. Leene berangkat ke Buol untuk mengembalikan penduduk Tomboli, namun mendapat penolakan dari Madika Buol, bahkan kemudian kapalnya diserang lima puluh perahu Bugis dan Mandar sampai di muara Gorontalo (Juwono dan Hutagalung 2005:122-123).

Akibat peristiwa Leene, dan seringnya berkeliaran bajak laut Bugis dan Mandar di perairan Gorontalo dan Teluk Tomini. J.Christiaan Pielat (Gubemur Maluku) mengambil keputusan untuk membasmi bajak laut Bugis dan Mandar. Kemudian mengutus Kapten Elias van Stade dengan armadanya ke Gorontalo. Kapten Stade menyusuri Teluk Tomini dan berhasil mengusir para bajak laut Bugis dan Mandar di perairan Teluk Tomini. Kapten Stade kemudian melanjutkan perjalanannya ke Buol, dan berhasil menekan Madika Buol untuk memenuhi tuntutan Gorontalo agar melepaskan penduduk Tomboli (Juwono dan Hutagalung, 2005:123-124).

Pada tahun 1750-an, bajak laut Mandar dipimpin Daeng Mapata memperluas kegiatan operasinya di wilayah pesisir Gorontalo sebagai jalur pelayaran kapal-kapal pengangkut produk berupa emas, hasil bumi, dan hasil hutan. Daeng Mapata memiliki hubungan dagang dengan Botutihe (Olongia Gorontalo) dan bangsawan Gorontalo. Daeng Mapata membawa hasil-hasil hutan berupa kayu, lilin, madu, damar, getah, dan rotan di Gorontalo (Juwono dan Hutagalung, 2005:166). Bagi pedagang Bugis, Mandar, dan Makassar seringkali membawa barang dagangan yang dilarang diperdagangkan oleh VOC, seperti senjata, amunisi, dan candu di Gorontalo. Kembalinya membawa yaitu budak yang merupakan komoditas utama dan menghasilkan keuntungan besar di Makassar.

Terjalinnya hubungan dagang antara olongia dan bangsawan Gorontalo dengan para bajak laut Bugis dan Mandar menyebabkan VOC mengalami kerugian besar. VOC menuduh Olongia Gorontalo melanggar perjanjian yang telah disepakati yaitu mengusir para bajak laut dari daerahnya. Sebaliknya, para bangsawan melindungi para bajak laut Bugis dan Mandar. Peranan benteng VOC "Nassau'' yang letaknya di muara Sungai Gorontalo dengan sejumlah pasukan untuk mengamankan kepentingan ekonominya ternyata tidak banyak membantu mencegah aktivitas para bajak laut. Begitu pula kurangnya jumlah kapal VOC di perairan Gorontalo menyebabkan tidak efektifnya pengawasan dan kontrol terhadap para bajak laut di kawasan Gorontalo. Perebutan daerah-daerah potensial penghasil komoditas penting antara VOC dengan pedagang Bugis dan Mandar seringkali menimbulkan konflik untuk menguasai suatu daerah yang dianggap strategis.

Pada tahun 1790, diKwandang hampir terjadi penyerangan terhadap pasukan wakil VOC yang dilakukan oleh bajak laut Bugis dipimpin Puang Nyili. Penyerangan Puang Nyili mendapat bantuan dari bajak laut Ilanun. Faktor kemarahan Puang Nyili disebabkan wakil VOC di Kwandang telah membunuh putranya bernama Labajo bersama semua pengikutnya, karena tanpa izin dari VOC mereka memasuki wilayah Kwandang. Mengetahui kabar dibunuhnya Labajo, menyebabkan Puang Nyili ingin membalas kematian anaknya dan pengikutnya. Namun, penyerangan mengalami kegagalan setelah bantuan pasukan dari Temate tiba di Kwandang (Riedel, 1870:117).

Pada abad ke-19, perompakan di kawasan Teluk Tomini mengalami peningkatan, walaupun seringkali dilakukan patroli kapal perang Belanda. Laporan umum Asisten Residen Gorontalo, pada tahun 1824, 1832, 1833, dan 1834 terjadi jumlah perompakan yang cukup besar. Asisten Residen Gorontalo kemudian menyurat kepadan Gubemur Jenderal Hindia-Belan dan di Batavia tentang aktivita para bajak laut, dan meminta bantuan Gubemur Jenderal untu secepatnya menumpas para bajak laut yang telah menggangu pelayaran dan perdagangan di wilayahnya. Laporan Asisten Residen Gorontalo ditanggapi serius dengan menempatkan sebuah kapal uap perang untuk mengawasi bajk laut di perairan Gorontalo (Rosemberg, 1865:15).

