TRANSFORMASI PENGETAHUAN LOKAL MANDAR: REKONSTRUKSI USSUL DAN NILAI TRADISI DALAM EKOSISTEM PENDIDIKAN MODERN

Catatan Kebudayaan Supriadi S.Pd. 

Seminar Budaya bertajuk "Ussul dan Sekolah Lontara" Gedung Pola Kantor Bupati Polewali Mandar menghadirkan pemikiran komprehensif mengenai bagaimana pengetahuan lokal Mandar dipahami, dirawat, dan diintegrasikan ke dalam ekosistem kebudayaan serta pendidikan masa depan. Rangkaian pemikiran dari para narasumber ini merajut satu benang merah yang utuh: bahwa kebudayaan Mandar bukanlah artefak masa lalu yang mati dan sekadar dipajang di museum, melainkan sebuah pengetahuan hidup yang harus menjadi kompas etika, pendorong kreativitas, serta fondasi pembentukan karakter generasi mendatang. 

Perjalanan memahami kearifan Mandar dimulai dari Ussul, yakni tindakan dan kebiasaan yang menyimpan doa, motivasi, serta pengharapan batiniah bagi masa depan. Dalam kacamata tasawuf, Ussul dipahami sebagai Majmu' al-adabiyah atau kumpulan adab dan etika yang menjadi sumber dari segenap perilaku masyarakat Mandar. Nilai batin ini terpancar kuat dalam tradisi bahari sebagaimana terekam dalam manuskrip tua Lontara' Pallopi-lopiang karya (Pua Hawang) dari Pamboang. Naskah pelayaran tersebut memuat doa-doa keselamatan, petunjuk mengarungi lautan, hingga penggunaan azimat pelindung perahu yang memperlihatkan aliansi harmonis antara kearifan lokal maritim dan Islam kultural. Selain itu, kearifan Ussul mewujud dalam sistem perhitungan waktu Putika (Kutika) dan Bilangang, yang mendidik masyarakat untuk senantiasa melangkah dengan perencanaan matang, menjauhi marabahaya (monge'/mate), dan menjemput keberkahan sebelum memulai usaha, mendirikan rumah, menabur benih, atau melangsungkan pernikahan. Putika saya jadikan sebagai judul skripsi yang dengan sangat bangga saya meraih skripsi terbaik tahun 2021. Berkat didikan dan ajaran dari seorang guru (Muhammad Munir), skripsi “Analisis Putika Sebagai Nilai Spritualitas Masyarakat Mandar : Studi Kepercayaan Masyarakat Mandar” saya selesaikan dengan harapan bahwa nilai-nilai budaya harus kita lestarikan. 

Namun, agar kearifan Ussul dan tradisi tua ini tidak berhenti sebatas pengarsipan pasif atau seremoni panggung belaka, arah navigasi kebudayaan harus digeser menuju pemajuan ekosistem seni budaya yang hidup dan berkelanjutan. Kebudayaan Mandar terbangun atas enam lapisan pengetahuan yang saling menggerakkan mulai dari nilai inti seperti malaqbiq, siri', lokko', dan sibaliparriq, bahasa lokal (kalindaqdaq, pappasang), keterampilan fisik (sandeq, tenun), hingga ekspresi seni. Untuk mengatasi kerentanan sistemik seperti terputusnya rantai regenerasi, Ussul dan Sekolah Lontara dihadirkan sebagai mesin utama pewarisan pengetahuan melalui metode belajar langsung dari naskah kuno, berguru pada orang-orang yang benar-benar paham budaya, dan praktik karya secara langsung. 

Pada akhirnya, seluruh nilai luhur dan ekosistem pengetahuan tersebut menemukan ruang aktualisasi terbesarnya melalui jalur pendidikan formal dan masyarakat. Pendidikan modern tidak boleh hanya berhenti pada pencapaian nilai akademik atau kecerdasan kognitif semata, melainkan wajib diimbangi dengan pembentukan karakter yang berakar pada budaya lokal. Nilai-nilai Siri' (harga diri dan integritas), Mappatabe (adab dan kesantunan), Sipamandar (ketangguhan mental), serta kebersahajaan diintegrasikan secara sistematis ke dalam mata pelajaran, pembiasaan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pemanfaatan media digital. Meskipun dihadapkan pada tantangan globalisasi dan maraknya budaya populer, sinergi yang kokoh antara sekolah, keluarga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan budayawan akan memastikan bahwa generasi muda Polewali Mandar mampu tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing global tanpa sedikit pun kehilangan identitas dan akar budayanya.

Sekian dan terima kasih

___________

Jejak Pengabdian Annangguru Sybli Sahabuddin, dari Pakistan ke Senayan hingga Kembali ke Tanah Mandar

Oleh Azis Hisham Maulana 

MAJENE — Perjalanan hidup KH Muhammad Syibli Sahabuddin merupakan kisah tentang pengabdian yang melintasi dunia pendidikan, organisasi keagamaan, tarekat, hingga politik nasional. Sosok yang akrab disapa Annangguru Syibli itu tumbuh dalam tradisi keilmuan Islam, melanjutkan pendidikan hingga Pakistan, memimpin perguruan tinggi di Polewali Mandar, dan mengemban amanah sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama dua periode.

Kini, perjalanan panjang tersebut sampai pada penghujungnya. Pada Senin (12/10/2026), jenazah Annangguru Syibli diberangkatkan dari Makassar menuju Majene untuk dimakamkan di Lembang, di samping makam sang ayah, Prof KH Sahabuddin.

Kepergiannya meninggalkan jejak seorang tokoh yang selama puluhan tahun berada di persimpangan pendidikan, kehidupan keagamaan, dan dinamika politik Sulawesi Barat.

𝙈𝙚𝙣𝙚𝙢𝙥𝙪𝙝 𝙋𝙚𝙣𝙙𝙞𝙙𝙞𝙠𝙖𝙣 𝙝𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣

Muhammad Syibli Sahabuddin lahir di Polewali pada 20 Agustus 1968. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang lekat dengan pendidikan dan tradisi keilmuan Islam.

Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN Busaeri Ternate dan diselesaikan pada 1981. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Pondok Pesantren Modern IMMIM Makassar hingga 1984, sebelum menamatkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Makassar pada 1987.

Pengalaman belajar di pesantren menjadi bagian penting dalam pembentukan dirinya. Namun, perjalanan akademiknya tidak berhenti di lingkungan pendidikan dalam negeri.

Pada 1988, Syibli melanjutkan studi ke International Islamic University (IIU), Islamabad, Pakistan. Keputusan tersebut membawanya ke lingkungan akademik dan pergaulan internasional yang lebih luas.

Di tengah kesibukannya menempuh pendidikan, ia juga aktif dalam organisasi mahasiswa Muslim. Syibli tercatat pernah menjabat Sekretaris Jenderal ASEAN Muslim Student Association (AMSA) pada 1988–1989.

Pengalaman itu memperlihatkan bahwa keterlibatannya dalam organisasi telah tumbuh sejak usia muda, ketika ia masih menempuh pendidikan.

Setelah dari Pakistan, Syibli melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1991. Ia kemudian kembali menempuh pendidikan pascasarjana di kampus yang sama pada 2002.

Perjalanan pendidikan tersebut mempertemukannya dengan beragam lingkungan keilmuan, mulai dari pesantren di Makassar, perguruan tinggi Islam di Pakistan, hingga kehidupan akademik di Jakarta.

Bekal itulah yang kemudian menyertai langkahnya ketika memasuki dunia pendidikan tinggi, organisasi keagamaan, dan politik.

𝙈𝙚𝙡𝙖𝙣𝙟𝙪𝙩𝙠𝙖𝙣 𝙅𝙚𝙟𝙖𝙠 𝙎𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙮𝙖𝙝 𝙙𝙞 𝘿𝙪𝙣𝙞𝙖 𝙋𝙚𝙣𝙙𝙞𝙙𝙞𝙠𝙖𝙣

Nama Syibli tidak dapat dilepaskan dari Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman), perguruan tinggi yang memiliki hubungan erat dengan perjalanan pengabdian keluarganya.

Ayahnya, Prof KH Sahabuddin, dikenal sebagai ulama Mandar sekaligus pendiri Yayasan Al Asyariah Mandar.

Cikal bakal Unasman berawal dari dua lembaga pendidikan tinggi, yakni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP), yang berdiri pada 1975. Kedua lembaga tersebut kemudian bergabung menjadi Universitas Al Asyariah Mandar pada 2004.

Di kampus inilah Syibli mengambil peran dalam pengembangan institusi pendidikan tinggi di Polewali Mandar.

Pada 2004, ia dipercaya menjadi Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unasman. Setahun kemudian, ia menjabat sebagai rektor untuk periode 2005–2009.

Sebagai rektor, Syibli berada dalam posisi strategis untuk mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi yang sedang menjalani tahap awal sebagai universitas.

Kiprahnya menunjukkan bahwa pengabdian Syibli tidak hanya berlangsung dalam kegiatan dakwah dan pembinaan umat. Ia juga terlibat langsung dalam dunia akademik, pengelolaan perguruan tinggi, serta pengembangan kelembagaan pendidikan.

Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai rektor, hubungannya dengan Unasman tetap berlanjut. Ia kemudian dikenal sebagai Ketua Yayasan Al Asyariah Mandar, lembaga yang menaungi perguruan tinggi tersebut.

Dengan demikian, pengabdiannya di dunia pendidikan berlangsung melalui dua jalur, yakni memimpin kampus dan berperan dalam yayasan yang menaunginya.

Bahkan, dalam rangkaian perjalanan terakhirnya, jenazah Syibli dijadwalkan disalatkan di masjid kampus Unasman sebelum dibawa ke Lembang untuk dimakamkan.

Tempat tersebut bukan sekadar lingkungan perguruan tinggi. Unasman menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan pengabdian Syibli sekaligus warisan pendidikan yang berkaitan erat dengan keluarganya.

𝘿𝙖𝙧𝙞 𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙨𝙖𝙨𝙞 𝙈𝙖𝙝𝙖𝙨𝙞𝙨𝙬𝙖 𝙝𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖 𝙋𝙞𝙢𝙥𝙞𝙣𝙖𝙣 𝙉𝙐 𝙎𝙪𝙡𝙗𝙖𝙧

Selain pendidikan, organisasi menjadi ruang lain yang membentuk perjalanan Syibli.

Ketika berada di Jakarta, ia tercatat sebagai pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat pada 1990. Ia juga pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor pada 1997.

Keterlibatan dalam organisasi mahasiswa dan kepemudaan itu menjadi bagian dari perjalanan panjangnya di lingkungan organisasi Islam.

Langkahnya kemudian berlanjut di Nahdlatul Ulama (NU). Syibli pernah menjabat Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Barat selama periode 2007–2019.

Ia memimpin kepengurusan NU tingkat provinsi selama lebih dari satu dekade. Dalam posisi tersebut, tanggung jawabnya tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program organisasi, tetapi juga penguatan peran NU dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan di Sulawesi Barat.

Pengalaman panjang di lingkungan organisasi membuat Syibli dikenal bukan hanya sebagai ulama, melainkan juga sebagai organisator yang terlibat dalam pengelolaan dan kepemimpinan kelembagaan.

Perjalanan itu memperlihatkan kesinambungan antara latar pendidikan Islam yang ditempuhnya, aktivitas organisasi sejak muda, dan pengabdiannya dalam struktur keagamaan.

𝙈𝙚𝙣𝙚𝙧𝙪𝙨𝙠𝙖𝙣 𝙏𝙧𝙖𝙙𝙞𝙨𝙞 𝙏𝙖𝙧𝙚𝙠𝙖𝙩 𝙌𝙖𝙙𝙞𝙧𝙞𝙮𝙖𝙝

Di luar jabatan formal, Syibli dikenal sebagai mursyid Tarekat Qadiriyah.

Dalam tradisi tarekat, mursyid merupakan pembimbing spiritual yang mendampingi pengikutnya dalam menjalani amalan dan pembinaan keagamaan.

Peran tersebut memiliki kaitan erat dengan latar belakang keluarganya. Sang ayah, Prof KH Sahabuddin, dikenal sebagai ulama Tanah Mandar yang juga memimpin Tarekat Qadiriyah.

Setelah ayahnya meninggal dunia pada 2004, Syibli disebut meneruskan kepemimpinan dalam tarekat tersebut.

Dengan demikian, pengabdiannya di bidang spiritual bukanlah perjalanan yang berdiri sendiri. Ada tradisi keagamaan keluarga yang turut membentuk jalan pengabdiannya.

Di tengah masyarakat Mandar, sebutan Annangguru merupakan panggilan penghormatan bagi guru agama atau ulama. Sebutan itu melekat pada Syibli seiring kiprahnya dalam kehidupan keagamaan masyarakat.

Namun, perannya tidak hanya terbatas pada pembinaan spiritual. Ia juga menjalani tanggung jawab dalam pendidikan tinggi, organisasi keagamaan, dan kehidupan politik.

Berbagai peran tersebut menjadikan perjalanan Syibli memiliki dimensi yang luas, dari pembinaan umat hingga keterlibatan dalam urusan publik.

𝙎𝙚𝙥𝙪𝙡𝙪𝙝 𝙏𝙖𝙝𝙪𝙣 𝙈𝙚𝙢𝙗𝙖𝙬𝙖 𝘼𝙨𝙥𝙞𝙧𝙖𝙨𝙞 𝙎𝙪𝙡𝙖𝙬𝙚𝙨𝙞 𝘽𝙖𝙧𝙖𝙩 𝙙𝙞 𝘿𝙋𝘿 𝙍𝙄

Perjalanan Syibli kemudian meluas ke tingkat nasional melalui jalur politik.

Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah pemilihan Sulawesi Barat untuk dua periode berturut-turut, yakni 2009–2014 dan 2014–2019.

Selama sekitar sepuluh tahun, Syibli menjadi bagian dari lembaga perwakilan yang membawa kepentingan daerah ke tingkat nasional.

Keberadaannya di DPD RI memperluas ruang pengabdiannya. Jika di perguruan tinggi ia berhadapan dengan persoalan pendidikan, sementara di organisasi keagamaan ia terlibat dalam pembinaan umat, di lembaga negara ia menjalankan peran dalam memperjuangkan kepentingan daerah sesuai kewenangan senator.

Dua periode di Senayan juga menandai perjalanan seorang tokoh Sulawesi Barat yang tidak hanya berkiprah di lingkungan lokal, tetapi turut terlibat dalam dinamika politik nasional.

Setelah menyelesaikan masa pengabdiannya sebagai senator pada 2019, Syibli tetap melanjutkan aktivitas politik di daerah.

Ia kemudian memimpin Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Sulawesi Barat.

Jabatan tersebut menjadi babak berikutnya dalam perjalanan politiknya. Kali ini, perannya berada dalam kepemimpinan partai yang menjadi salah satu saluran perjuangannya di tingkat daerah.

Perpindahan dari lembaga perwakilan menuju kepemimpinan partai menunjukkan bahwa aktivitas politik tetap menjadi bagian dari perjalanan hidupnya setelah menuntaskan dua periode di DPD RI.

𝙒𝙖𝙧𝙞𝙨𝙖𝙣 𝙆𝙚𝙡𝙪𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙙𝙖𝙣 𝙍𝙚𝙠𝙖𝙢 𝙅𝙚𝙟𝙖𝙠 𝙋𝙚𝙣𝙜𝙖𝙗𝙙𝙞𝙖𝙣

Latar belakang keluarga memberikan konteks penting untuk memahami perjalanan Syibli.

Ia merupakan putra Prof KH Sahabuddin, tokoh yang dikenal memiliki peran dalam pengembangan pendidikan dan kehidupan keagamaan di Tanah Mandar.

Pengaruh lingkungan keluarga juga terlihat dari keterlibatan sejumlah anggota keluarga dalam dunia pendidikan tinggi, di antaranya Chuduriah Sahabuddin dan Prof. Wasilah Sahabuddin.

Kehidupan dalam keluarga yang dekat dengan pendidikan dan tradisi keilmuan Islam menjadi bagian dari lingkungan tempat Syibli bertumbuh.

Meski demikian, perjalanan hidupnya tidak hanya dapat dilihat sebagai kelanjutan nama besar sang ayah. Ia juga membangun rekam jejak melalui pendidikan yang ditempuh, pengalaman organisasi, kepemimpinan perguruan tinggi, pengabdian sebagai ulama, hingga keterlibatannya dalam politik.

Ia pernah memimpin Unasman, menjadi Ketua Tanfidziyah PWNU Sulawesi Barat, menjalani dua periode sebagai anggota DPD RI, serta memimpin PKB Sulawesi Barat.

Rentang peran itu memperlihatkan bagaimana Syibli menjalani sejumlah ruang pengabdian yang berbeda tanpa sepenuhnya meninggalkan latar pendidikan dan keagamaan yang membentuk dirinya.

Bagi masyarakat Mandar, namanya tidak hanya berkaitan dengan jabatan politik. Ia juga terhubung dengan dunia pendidikan Islam, tradisi tarekat, dan perjalanan organisasi keagamaan di Sulawesi Barat.

𝙈𝙖𝙠𝙖𝙨𝙨𝙖𝙧, 𝙋𝙤𝙡𝙚𝙬𝙖𝙡𝙞, 𝙙𝙖𝙣 𝙇𝙚𝙢𝙗𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙖𝙡𝙖𝙢 𝙋𝙚𝙧𝙟𝙖𝙡𝙖𝙣𝙖𝙣 𝙏𝙚𝙧𝙖𝙠𝙝𝙞𝙧

Pada Senin (12/10/2026), perjalanan hidup Annangguru Syibli memasuki babak terakhir.

Ia mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Jenazahnya kemudian dijadwalkan dibawa menuju Majene, dengan singgah di Universitas Al Asyariah Mandar untuk disalatkan sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat pemakaman di Lembang.

Tiga tempat tersebut memiliki makna tersendiri dalam perjalanan hidupnya.

Makassar menjadi kota tempat ia berpulang. Polewali Mandar menyimpan jejak pengabdiannya di dunia pendidikan melalui Unasman. Sementara Lembang menjadi tempat peristirahatan terakhirnya, berdampingan dengan makam sang ayah yang menjadi salah satu tokoh penting dalam perjalanan pendidikan dan keagamaan keluarga Sahabuddin.

Kepulangannya ke Lembang seolah mempertemukan kembali perjalanan seorang anak dengan jejak pengabdian ayahnya.

Semasa hidup, Syibli menempuh pendidikan hingga Pakistan, memimpin perguruan tinggi, mengabdi dalam organisasi keagamaan, meneruskan tradisi Tarekat Qadiriyah, serta membawa mandat politik Sulawesi Barat ke tingkat nasional.

Kini, seluruh perjalanan itu menjadi bagian dari rekam jejak yang ditinggalkannya.

Annangguru Syibli Sahabuddin bukan hanya seorang mantan senator atau pimpinan partai politik. Ia juga seorang ulama yang mengabdikan diri dalam pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat Mandar.

Kepergiannya menandai berakhirnya perjalanan seorang tokoh yang bergerak di antara dunia ilmu, spiritualitas, dan politik.

Di Lembang, ia akan beristirahat di samping sang ayah. Sementara jejak pengabdiannya tetap menjadi bagian dari perjalanan pendidikan, organisasi keagamaan, dan kehidupan masyarakat Sulawesi Barat.[*]

ULAMA TAREKAT QADIRIYAH ANNANGGURU DR. K.H. MUHAMMAD SYIBLI SAHABUDDIN BERPULANG

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji‘uun.

Oleh: Syarif Syamsul

Kabar duka menyelimuti masyarakat Mandar, Sulawesi Barat, termasuk kami yang berada di Kalimantan, khususnya Balikpapan. Annangguru K.H. Muhammad Syibli Sahabuddin, ulama yang meneruskan pengajaran Tarekat Qadiriyah di Tanah Mandar, telah berpulang ke rahmatullah hari ini.

Kepergian beliau bukan sekadar kehilangan seorang ulama, melainkan juga bagian dari berakhirnya perjalanan pengabdian seorang guru yang selama hidupnya menjaga kesinambungan tradisi keilmuan dan spiritual umat. Bagi para murid dan masyarakat yang mengenalnya, kepergian Annangguru Syibli menjadi duka mendalam sekaligus pengingat tentang tanggung jawab merawat warisan ilmu yang ditinggalkannya.

Nama Annangguru K.H. Muhammad Syibli Sahabuddin memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan Tarekat Qadiriyah di Tanah Mandar. Beliau merupakan putra Prof. Dr. K.H. Sahabuddin, ulama yang meneruskan pengajaran Qadiriyah dari Annangguru K.H. Muhammad Shaleh. Setelah ayahandanya wafat, Annangguru Syibli melanjutkan mata rantai pengajaran tersebut, menjaga agar tradisi spiritual yang diwariskan para pendahulunya tetap hidup di tengah masyarakat.

Dalam tradisi Mandar, panggilan Annangguru bukan sekadar bentuk penghormatan kepada orang yang memiliki pengetahuan agama. Sebutan itu juga mencerminkan kedudukan seorang guru sebagai pembimbing umat, penanam adab, dan penuntun dalam memahami nilai-nilai kehidupan berdasarkan ajaran Islam.

Terlebih dalam tradisi tarekat, tugas seorang guru tidak berhenti pada penyampaian amalan dan tuntunan zikir. Ada tanggung jawab membimbing murid untuk membersihkan hati, memperbaiki akhlak, mengendalikan hawa nafsu, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Semua itu merupakan perjalanan panjang yang menuntut kesabaran, keikhlasan, dan kesungguhan dalam mengamalkan ajaran agama.