Dalam pelayaran Monoarfa (Olongia Gorontalo), bersama Lihawa (Olongia Paguat), tuan Kumis meneer Poipiser, dan dua jogugu dari kerajaan Gorontalo dan Paguat bertemu dengan bajak laut dari Tobelo di Bumbula. Bajak laut Tobelo menyerang kapal Olongia Monoarfa. Penyerangan bajak laut Tobelo berhasil digagalkan oleh rombongan Olongia Monoarfa. Setelah mengalami kegagalan, para bajak laut Tobelo memilih melarikan diri. Peristiwa penyerangan bajak laut Tobelo, dan masih seringnya terjadi perompakan di perairan Gorontalo yang secara langsung menghambat jalur perdagangan Gorontalo, maka Olongia Monoarfa meminta bantuan orang-orang Bugis untuk mengamankan dan mengusir bajak laut di perairan Gorontalo.

Pertengahan abad ke-19, orang-orang Mandar telah mendominasi kegiatan perdagangan dan perompakan, sedangkan kegiatan bajak laut Bugis mulai mengurangi aktivitasnya. Walaupun Bugis mengurangi aktivitasnya, tetapi kegiatan perompakan masih sering terjadi, dan Pemerintah Hindia Belanda semakin meningkatkan patroli kapal perangnya di kawasan Teluk Tomini. Pada tahun 1878, terjadi perubahan strategi dalam kegiatan perompakan.

Mereka tidak lagi melakukan perompakan secara terbuka, namun mereka hanya menunggu kapal-kapal dagang atau melakukan penjarahan di kampung-kampung, seperti terjadi pada bajak laut Tobelo menjarah dan menculik penduduk kampung-kampung di Banggai. Semakin ketatnya pengawasan kapal patroli Belanda menyebabkan semakin sempitnya ruang gerak para bajak laut. Akhirnya banyak pemimpin bajak laut Tobelo menyerahkan diri kepada Pemerintah Hindia Belanda. Salah satu pemimpin paling berpengaruh dan ditakuti bernama Medo atau Medomo bersama anak buahnya menyerahkan diri kepada Pemerintah Hindia Belanda (Velthoen, 2010:215).

Perompakan di Teluk Tomini dan pantai utara Sulawesi sering dianggap sebagai bentuk menentang penindasan oleh pihak yang lemah terhadap mereka yang mendominasi. Para bajak laut di Teluk Tomini yang terkenal selama abad ke-19 adalah Tombolotutu, seorang bangsawan dianggap oleh penduduk setempat sebagai tokoh yang bangkit menentang dominasi politik dan ekonomi Pemerintah Hindia Belanda (P.J. Veth, 1870:175-176).

Pemberontakan Tombolotutu disebabkan pada tanggal 3 Juni 1898, penobatan Raja Moutong bernama Daeng Malino berasal dari garis pria keturunan Mandar yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kurangnya pemahaman Pemerintah Hindia Belanda tentang tradisi dan adat Kajeli yang lebih mengutamakan mereka yang diturunkan dari garis wanita, sehingga seharusnya yang menjadi raja adalah Tombolotutu (Poidarawati) karena merupakan pewaris tahta yang sebenarnya. Pengangkatan Daeng Malino sebagai Raja Moutong bertujuan untuk mempertahankan perampas tahta, tidak menimbulkan kerugian bagi Belanda karena Tombolotutu tidak dapat diajak kerjasama, dan Tombolotutu dituduh sebagai pemberontak, dan dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan (Soerabajasch Handelsblad, 1902:1).

Dalam dekade awal abad ke-20, kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda menghadapi perlawanan para bajak laut berakhir, hampir sebagian abad ke-19 kapal-kapal perang Belanda diperintahkan untuk selalu aktif melakukan patroli. Hal ini kemudian menjadi penting dalam pengembangan kemaritiman jalur perdagangan di kawasan Teluk Tomini dan bagian utara Sulawesi.

Sumber: 

"Perdagangan Orang Bugis Di Kawasan Teluk Tomini Masa Kolonial Belanda", oleh: Hasanuddin (2017:228-232).

Ket. Foto: 

Pria dari Filipina (mindanao), dengan tombak, 1934.

Di postkan di Group sejarah Dian Suhardiman Sunusi