Karena itu, wafatnya seorang guru tarekat menghadirkan amanah yang tidak ringan bagi para penerusnya. Tradisi keilmuan harus terus dihidupkan melalui pengajaran, pengamalan, dan keteladanan agar nilai-nilai yang diajarkan tetap memberi manfaat bagi generasi berikutnya.

Kini, ketika Annangguru Syibli telah kembali ke hadirat Allah SWT, keluarga, murid, dan masyarakat Mandar tentu merasakan kehilangan yang mendalam. Namun, di balik kesedihan itu, terdapat tanggung jawab untuk melanjutkan ikhtiar menjaga kesinambungan pengajaran Tarekat Qadiriyah, merawat persaudaraan, serta memastikan bahwa ajaran kebaikan yang diwariskan para ulama tetap menjadi bagian dari kehidupan umat.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an, Surah Ali Imran ayat 185: “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.”

Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan dunia memiliki batas dan setiap manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Kedudukan, keluasan ilmu, maupun besarnya pengabdian tidak menjadikan seseorang luput dari kematian. Namun, berakhirnya usia tidak berarti seluruh manfaat kehidupan seseorang ikut terhenti. Ilmu yang bermanfaat, amal saleh, dan kebaikan yang ditanamkan kepada sesama dapat terus hidup melalui orang-orang yang menerima, mengamalkan, dan meneruskannya.

Rasulullah SAW juga bersabda bahwa apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya. Pesan ini mengingatkan kita bahwa salah satu warisan paling berharga dari seorang ulama adalah ilmu yang membimbing manusia menuju kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Bagi masyarakat Mandar, Annangguru Syibli merupakan bagian dari perjalanan panjang para ulama yang mengabdikan hidupnya untuk agama dan umat. Sementara bagi kami yang berada jauh dari Tanah Mandar, kabar kepergian beliau menghadirkan kesedihan tersendiri. Jarak geografis tidak memutus ikatan batin dengan tanah kelahiran, tradisi keagamaan, dan para guru yang menjadi bagian dari perjalanan spiritual masyarakat.

Selamat jalan, Annangguru.

Semoga Allah SWT mengampuni segala khilaf beliau, menerima amal ibadah dan pengabdiannya, melapangkan alam kuburnya, menerangi tempat peristirahatannya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya.

Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah SWT menganugerahkan kesabaran dan ketabahan. Kepada para murid serta penerusnya, semoga diberikan keikhlasan dan kekuatan untuk menjaga amanah keilmuan yang telah diwariskan.

Aamiin yaa Rabbal ‘aalamiin.

𝔻𝕚 𝔸𝕟𝕥𝕒𝕣𝕒 𝕃𝕒𝕟𝕥𝕒𝕚 𝕊𝕒𝕥𝕦 𝕕𝕒𝕟 𝕃𝕒𝕟𝕥𝕒𝕚 𝔼𝕞𝕡𝕒𝕥 (Kenanganku tentang Annangguru Syibli Sahabuddin)

Oleh Farham Rahmat 

Ada pertemuan saya dengan beliau yang berlangsung begitu singkat, tetapi kenangannya jauh lebih lama daripada waktu yang mewadahinya. Tidak di ruang-ruang besar, tidak di sidang-sidang penting, tidak di podium yang tinggi, juga tidak dalam percakapan panjang yang sengaja dikonsep.

Pertemuan dengan beliau pada tahun 2018, di tempat sederhana, yaitu di dalam lift, di antara lantai satu dan lantai empat, ketika Annangguru Syibli Sahabuddin menyampaikan kalimat yang kelak terus hidup dalam ingatanku.

Waktu itu, saya menjadi staf ahli seorang Anggota DPD RI dari Sulawesi Tengah, berinisial NDB. Sebuah amanah yang saya terima atas rekomendasi seorang senior, Andi Zulkarnain. Masih teringat jelas, bagaimana langkah awal itu memasuki dunia yang dipenuhi urusan politik dan birokrasi, namun di moment yang sama juga mempertemukan saya dengannya yang menyimpan keluasan pengalaman, kebijaksanaan, dan pandangan hidup ukhrawi.

Gedung DPD MPR RI menjadi salah satu ruang tempat saya belajar memahami dunia tersebut. Di sana, keputusan-keputusan dibicarakan, aspirasi diperjuangkan, dan kepentingan masyarakat dibawa ke dalam percakapan resmi negara. Segala sesuatu tampak berjalan dalam tata cara sidang, rapat, dokumen, agenda, dan berbagai prosedur.

Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar, untuk apa kekuasaan dijalankan, dan nilai apa yang seharusnya menuntun orang-orang di dalamnya?

Saya tidak menyangka, sebuah jawaban atas pertanyaan itu saya temukan saat percakapan singkat bersama Annangguru Syibli yang saat itu menjabat sebagai DPD RI dari Sulawesi Barat.

Hari itu, Sidang Paripurna telah usai. Orang-orang mulai meninggalkan ruang sidang, membawa berkas, percakapan, dan pikiran masing-masing. Saya pun bergerak menuju lift, di sana bertemu dengan Annangguru Syibli.

Di dalam lift itu, Annangguru menyampaikan sebuah pesan yang hingga kini tetap saya ingat: "Birokrasi tidak boleh kosong dari nilai-nilai agama," demikian ingatanku.

Kalimat itu sederhana, tidak berbelit-belit. Namun, seolah beliau sedang mengingatkan bahwa birokrasi jangan disalahfahami hanya bicara soal aturan, jabatan, kewenangan, dan administrasi. Di dalamnya harus ada nilai yang menjaga manusia agar tidak kehilangan arah.

Birokrasi bisa saja memiliki prosedur yang lengkap dan detail, tetapi bisa juga kehilangan empati. Apa pun itu, maksud dari semua itu adalah pelayanan kepada manusia. Ia bisa tampak tertib di atas kertas, tetapi tidak boleh kehilangan kejujuran ketika berhadapan dengan kepentingan.

Di situlah nilai-nilai agama menemukan tempatnya. Tidak sebatas kalimat-kalimat suci yang terdengar menenangkan dalam pidato. Nilai agama semestinya menjelma menjadi integritas, amanah, keadilan, kejujuran, dan keberanian untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.

Saat mengenang kembali waktu  itu, saya menyadari bahwa tidak semua pelajaran datang melalui peristiwa besar. Ada yang hadir dalam percakapan singkat, dalam perjumpaan tanpa rencana, bahkan dalam perjalanan beberapa lantai sebuah gedung. Annangguru Syibli Sahabuddin adalah bagian dari kenangan itu.

Belakangan saya baru tahu bahwa pijakan itu tertera jelas dalam kitab Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Saya membacanya saat mengawal Muhammad Zain di Mamasa. 

Secara umum, kitab itu bicara tentang kepemimpinan menjadi kewajiban syar'i untuk menjaga agama dalam mengatur urusan dunia (khilafatun nubuwwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya). Di sana, ada kontrak sosial, pemimpin wajib menegakkan keadilan dan melindungi rakyat, sedangkan rakyat wajib taat.

Begitu juga Al-Ghazali, dalam buku adab berpolitik terjemah dari Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk. Politik tidak lepas dari etika dan agama. Agama dan kekuasaan ibarat dua saudara kembar (ad-din wal mulk tawamani). 

Penguasa harus adil, rendah hati, dekat dengan ulama, tidak zalim, dan menjauhi hawa nafsu serta kemewahan. Penguasa dipandang sebagai bayangan Tuhan di bumi, sehingga wajib ditaati (selama menjaga keadilan dan syariat).

Begitu juga Muhammad Iqbal, memandang bahwa Islam adalah kesatuan agama dan politik, dikenal dengan Demokrasi spiritual, yaitu kedaulatan tertinggi milik Allah, sedangkan rakyat mengelolanya lewat musyawarah dan ijtihad kolektif, yang harus dilakukan oleh parlemen (ijma' modern).

Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.

Selamat Jalan Annangguru, pesan-pesan hikmahmu akan selalu menjadi pengingat dalam mengarungi kehidupan.

Al-Fatihah

MENGENANG ANNANGGURU KH. Muhammad Syibli Sahabuddin Jejak Ilmu, Pengabdian, dan Keteladanan

Oleh : Almadar Fattah 

Innalillahi wa innailaihi raji’un. Duka mendalam menyelimuti Tanah Mandar dan seluruh Sulawesi Barat atas berpulangnya Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin. Kepergian beliau bukan sekadar kehilangan seorang ulama, melainkan juga kehilangan sosok yang telah menorehkan jejak pengabdian dalam dunia keagamaan, pendidikan, sosial, dan politik. Nama beliau menjadi bagian dari perjalanan panjang Sulawesi Barat, dengan segala ikhtiar dan pengabdian yang telah dipersembahkan bagi masyarakat.

Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin dikabarkan berpulang ke rahmatullah pada Ahad malam, 11 Oktober 2026, pukul 21.45 WITA, di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Kabar duka itu meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, para santri, sahabat, kolega, serta masyarakat yang mengenal sosok beliau. Di tengah keheningan malam, kepergian seorang ulama karismatik ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki batas perjalanan, tetapi nilai-nilai kebaikan yang ditanamkannya dapat terus hidup melampaui usia.

Semasa hidupnya, Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin dikenal sebagai ulama yang memiliki keluasan peran. Beliau tidak hanya menekuni jalan dakwah dan pendalaman spiritual, tetapi juga mengambil bagian dalam membangun pendidikan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui ruang pengabdian publik. Perjalanan hidupnya memperlihatkan bahwa ilmu tidak semestinya berhenti di ruang pengajian, melainkan perlu menjelma menjadi tindakan nyata yang memberi manfaat bagi kehidupan bersama.

Dalam dunia pendidikan, beliau pernah mengemban amanah sebagai Rektor Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) pada periode 2006–2009. Amanah tersebut menempatkan beliau dalam perjalanan pengembangan perguruan tinggi di Tanah Mandar. Pendidikan, pada hakikatnya, bukan sekadar urusan memindahkan pengetahuan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, melainkan juga membentuk karakter, menumbuhkan kesadaran, dan menyiapkan manusia agar mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan akar nilai dan kebudayaannya.

Pengabdian beliau kemudian berlanjut di tingkat nasional. Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah pemilihan Sulawesi Barat selama dua periode, yakni 2009–2014 dan 2014–2019. Kepercayaan masyarakat tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan pengabdiannya sebagai tokoh daerah yang membawa aspirasi Sulawesi Barat ke ruang perwakilan nasional. Jabatan itu sekaligus memperlihatkan persinggungan antara nilai-nilai keulamaan dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di lingkungan Nahdlatul Ulama, beliau juga dikenal melalui pengabdiannya sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Barat pada periode 2009–2024. Dalam organisasi keagamaan, kepemimpinan bukan hanya tentang menjalankan struktur dan mengelola program, tetapi juga merawat persaudaraan, menjaga kesinambungan tradisi, serta memperkuat peran ulama dalam membimbing kehidupan umat. Jejak pengabdian tersebut menjadi bagian dari perjalanan organisasi Islam di Sulawesi Barat yang terus berhadapan dengan tantangan sosial dan perubahan zaman.

Dalam perjalanan politik, Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin juga mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Barat sejak 2017. Peran ini menambah dimensi lain dalam perjalanan hidupnya, memperlihatkan keterlibatan beliau dalam ruang politik dan organisasi. Bagi seorang tokoh publik, jabatan merupakan amanah yang selalu terikat dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Sementara bagi masyarakat, warisan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari jabatan yang pernah diduduki, tetapi juga dari rekam jejak, gagasan, dan kontribusi yang dapat dikenang.

Namun, untuk memahami sosok Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin secara lebih mendalam, perhatian tidak dapat dilepaskan dari perjalanan spiritualnya. Beliau dikenal sebagai tokoh tasawuf di Tanah Mandar sekaligus ulama dan mursyid Tarekat Qadiriyah. Dalam tradisi tasawuf, perjalanan spiritual mengajarkan manusia untuk menundukkan kesombongan, membersihkan hati, memperhalus akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nilai-nilai tersebut menjadi pengingat bahwa kedalaman ilmu agama semestinya berjalan beriringan dengan kerendahan hati dan kemuliaan perilaku.

Perjalanan pengabdian beliau bahkan telah melintasi batas daerah dan negara. Pada 1988–1989, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN Muslim Student Association (AMSA) di Islamabad, Pakistan. Beliau juga tercatat pernah menjadi pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat pada 1990 dan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta pada 1997. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perjalanan intelektual dan organisasinya telah terbentuk sejak usia muda, melalui perjumpaan dengan lingkungan pendidikan, gerakan mahasiswa, dan jaringan kepemudaan Islam.

Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin berpulang pada usia 58 tahun. Usia itu mungkin terasa singkat jika diukur dari panjangnya waktu, tetapi makna pengabdian tidak selalu ditentukan oleh berapa lama seseorang hidup. Ada manusia yang kehadirannya meninggalkan jejak dalam pemikiran, ada yang dikenang melalui perjuangannya, dan ada pula yang namanya tetap disebut karena peran yang pernah dijalankannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam diri beliau, perjalanan keulamaan, pendidikan, organisasi, dan politik menjadi bagian dari catatan yang patut dikenang sekaligus dipelajari secara jernih oleh generasi penerus.

Kini, ketika Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin telah kembali ke hadirat Allah SWT, yang tersisa bagi kita bukan hanya kesedihan, melainkan juga tanggung jawab untuk merawat nilai-nilai baik yang pernah diperjuangkannya. Tanah Mandar dan Sulawesi Barat kehilangan seorang ulama dan tokoh publik, tetapi ilmu, keteladanan, serta rekam pengabdian yang terdokumentasi dengan baik dapat terus menjadi sumber pembelajaran bagi generasi mendatang. Sebab, kematian mengakhiri perjalanan jasmani, tetapi kebaikan yang diwariskan dapat terus menemukan jalannya di dalam ingatan dan kehidupan manusia. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah beliau, mengampuni segala khilafnya, melapangkan kuburnya, dan menempatkannya di sisi terbaik-Nya. Selamat jalan, Annangguru. Semoga ilmu menjadi cahaya, pengabdian menjadi jejak, dan keteladanan menjadi warisan yang tak lekang oleh waktu. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Penulis : Pemerhati Sastra & Budaya Tahun 90-an di Makassar.

SANDEQ RACE BUKANLAH SANDEQ SILUMBA

CATATAN SEJARAH:

SANDEQ RACE BUKANLAH SANDEQ SILUMBA

 

Pelestarian Lebih Penting daripada Sekadar Lomba

 

Oleh: Abdul Watif Waris I 24 September 2026

Jauh sebelum Provinsi Sulawesi Barat lahir, jauh sebelum anggaran daerah ada, kami — sekelompok pencinta bahari — sudah memulai sesuatu yang lahir dari keprihatinan, bukan sekadar kegembiraan.

 

BENIH YANG DITANAM DARI KEPEDULIAN

 

Sahabat kecil saya mondok di Pesantren IMMIM, Mahfud Sappe — fotografer dunia asal Segeri Pangkep — lah yang pertama kali menyadari hal mendesak: perahu sandeq kian jarang terlihat di laut. Waktu itu foto karyanya terpilih sebagai salah satu dari 10 foto terbaik dunia, dan ia membawa sandeq hadir secara fisik sebagai maskot pameran di Prancis — bukan untuk pesta, melainkan untuk mengingatkan dunia: warisan ini nyaris punah.

 

Pulang ke tanah air, bersama rombongan passandeq dari Rangas Majene, ia bermaksud memotret sandeq saat berlayar — agar orang melihatnya hidup, bukan hanya di lembar foto. Di perairan Pambusuang dan Majene, saat lomba segitiga digelar, Mahfud bersama kawan-kawan hadir memotret. Bersama kami pula Horst Libner  — peneliti asal Jerman yang tekun mencatat setiap hal tentang sandeq sebelum terlupakan.

 

Melihat hasil jepretan, Mahfud mengajukan gagasan:

 

"Mengapa tidak dilombakan secara etape, berlayar dari Majene → Polewali → Ujung Lero → Garongkong → hingga Makassar?"

 

Itulah lahirnya SANDEQ RACE.

 

BUKAN LOMBA UNTUK LOMBA — TUJUAN UTUHNYA PELESTARIAN

 

Perlu ditegaskan: Sandeq Race bukan diadakan sekadar untuk berlomba. Tujuan utamanya jauh lebih mendesak — memantik kembali kehidupan perahu sandeq yang nyaris punah.

 

Saat itu, perahu cadik khas Mandar ini makin jarang dibuat, makin jarang berlayar. Jumlahnya saat ini tersisa tak cukup bilangan jari tangan. Maka Sandeq Race digelar agar perahu-perahu itu kembali dibangun, kembali diturunkan ke laut, kembali diwariskan ke anak-anak — agar warisan budaya bahari Mandar yang berpotensi diakui dunia tidak lenyap.

 

Pada masa-masa awal, lomba ini juga menjadi ajang pesan rakyat: atas inisiatif sendiri, para peserta menuliskan "SULBAR" di buritan perahu. Ketika bersandar di Pantai Losari, Makassar — itu adalah suara tanpa kata: tanah di sebelah barat ini berhak berdiri sendiri. Semua berlangsung tanpa satu rupiah pun APBD, jauh sebelum Sulbar berdiri.

SANDEQ SILUMBA: EVEN BARU, BUKAN PENGGANTI NAMA

 

Setelah Suhardi Duka terpilih menjadi Gubernur Sulbar tahun 2025, muncul kegiatan bernama "Sandeq Silumba", dibiayai APBD Sulbar.

 

Pemerintah menyebut Sandeq Silumba sebagai perubahan nama atau transformasi dari Sandeq Race. Sebagai salah seorang yang terlibat dalam kelahiran Sandeq Race, saya mempunyai pandangan berbeda. Bagi saya, Sandeq Silumba adalah kegiatan baru yang mengadopsi sejumlah format Sandeq Race, tetapi tidak identik dengan sejarah, semangat, dan model pengorganisasian Sandeq Race pada masa awal.

 

Ini even yang berbeda dan baru. Memang mengadopsi sistem dan aturan yang kami susun — namun asal, maksud, dan sumber dana berbeda. Yang lahir dari keprihatinan masyarakat tanpa anggaran, kini dijalankan pemerintah dengan APBD.

 

APRESIASI TANPA MELUPAKAN HAKIKAT

 

Semakin banyak even sandeq digelar, patut diapresiasi. Namun akan jauh lebih afdal — tepat dan berkenan — jika Pemprov Sulbar yang menggunakan APBD memberi penekanan terbesar pada pelestarian budayanya, bukan sekadar kemeriahan lomba. 

Disclimer; 80-an Sandeq yang ikut lomba adalah Sandeq yg didesain khusus untuk lomba. Perahu Sandeq yang sesungguhnya nyaris punah

 

- Bangun perahu, latih pembuat perahu, ajarkan anak-anak mengayuh — itu pelestarian sejati

​

- Lomba hanyalah puncak gunung; fondasinya adalah memastikan sandeq tetap hidup di perairan kita

​

- Uang APBD adalah amanat rakyat — sebaiknya ditujukan agar warisan ini tak kembali menipis hingga nyaris hilang 

DANA NEGARA WAJIB TERBUKA — FAKTA SPSE BICARA SENDIRI

 

Karena menggunakan APBD, pengadaan Sandeq Silumba harus tunduk pada aturan pengadaan barang/jasa pemerintah serta prinsip transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan dan akuntabilitas. Untuk penyelenggaraan Sandeq Silumba 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggunakan mekanisme tender melalui SPSE.

Data SPSE memberikan sejumlah informasi yang menurut saya patut dijelaskan kepada publik. Paket “Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara – Sandeq Silumba” dibuat pada 19 Agustus 2026, sedangkan pengumuman tender baru dimulai 1 September. Pemenang diumumkan 11 September. Dari 12 perusahaan yang tercatat sebagai peserta, hanya satu perusahaan yang tercatat memasukkan penawaran.

Riwayat SPSE juga menunjukkan bahwa masa sanggah yang semula dijadwalkan 12–17 September kemudian diubah. Jadwal akhirnya mencantumkan masa sanggah pada 14 September pukul 08.00–08.05 dan SPPBJ dapat dimulai pukul 08.10. Alasan perubahan yang tercatat dalam SPSE adalah karena hanya terdapat satu peserta yang memasukkan penawaran.

Fakta-fakta tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran ataupun pengaturan pemenang. Namun karena kegiatan ini menggunakan uang publik, dasar perubahan jadwal tersebut, proses penyusunan HPS, ruang lingkup pekerjaan penyedia, dan waktu sebenarnya penyedia mulai bekerja layak dijelaskan secara terbuka.

Jika sejumlah pekerjaan persiapan substantif telah berlangsung sebelum paket pengadaan dibuat, bagian mana dari pekerjaan tersebut yang kemudian menjadi kewajiban penyedia dalam kontrak senilai sekitar Rp942 juta? Apakah pekerjaan sebelum tender sepenuhnya dilakukan panitia/pemerintah, atau ada bagian yang kemudian masuk ke dalam kontrak penyedia?

BELAJAR MENGHARGAI PROSES || Balajar Dari Kisah Prof. Luke

Oleh: Syamsumarlin, Lc (Eks ketua KKS Cairo periode 2002-2003)

Haru sekaligus gembira Ketika membaca berita di media social. Prof. DR. Lukman Arake, Lc, MA dilantik sebagai Rektor IAIN Bone periode 2026 – 2030. Tidak terasa air mata saya meleleh dengan sendirinya dan mengantarkan saya membuat catatan sederhana ini.

Apa yang Istimewa dari Prof. DR. Lukman Arake?. Sekilas biasa saja. Sebelumnya, beberapa Rektor yang kebetulan alumni Al Azhar juga sudah dilantik baik di UIM, bahkan  Rektor IAIN Kudus, 4 tahun lebih muda dari beliau juga dilantik 2 tahun yang lalu.

Tentu saja tidak terlepas dari pandangan subjektifitas sebagai sesama alumni Al Azhar, sesama alumni Darudda’wah wal Irsyad dan lebih khusus lagi sesama diaspora Mandar yang menimba ilmu di Univ. Al Azhar. Tetapi di balik itu, ada kesabaran dan ketekunan yang menjadi catatan tersendiri

Lukman Arake lahir di Rea Barat, berdarah Bugis Mandar, tetapi kemudian besar dan menetap di Desa Makkombong, Kec. Matakali. Desa yang mungkin sangat nadir di pendengaran kita. Mengaji secara tradisional di guru guru mengaji Rea Barat dan punya cita cita besar. Pada tahun 1985 dia melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, baik tingkatan Tsanawiyah dan Aliyah selama 6 tahun. Bak skenario yang sudah diracik, dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Al Azhar pada tahun 1993.

Saya teringat, sewaktu saya tiba di Cairo pada tahun 1996, beberapa senior berprestasi didaulat untuk memberikan bimbingan praktis kepada kami selaku mahasiswa baru. Untuk ke Ushuluddin-an didapuk oleh Dr. Abd. Rahman Arsyad (sekarang dosen di Universitas Kutai Kartanegara), kedirasatan oleh Prof. DR. Muammar Bakri (Rektor UIM Makassar),  Kesyariahan oleh Prof. DR. Lukman Arake, begitupula Prof. Dr. Afifuddin Haritsah juga tentang Ke ushuluddinan. Mereka semua adalah mahasiswa-mahasiswa hebat yang mewarnai dinamika kemahasiswaan di Cairo pada waktu itu.

Dari nama-nama di atas, satu persatu meninggalkan Cairo dan melanjutkan jenjang Pendidikan lanjutan di tanah air. Opsi melanjutkan jenjang S2 di Universitas Al Azhar adalah pilihan berat, dibutuhkan kalkulasi khusus dan hanya dilakukan oleh orang orang khusus. Beasiswa Al Azhar juga hanya mengakomodir Pendidikan pada strata S1 saja. Pada periode perideo tersebut, sakralitas S2 sangat terasa. Jika satu mata kuliah yang error, maka semuanya harus diulang Kembali pada tahun berikutnya. Yang paling miris, ada kesan penjatahan. Standar kelulusan dilihat dari nilai tertinggi. Tertinggi berikutnya akan diikutkan pada term kedua. Jarang sekali yang bisa menyelesaikan program magister dalam rentang waktu 4-5 tahun. Biasanya 6 s.d 7 tahun. Pertimbangan pertimbangan ini yang membuat banyak yang memilih jalan pintas, lanjut  di tempat kuliah yang lain. Lukman Arake mengambil jalan sunyi ini, melanjutkan Pendidikan S2 Univ. Al Azhar dengan penuh ketekunan. Kesulitan ekonomi akibat krisis moneter pada Tahun 1997 juga berdampak pada mahasiswa Mesir, banyak yang memilih Kembali ke tanah air. Harapan satu satunya untuk mempertahankan kontinuitas kuliah adalah melalui jasa pengurusan jamaah haji. Pada tahun 1999, karena keasyikan mencari biaya tambahan di musim haji, ada kejadian memilukan. Beberapa mahasiswa ditangkap oleh pihak keamanan Kerajaan Saudi Arabia, termasuk Kanda Prof. Lukman. Waktu itu, mahasiswa Mesir yang bekerja diklaim ekspatriat (pemukim illegal), Alhamdulillah, setelah memperlihatkan visa semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Terkadang, untuk mempertahankan hidup, mahasiswa mendaftar di beberapa lembaga tahfizh yang menyediakan beasiswa. 

Pada tahun 2005, beliau pulang ke tanah air setelah 12 tahun tahun berada di negeri kinanah. Titel magister sudah ditangan dan pada saat yang sama sedang mengikuti program S3 di Universitas Al Azhar.  Waktu itu saya sebagai kepala KUA Kec. Matakali berusaha memfasilitasi beliau dengan pemangku kekuasaan di Polewali Mandar saat itu. Karena beliau adalah asset yang sangat berharga. Putra daerah yang murni dengan biaya sendiri menuntut ilmu di negeri Kinanah. Sayang, gayung tak bersambut. Hingga kemudian dia memilih Kembali ke Cairo menyelesaikan Pendidikan S3 nya. Sekali lagi, ini adalah pilihan berat. Melanjutkan S3 di Universitas al Azhar. Untuk pengesahan judul saja, harus keliling 15 Universitas cabang Al Azhar di Mesir. S3 nya pun diselesaikan dengan judul disertasi “Al Fiqhus Assiyasiy Al Islamiy lil aqalliyat, pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan predikat Mumtaz ma'a syaraf al Ula. 

Setelah menyelesaikan Pendidikan S3 di Cairo, takdir mempertemukannya dengan Bapak Prof. Nasaruddin Umar yang waktu itu sebagai Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Beliau diamanahi untuk menjadi Dewan Hakim pada MTQ Nasional tahun 2007 dan diamanahi untuk membina Pondok Pesantren Al Ikhlash, besutan Bapak Prof. DR. Nasaruddin Umar di Kec. Ujung Bone.

Beliau mengikuti semua proses dari awal, sebagai dosen honorer, terangkat menjadi ASN pada 2011, merangkak dari pangkat ke pangkat berikutnya. Hingga menjadi Guru Besar dan akhirnya menjadi orang nomor 1 di IAIN Bone.  

Beliau si anak hilang, permata dari tanah Mandar yang memberikan kilaunya ditanah Bone dan secara umum di Sulawesi Selatan. Dari beliau, kita harus belajar tentang kesabaran yang terkadang di luar nalar, menghargai proses dan belajar menerima takdir. Kita terkadang terkilau melihat keberhasilan seseorang, tetapi tidak melihat usaha yang dibaliknya. Ada kisah pilu, tangis dan terkadang dengan tetesan darah.

Selamat, Prof. Dr. Lukman Arake, Lc, MA. Pakar Siyasah Syar’iyah dari tanah Mandar. Saatnya memberikan Khidmah terbaik bagi nusa, bangsa dan agama.

 

Mamuju, 13 Mei 2026

MANDARRAS || Sistem Pendidikan Leluhur Mandar

Mursyid Syukri, 13 Mei 2026

Dalam lintasan sejarah peradaban manusia, sistem pendidikan tidak selalu hadir dalam bentuk sekolah, ruang kelas, buku, maupun perangkat teknologi sebagaimana yang dikenal pada masa kini. Jauh sebelum hadirnya alat tulis, sebelum masyarakat mengenal buku, pensil, dan media digital, leluhur telah memiliki cara tersendiri dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada generasi penerusnya. Di tanah Mandar, salah satu sistem pendidikan tradisional yang diwariskan turun-temurun adalah Mandarras.

Mandarras merupakan sebuah metode pengulangan pengetahuan secara terus-menerus agar ilmu yang diterima tidak mudah hilang dari ingatan. Kata Mandarras dalam pemahaman masyarakat Mandar bukan sekadar mengulang ucapan, melainkan sebuah proses pendidikan yang dilakukan berkali-kali hingga pengetahuan tersebut melekat dalam kesadaran, dipahami secara mendalam, lalu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini menjadi bukti bahwa leluhur Mandar telah memiliki konsep pendidikan yang kuat berbasis ingatan, pengalaman, dan penghayatan nilai.

Aktivitas Mandarras telah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Jika dilakukan kilas balik terhadap kehidupan masyarakat Mandar pada masa lampau, tentu tidak ditemukan sarana pendidikan modern sebagaimana sekarang. Tidak ada buku catatan, papan tulis, maupun media elektronik. Namun, keterbatasan tersebut tidak menjadikan masyarakat kehilangan arah dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan. Para orang tua dan tokoh adat pada masa itu menggunakan metode lisan sebagai sarana utama pendidikan. Nilai-nilai kehidupan, petuah adat, norma sosial, hingga tuntunan moral diwariskan melalui Pappasang.

Pappasang merupakan pesan-pesan kebijaksanaan leluhur yang sarat dengan nilai etika, spiritualitas, sosial, dan kemanusiaan. Penyampaiannya dilakukan secara berulang-ulang dalam berbagai suasana kehidupan, baik pada kegiatan keluarga, hajatan adat, musyawarah, maupun dalam aktivitas keseharian masyarakat. Melalui pengulangan tersebut, generasi muda tidak hanya mendengar, tetapi perlahan memahami, mengingat, dan menjadikan nilai-nilai itu sebagai bagian dari karakter hidup mereka. Inilah hakikat Mandarras sebagai sistem pendidikan berbasis penguatan memori dan pembentukan perilaku.

Secara ilmiah, metode Mandarras memiliki kesesuaian dengan teori pendidikan modern mengenai repetition learning atau pembelajaran berulang. Dalam kajian psikologi kognitif, pengulangan informasi secara terus-menerus terbukti mampu memperkuat daya ingat jangka panjang. Informasi yang diulang berkali-kali akan lebih mudah tersimpan dalam memori otak dan lebih mudah dipanggil kembali ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, Mandarras sesungguhnya merupakan bentuk pendidikan tradisional yang memiliki dasar pedagogis yang kuat meskipun lahir dari pengalaman budaya masyarakat.

Keunggulan Mandarras terletak pada proses internalisasi nilai. Pengetahuan tidak berhenti pada tahap mendengar, tetapi dilanjutkan pada proses memahami dan mengamalkan. Pengulangan yang dilakukan secara terus-menerus menjadikan ilmu tidak terasa asing, melainkan menyatu dalam aktivitas kehidupan masyarakat. Karena itulah generasi Mandar pada masa lalu dikenal memiliki daya ingat kuat terhadap petuah leluhur, adat istiadat, dan tata nilai sosial yang diwariskan turun-temurun.

Namun demikian, perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru terhadap keberlangsungan sistem pendidikan berbasis Mandarras. Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengubah pola belajar generasi masa kini. Kehadiran smartphone dan internet memberikan kemudahan luar biasa dalam mengakses informasi. Pengetahuan dapat diperoleh hanya melalui sentuhan layar dalam hitungan detik. Akan tetapi, kemudahan tersebut di sisi lain menghadirkan persoalan baru, yakni melemahnya proses penguatan daya ingat dan konsentrasi belajar.

Generasi saat ini cenderung bergantung pada perangkat digital sebagai tempat penyimpanan pengetahuan. Informasi tidak lagi banyak disimpan dalam ingatan, melainkan diserahkan kepada mesin pencari dan media digital. Selain itu, penggunaan smartphone tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan, tetapi juga dipenuhi berbagai hiburan dan arus informasi yang beragam. Akibatnya, fokus generasi muda terhadap proses pendalaman ilmu menjadi semakin terbagi. Pengetahuan mudah diperoleh, tetapi tidak seluruhnya dipahami secara mendalam.

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya menghadirkan kembali nilai-nilai Mandarras dalam sistem pendidikan masa kini. Mandarras bukanlah upaya menolak kemajuan teknologi, melainkan usaha menyeimbangkan antara kecanggihan digital dengan kemampuan berpikir, mengingat, dan memahami ilmu secara mendalam. Generasi hari ini memerlukan pendidikan yang tidak hanya cepat memperoleh informasi, tetapi juga mampu mengolah, menghayati, dan mengaktualisasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia di Sulawesi Barat, program Mandarras yang kembali digaungkan oleh Pemerintah Provinsi menjadi langkah strategis dalam membangun pola pikir generasi Mandar. Program tersebut dapat menjadi gerakan budaya pendidikan yang menekankan pentingnya penguatan karakter, ketekunan belajar, kedisiplinan berpikir, dan pengulangan ilmu sebagai fondasi kecerdasan masyarakat. Mandarras dapat diintegrasikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, komunitas adat, hingga ruang-ruang sosial masyarakat.

Pada akhirnya, Mandarras bukan hanya warisan budaya, melainkan identitas intelektual masyarakat Mandar. Ia mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan tidak cukup hanya diketahui, tetapi harus dipahami melalui proses yang berulang, direnungkan, dan diamalkan dalam kehidupan. Di tengah derasnya arus teknologi modern, Mandarras hadir sebagai pengingat bahwa kekuatan utama manusia tetap terletak pada kemampuan berpikir, mengingat, dan memaknai ilmu pengetahuan secara bijaksana. Dengan demikian, menghidupkan kembali Mandarras berarti menjaga keberlanjutan nilai pendidikan leluhur sekaligus membangun generasi Mandar yang berkarakter, berpengetahuan, dan berakar kuat pada kearifan budayanya sendiri.

PENGANTAR DISKUSI TOMANURUNG || Merawat Martabat Leluhur

Catatan:  Muhammad Munir 

Minggu, 3 Mei 2026 akan digelar sebuah diskusi lepas yang dinisiasi oleh WAG BIJA DAENG PALULING Sulawesi Barat yang mengusung tema Tomanurung || Merawat Martabat Leluhur. Acara ini menghadirkan pembicara dari tokoh pemerhati budaya dan sejarah Mandar. 

Mereka antara lain pemerhati sejarah dan budaya Mandar:  Dr. H. M. Farid Wajdi, M.Pd (Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan Daerah Sulbar); Drs. Darmansyah, M.Hum (Ketua DPRD Majene 2014 - 2019); Andi Pirsan dan Muhammad Munir sebagai Moderator & Notulen. Selain itu, pemrakarsa juga menghadirkan dua panelis yang tak asing lagi di tanah Mandar, yakni Tammalele dan Thamrin S.Pd., M.Pd yang tak lain adalah Kepala Perpustakaan Unsulbar. 

TOMANURUNG

Tomanurung itu tokoh kunci dalam mitologi dan sistem Kerajaan di Sulawesi (baca: Mandar, Bugis, Makassar dan Toraja). Tomanurung bagi sebagian orang memaknai "orang yang turun" atau "dia yang turun dari langit". Dalam kepercayaan masyarakat Sulawesi, Tomanurung adalah sosok suci yang turun dari dunia atas ke bumi untuk memerintah dan menata kehidupan manusia.

A. Muis Mandra dan tokoh sejarah lainnya di Mandar mengkonsepsikan Tomaurung dalaj empat nama dan karakter, yakni  Tokombong di Bura, Tobisse di Talkang, Tomonete di Tarauwe dan Tonisesse di Tingalor. Nyaris semua suku dan kerjaan besar di Sulawesi percaya bahwa Tomanurung adalah asal usul para raja dan bangsawan. Karena itu, hanya keturunan Tomanurung yang dianggap ditakdirkan memerintah. Kalau yang memerintah bukan keturunannya, diyakini akan timbul masalah pada negerinya.

Kajian lain tentang konsepsi Tomanurung adalah kategori mitos _human endogenic_ atau asal-usul manusia atau raja. Sosok Tomanurung ini dipakai sebagai legitimasi kekuasaan kendati ada yang menganggap Tomanurung hanya mitos atau _invention of politics_, tetapi  eksistensinya tetap jadi awal lahirnya penguasa/raja.

Hal yang tak boleh diabaikan adalah perilaku masyarakat yang menghubungkan Tomanurung dalam berbagai simbol kerajaan seperti bendera, pusaka, dan ritual penobatan. Bendera dianggap punya roh leluhur dan jadi "pelindung" dalam perang maupun upacara raja.

Intinya, Tomanurung = leluhur gaib yang turun dari langit, adalah cikal bakal raja-raja dan babgsawan. Meski kemudian konsep ini dipahami berbaur antara mitos, agama lokal, dan politik. Dan sampai saat ini, silsilah raja-raja dan bangsawan masih dilacak ke Tomanurung, dan naskah keluarga biasanya dibacakan sebelum pernikahan bangsawan untuk memastikan kedua pihak sama-sama berdarah biru (sambona kappar)

MENJAGA MARTABAT LELUHUR

Agenda diskusi ini mengusung Menjaga Martabat Leluhur. Kata mattabat  dimaknai sebagai nilai dasar yang melekat pada setiap manusia. Ada tiga inti martabat yang dianugerahkan Tuhan pada setiap kelhiran manusia yakni: Pertama, melekat sejak lahir. Bukan karena pintar, kaya, atau berkuasa. Bayi, lansia, tahanan, semua tetap punya; Kedua, Setara. Martabatmu sama dengan martabat orang lain. Tidak ada manusia yang “lebih manusia” dari yang lain; Ketiga, Wajib dihormati. Karena melekat dan setara, orang lain wajib memperlakukanmu sebagai manusia, bukan alat. Kita dituntut untuk memperlakukan orang lain begitu. 

Martabat yang membuat orang tetap bisa berkata “aku tetap manusia”. Martabat ini juga yang menbuat orang menolak tunduk saat dijajah atau dipermalukan sebagaimana yang diajarkan dan dontohkan oleh para pejuang yang mendahului kita. 

Singkatnya: Martabat itu alasan kenapa setiap orang pantas diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Bukan hadiah, bukan prestasi. Menjaga martabat leluhur itu adalah cara kita menghormati orang-orang yang hidup sebelum kita, supaya nama baik, nilai, dan perjuangan mereka tidak tercoreng di era sekarang 

Sampai disini, Leluhur kita tak mungkin bangkit bisa bela diri lagi. Martabat mereka sekarang ada di tangan kita lewat kata, sikap, dan keputusan sehari-hari. Manusia Mala'bi' adalah mereka yang mampu menyayangi luluare'na satteng lalona ma'sayabgngi alawena. 

Dengan kita bangga mewariskan kearifan para leluhur kita pada generasi selanjutnya, maka kita telah menjaga martabat leluhur kita. 

Terpulang kepada kita semua, aspek mana dari leluhur kita yang penting diwariskan? Apakah Silsilah, pusaka, atau nilai ? 

Mari Berdiskusi !

APA PENTINGNYA MENULIS BUDAYA LOKAL

Catatan Mursyid Syukri

Sebelum mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, kami terlebih dahulu menerima undangan yang dibagikan melalui grup WhatsApp panitia. Dari sekian banyak informasi yang tersaji dalam undangan tersebut, ada satu frasa yang begitu kuat menarik perhatian: Penulisan Konten Budaya Lokal. Dua kata sederhana budaya dan lokal namun menyimpan ruang makna yang luas sekaligus mendalam.

Dari titik itulah muncul perenungan: sebenarnya apa yang dimaksud dengan budaya lokal, dan mengapa ia perlu ditulis?

Dalam keseharian, kita sering mendengar istilah adat dan budaya digunakan seolah-olah keduanya memiliki arti yang sama. Bagi sebagian generasi, ketika berbicara tentang adat, yang terlintas adalah simbol-simbol seperti Puang, Mara’dia, Pappuangan, Daeng, dan Tomakaka. Padahal, itu semua sejatinya adalah bagian dari struktur dalam sistem adat bukan keseluruhan makna budaya itu sendiri.

Di sisi lain, ketika menyebut budaya, yang muncul dalam ingatan adalah berbagai tradisi seperti Sayyang Pattu’du, To Tamma’ Messawe’, Pakkacaping, Passayang-sayang, hingga Parrawana. Namun, sesungguhnya hal-hal tersebut adalah ekspresi atau wujud dari budaya, bukan definisi utuhnya. Dari sinilah terlihat bahwa masih ada kerancuan dalam memahami esensi antara adat dan budaya.

Adat dapat dipahami sebagai aturan, norma, dan sistem nilai yang mengatur kehidupan masyarakat. Sementara budaya adalah keseluruhan cara hidup meliputi gagasan, rasa, cipta, hingga karya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adat adalah bagian dari budaya, dan budaya adalah ruang besar tempat adat itu hidup dan berkembang.

Lalu, di tengah pemahaman tersebut, mengapa menulis budaya lokal menjadi penting?

Pertama, menulis adalah cara untuk menjaga ingatan kolektif. Budaya yang hanya hidup dalam lisan perlahan bisa hilang ditelan zaman. Namun ketika ia ditulis, ia memiliki jejak yang bisa dibaca, dipelajari, dan diwariskan. Terlebih di wilayah Lita' Mandar, yang masih minim literatur tertulis tentang budaya lokal, penulisan menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Kedua, menulis budaya lokal adalah bentuk pelestarian identitas. Di tengah arus globalisasi yang begitu deras, generasi muda sering kali lebih akrab dengan budaya luar dibandingkan budayanya sendiri. Dengan menulis, kita tidak hanya mengenalkan budaya kepada orang lain, tetapi juga memperkuat jati diri kita sebagai bagian dari masyarakat lokal.

Ketiga, menulis membuka ruang refleksi dan pemaknaan ulang. Tradisi yang selama ini hanya dijalani tanpa dipahami, melalui tulisan bisa dikaji kembali maknanya. Mengapa tradisi itu ada? Nilai apa yang terkandung di dalamnya? Apakah masih relevan dengan kehidupan saat ini? Semua pertanyaan itu bisa dijawab melalui proses menulis.

Keempat, menulis budaya lokal adalah bentuk kontribusi nyata dalam dunia literasi. Ia bukan sekadar aktivitas menuangkan kata, tetapi juga menjadi upaya membangun peradaban berbasis pengetahuan lokal. Dari tulisan-tulisan itulah, lahir narasi besar tentang kekayaan budaya daerah yang selama ini mungkin tersembunyi.

Pada akhirnya, pertanyaan “Apa pentingnya menulis budaya lokal?” bukan lagi sekadar wacana, tetapi menjadi panggilan kesadaran. Bahwa menulis adalah cara kita merawat warisan, menjaga identitas, dan menyampaikan nilai-nilai luhur kepada generasi yang akan datang.

Sebab jika bukan kita yang menulis budaya kita sendiri, maka siapa lagi? Dan jika tidak dimulai sekarang, maka kapan lagi?

Mursyid Syukri (27 April 2026)

BIMTEK KEPENULISAN KONTEN BERBASIS BUDAYA LOKAL

Catatan Mursyid Syukri

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan perannya sebagai garda terdepan dalam menghidupkan budaya literasi yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. Pada Selasa, 27 April 2026, instansi ini mengajak para generasi muda dari berbagai komunitas literasi, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), sekolah, hingga perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Barat untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua skema pertemuan, yakni luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan), sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan akses yang lebih luas. Peserta luring hadir langsung di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berlokasi di Jalan Martadinata, Simboro, Mamuju. Sementara itu, peserta lainnya mengikuti secara daring melalui tautan yang telah disediakan oleh panitia, sehingga kegiatan ini mampu menjangkau peserta dari berbagai daerah di wilayah Mandar.

Bimtek ini menghadirkan para pemateri yang merupakan sastrawan dan penyair Sulawesi Barat, yaitu Bustan Baris Maras, Adi Arwan Alimin, dan Mira Pasilong. Kegiatan ini dipandu oleh moderator yang penuh semangat dan inspiratif, Imelda Adhy Yanthy, yang mampu menghidupkan suasana diskusi serta memperkuat interaksi antara peserta dan narasumber.

Salah satu rangkaian kegiatan yang paling berkesan adalah Parade Pembacaan Puisi oleh para narasumber. Suasana menjadi semakin hidup ketika Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, turut ambil bagian dengan membacakan puisi berjudul “Indonesia, Kami Menggugat”. Puisi tersebut sengaja dipilih sebagai bentuk refleksi sekaligus pesan kuat bahwa kegiatan Bimtek ini merupakan upaya nyata dalam membangun budaya literasi dan memperkuat jaringan sastra serta penulis di wilayah Lita' Mandar.

Parade pembacaan puisi ini juga menjadi bagian penting dalam rangka memperingati Hari Puisi Nasional, yang sengaja dihadirkan oleh panitia untuk menanamkan kecintaan terhadap sastra di kalangan generasi muda. Setelah pembukaan dan pembacaan puisi, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang sarat akan wawasan, pengalaman, serta teknik kepenulisan yang aplikatif.

Hal yang paling menarik dari kegiatan ini adalah arah pembelajaran yang berfokus pada kepenulisan berbasis budaya lokal. Para peserta didorong untuk menggali, mendokumentasikan, dan mengangkat nilai-nilai budaya sebagai sumber inspirasi dalam berkarya. Ini menjadi sangat penting, terutama di wilayah Lita' Mandar yang hingga kini masih minim literatur yang mengangkat nuansa budaya lokal secara mendalam.

Kegiatan ini benar-benar menjadi ruang yang kaya akan “nutrisi ilmu”, memberikan bekal penting bagi para peserta dalam mengembangkan kemampuan menulis yang tidak hanya baik secara teknis, tetapi juga kuat dalam identitas budaya. Antusiasme peserta terlihat begitu tinggi, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara daring. Diskusi yang aktif, semangat belajar yang tinggi, serta interaksi yang hangat menjadi bukti bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif bagi perkembangan literasi di Sulawesi Barat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan akan lahir generasi penulis baru dari Lita' Mandar yang mampu mengangkat dan melestarikan budaya lokal melalui karya-karya tulis yang bermakna, sekaligus memperkuat identitas daerah di tengah arus globalisasi.

Mursyid Syukri (27 April 2026)

PROFIL SINGKAT ||KH.Mahmoeddin Atjo Kanna Marilalalng

Profil Singkat KH.Mahmoeddin Atjo Kanna Marilalalng. 

(1933-1999), Sang Ulama, Birokrat, Tokoh Pendidik dan Politisi 

Lahir di Majene 31 Desember 1933. 

✅ Pendidikan Formal.

Menamatkan Sekolah SR di Majene dan PGA 6 Thn di Surabaya Jawa Timur, pernah belajar ke Anregurutta Abd Rahman Ambo Dalle di Pare-Pare. Meraih Sarjana Muda di IAIN Alauddin Makassar. 

✅ Belajar kitab kuning ke beberapa Ulama diantaranya ke Annangguru Shaleh, dan ke pamannya  KH. Muhtar Badawi dan KH. Muh.Idris. dan beberapa ulama di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. 

✅ Jabatan di Birokrasi: 

Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Islam Kab. Polmas (1962-1970). Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Polmas (1970-1971), Kepala Kantor Departemen Agama Pertama Polmas (1971-1985), Kepala Kantor Departemen Agama Sidrap (1985-1987), Kepala Departemen Agama Kodya Ujung Pandang (1987-1991), Pengawas Departemen Agama Sulawesi Selatan (1991-1996). 

Pernah ditawari menjadi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Agama Propinsi Maluku dan Bali, namun ditolak karena pertimbangan keluarga. 

✅Organisasi : Ketua MUI Polmas Pertama, Anggota Partai Golkar Polmas dan Sulawesi Selatan. 

Pernah terpilih menjadi Anggota DPRD Sulawesi Selatan namun karena kondisi sakit (stroke) akhirnya diserahkan ke kader Golkar lainnya.

✅Pendiri Yayasan Pendidikan Islam Polmas (YAPIS).

✅ Mengajar : Guru Agama tahun 1960-an, Widyaswara dan Penatar P4. 

✅ Kontribusi pada Pendidikan Islam di Mandar : Sebagai pelopor pengangkatan Guru Agama di Polmas, mulai thn 1970-1985. Pendiri Yayasan Yapis. 

✅ Keluarga. KH. Mahmoeddin Atjo masih memiliki hubungan kekerabatan dari Raden Mas Suryo Dilogo Penganjur Islam di Wilayah Pamboang dan Syekh Zakariah Hasan Al Yamani, Penyiar Islam di Wilayah Sendana. 

✅ Memiliki 10 anak dari Istri Pertama dan 2 anak dari istri kedua.

Sumber: Aco Musaddad

SALIM MENGGA || Ketika Sunyi Menjadi Warisan

Penulis: Safardy Bora

Di Pambusuang, laut tidak pernah benar-benar diam. Ia berulang kali memecah sunyinya sendiri, seolah sedang melatih seorang anak lelaki untuk kelak mengerti arti kesabaran. Anak itu bernama Salim Sayyid Mengga. Ia tumbuh tanpa banyak kata, belajar bahwa hidup tidak selalu perlu dijelaskan, cukup dijalani dengan lurus.

Ketika ia meninggalkan kampung halaman, tidak ada pesta perpisahan. Hanya doa yang disimpan rapat, dan langkah yang sengaja tidak dipercepat. Di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ia belajar tentang barisan, tentang taat, dan tentang cara menahan diri. Tahun 1974, ia lulus—bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai seseorang yang siap memikul beban yang panjang.

Puluhan tahun kemudian, seragam itu telah menyerap banyak keringat dan sunyi. Ia memimpin tanpa menghardik, memberi perintah tanpa meninggikan suara. Dari Kavaleri hingga ke pucuk amanah sebagai Panglima Kodam Pattimura, ia berjalan perlahan, seolah takut menginjak sesuatu yang bukan haknya. Pangkat Mayor Jenderal melekat padanya seperti usia: datang dengan sendirinya, tanpa diminta.

Saat masa dinas selesai, Salim tidak berhenti mengabdi. Ia hanya menurunkan nada. Dari medan latihan ke ruang sidang, dari aba-aba ke musyawarah. Dua periode ia duduk di DPR RI, menjaga perkara negeri dengan kehati-hatian seorang prajurit yang paham bahwa kata-kata pun bisa melukai. Ia berbicara sedikit, mendengar lebih lama.

Ketika ia dipercaya menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Barat, ia kembali memilih bekerja di balik layar. Menyambung yang hampir putus, menenangkan yang mulai gaduh. Ia tahu, kekuasaan tidak selalu perlu ditampakkan; sering kali ia cukup hadir agar yang lain merasa aman.

Orang-orang menyebutnya menyejukkan, tetapi barangkali kata itu terlalu ringan. Ia adalah ketenangan yang tidak menghakimi, kehadiran yang tidak menekan. Ia tidak memburu dikenang, bahkan tidak tampak bersiap untuk pergi.

Namun pada 31 Januari 2026, waktu memanggilnya pulang. Di Makassar, napasnya berhenti dengan damai, seolah ia memang telah lama bersiap. Kabar kepergiannya menyebar pelan, seperti hujan yang turun tanpa guntur—tidak gaduh, tetapi membuat dada sesak.

Pagi 1 Februari 2026, Taman Makam Pahlawan Kalibata menerima tubuh yang telah selesai menjaga negeri. Langit Jakarta menunduk, dan orang-orang berjalan dengan kepala tertahan. Tanah dibuka dengan penuh hormat, doa-doa dibacakan dengan suara yang patah di tengah jalan. Ketika jasad itu diturunkan, sunyi mendadak terasa berat, seolah ada sesuatu yang ikut dikuburkan bersama—keteladanan yang tak pernah meminta tepuk tangan.

Bendera dilipat perlahan. Tangis tidak pecah, hanya menetes. Sebab sebagian kehilangan memang tidak cocok ditangisi keras-keras. Ia lebih layak dikenang dalam diam.

Salim Sayyid Mengga tidak meninggalkan gemuruh nama. Ia meninggalkan rasa kehilangan yang tenang, yang baru terasa ketika kita sadar: ada orang-orang yang selama ini menjaga tanpa terlihat, dan ketika mereka pergi, barulah kita mengerti betapa sunyi dunia tanpa kehadiran mereka.

Di tanah itulah ia kini berbaring. Di antara para pahlawan. Bukan karena pangkat atau jabatan, melainkan karena ia telah menjalani hidupnya dengan setia—dan pulang tanpa menyisakan kebisingan.*

Mengapa Luwu Raya Gagal Mekar Tahun 2004, Sementara Sulawesi Barat Berhasil ?

Catatan N R Daeng 

Pemekaran wilayah sejatinya bukan soal siapa yang paling kaya sumber daya, melainkan siapa yang paling matang secara politik dan taktis dalam memperjuangkannya. Fakta ini tampak jelas ketika membandingkan nasib Sulawesi Barat dan Luwu Raya.

Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi pada tahun 2004, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Padahal, pada periode yang bersamaan, Luwu Raya juga mengajukan diri untuk dimekarkan dari Sulawesi Selatan. Namun sejarah mencatat, hanya Sulawesi Barat yang berhasil.

Pertanyaannya kemudian, mengapa? 

Jawabannya tidak terletak pada potensi daerah. Secara objektif, Luwu Raya justru jauh lebih unggul baik dari sisi sumber daya alam, sejarah politik, posisi geografis, maupun basis ekonomi. Kegagalan Luwu Raya lebih disebabkan oleh ketidakmatangan strategi dan lemahnya konsolidasi elite daerah.

Salah satu kunci keberhasilan Sulawesi Barat adalah soliditas para tokoh dan pemangku kepentingan daerahnya. Perbedaan kepentingan lokal dikesampingkan demi satu tujuan besar yaitu pembentukan provinsi. Mereka bergerak dalam satu barisan, satu narasi, dan satu peta jalan perjuangan.

Sebaliknya, di Luwu Raya, energi perjuangan terfragmentasi. Masing-masing wilayah lebih sibuk mengurus pemekaran kabupaten sendiri tanpa kesadaran kolektif bahwa semua itu seharusnya disusun dalam satu desain besar menuju provinsi. Akibatnya, perjuangan menjadi sporadis dan kehilangan arah strategis.

Sulawesi Barat tidak memulai perjuangannya dengan teriak “provinsi” di ruang publik. Mereka memulai dari pemenuhan syarat formil secara disiplin dan terukur. 

Pada tahun 2002, Kabupaten Polewali Mamasa dimekarkan menjadi Polewali Mandar dan Mamasa. Setahun kemudian, Kabupaten Mamuju dimekarkan menjadi Mamuju dan Mamuju Utara (kini Pasangkayu). Dengan demikian, sebelum tuntutan provinsi diajukan, lima kabupaten telah terbentuk dan siap secara administratif. Inilah yang luput dilakukan oleh Luwu Raya.

Pemekaran wilayah di Luwu Raya sejak akhir 90an sejatinya terlihat progresif. Kabupaten Luwu dimekarkan menjadi Luwu dan Luwu Utara (1999), Kota Palopo dimekarkan dari Luwu (2002), lalu Luwu Timur dimekarkan dari Luwu Utara (2003).

Namun bila ditelaah lebih dalam, pemekaran ini tidak berbasis pada satu grand design menuju provinsi. Pembagian wilayah dilakukan tanpa pola yang saling menguatkan.

Kabupaten Luwu, misalnya, setelah Palopo dimekarkan, menyisakan wilayah eks Walenrang–Lamasi (Walmas) yang terpisah secara geografis dan lemah secara fiskal. Kondisi ini membuat upaya pembentukan kabupaten baru di wilayah tersebut menjadi rapuh sejak awal.

Pemekaran kabupaten akhirnya berhenti sebagai tujuan itu sendiri, bukan sebagai alat strategis untuk membangun provinsi.

Dua jalan yang masih mungkin jika Luwu Raya masih serius ingin menjadi provinsi :

Pertama, pembentukan Kabupaten Luwu Tengah yang benar-benar layak. Ini tidak bisa hanya bertumpu pada wilayah eks Walmas meskipun jumlah kecamatannya telah mencukupi setelah di mekarkan menjadi beberapa kecamatan. Pemekaran kabupaten tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus mempertimbangkan potensi ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Karena itu, pengaturan ulang tapal batas Kabupaten Luwu Utara harus di lakukan dgn mengambil tapal batas baru di sepanjang DAS Sungai Rongkong. Langkah ini, sekaligus membagi beban ketertinggalan antara  Rampi dan Seko di Luwu Utara. Rampi menjadi titik fokus pengentasan ketertinggalan oleh Luwu Utara, Seko menjadi titik fokus pengentasan ketertinggalan oleh Luwu Tengah. (Catatan : Luwu Utara adalah kabupaten dgn wilayah terluas tapi sekaligus berkategori termiskin di Sulawesi Selatan) 

Kedua, mendorong integrasi Tanah Toraja dan Toraja Utara. Opsi ini menuntut pengorbanan besar, terutama soal identitas dan nama provinsi. Nama Mengapa Luwu Raya Gagal Mekar, Sementara Sulawesi Barat Berhasil Tahun 2004?

Pemekaran wilayah sejatinya bukan soal siapa yang paling kaya sumber daya, melainkan siapa yang paling matang secara politik dan taktis dalam memperjuangkannya. Fakta ini tampak jelas ketika membandingkan nasib Sulawesi Barat dan Luwu Raya.

Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi pada tahun 2004, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Padahal, pada periode yang bersamaan, Luwu Raya juga mengajukan diri untuk dimekarkan dari Sulawesi Selatan. Namun sejarah mencatat, hanya Sulawesi Barat yang berhasil.

Pertanyaannya kemudian, mengapa? 

Jawabannya tidak terletak pada potensi daerah. Secara objektif, Luwu Raya justru jauh lebih unggul baik dari sisi sumber daya alam, sejarah politik, posisi geografis, maupun basis ekonomi. Kegagalan Luwu Raya lebih disebabkan oleh ketidakmatangan strategi dan lemahnya konsolidasi elite daerah.

Salah satu kunci keberhasilan Sulawesi Barat adalah soliditas para tokoh dan pemangku kepentingan daerahnya. Perbedaan kepentingan lokal dikesampingkan demi satu tujuan besar yaitu pembentukan provinsi. Mereka bergerak dalam satu barisan, satu narasi, dan satu peta jalan perjuangan.

Sebaliknya, di Luwu Raya, energi perjuangan terfragmentasi. Masing-masing wilayah lebih sibuk mengurus pemekaran kabupaten sendiri tanpa kesadaran kolektif bahwa semua itu seharusnya disusun dalam satu desain besar menuju provinsi. Akibatnya, perjuangan menjadi sporadis dan kehilangan arah strategis.

Sulawesi Barat tidak memulai perjuangannya dengan teriak “provinsi” di ruang publik. Mereka memulai dari pemenuhan syarat formil secara disiplin dan terukur. 

Pada tahun 2002, Kabupaten Polewali Mamasa dimekarkan menjadi Polewali Mandar dan Mamasa. Setahun kemudian, Kabupaten Mamuju dimekarkan menjadi Mamuju dan Mamuju Utara (kini Pasangkayu). Dengan demikian, sebelum tuntutan provinsi diajukan, lima kabupaten telah terbentuk dan siap secara administratif. Inilah yang luput dilakukan oleh Luwu Raya.

Pemekaran wilayah di Luwu Raya sejak akhir 90an sejatinya terlihat progresif. Kabupaten Luwu dimekarkan menjadi Luwu dan Luwu Utara (1999), Kota Palopo dimekarkan dari Luwu (2002), lalu Luwu Timur dimekarkan dari Luwu Utara (2003).

Namun bila ditelaah lebih dalam, pemekaran ini tidak berbasis pada satu grand design menuju provinsi. Pembagian wilayah dilakukan tanpa pola yang saling menguatkan.

Kabupaten Luwu, misalnya, setelah Palopo dimekarkan, menyisakan wilayah eks Walenrang–Lamasi (Walmas) yang terpisah secara geografis dan lemah secara fiskal. Kondisi ini membuat upaya pembentukan kabupaten baru di wilayah tersebut menjadi rapuh sejak awal.

Pemekaran kabupaten akhirnya berhenti sebagai tujuan itu sendiri, bukan sebagai alat strategis untuk membangun provinsi.

Dua jalan yang masih mungkin jika Luwu Raya masih serius ingin menjadi provinsi :

Pertama, pembentukan Kabupaten Luwu Tengah yang benar-benar layak. Ini tidak bisa hanya bertumpu pada wilayah eks Walmas meskipun jumlah kecamatannya telah mencukupi setelah di mekarkan menjadi beberapa kecamatan. Pemekaran kabupaten tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus mempertimbangkan potensi ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Karena itu, pengaturan ulang tapal batas Kabupaten Luwu Utara harus di lakukan dgn mengambil tapal batas baru di sepanjang DAS Sungai Rongkong. Langkah ini, sekaligus membagi beban ketertinggalan antara  Rampi dan Seko di Luwu Utara. Rampi menjadi titik fokus pengentasan ketertinggalan oleh Luwu Utara, Seko menjadi titik fokus pengentasan ketertinggalan oleh Luwu Tengah. (Catatan : Luwu Utara adalah kabupaten dgn wilayah terluas tapi sekaligus berkategori termiskin di Sulawesi Selatan) 

Kedua, mendorong integrasi Tanah Toraja dan Toraja Utara. Opsi ini menuntut pengorbanan besar, terutama soal identitas dan nama provinsi. Nama “Provinsi Luwu Raya” kemungkinan harus dilepas dan diganti menjadi Provinsi Luwu Toraja (LUTOR). Ini adalah kompromi politik yang berat, namun rasional dan saling menguntungkan. Tanpa kompromi semacam ini, sulit membayangkan Toraja bersedia bergabung, dan sulit pula bagi Luwu Raya memenuhi syarat provinsi secara mandiri.

Sejarah Sulawesi Barat memberi pelajaran penting bahwa provinsi tidak lahir dari emosi dan demonstrasi dgn memblokade akses jalan Nasional berhari-hari, melainkan dari strategi, kesabaran, dan persatuan elite. Selama Luwu Raya belum berani bersatu, menyusun peta jalan yang rapi, dan berkorban demi tujuan besar, maka pemekaran provinsi akan terus menjadi wacana bukan kenyataan.

Kini pilihan ada di tangan para tokoh dan pemangku kuasa. Mau belajar dari sejarah atau mengulang kesalahan yang sama.

#luwuraya #propinsiluwuraya #sulawesibarat #sulawesiselatan #nrdaeng #ceritapakda #catatanpakda

Darah Mandar - Zainal Arifin Mochtar DIKUKUHKAN GURU BESARFAKULTAS HUKUM UGM

Oleh : Almadar Fattah  

Kabar membanggakan datang dari Jogjakarta, Darah Mandar, Zainal Arifin Mochtar, yang akrab disapa Uceng, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Balai Senat, Gedung Pusat UGM, pada Kamis (15/1). Pengukuhan ini tidak hanya menjadi capaian akademik pribadi, tetapi juga kebanggaan bagi masyarakat Mandar dan Sulawesi Barat, karena menunjukkan bahwa putra daerah mampu berkiprah dan berkontribusi nyata di tingkat nasional melalui dunia akademik dan pemikiran hukum.

Dalam prosesi pengukuhan tersebut tampak hadir sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-11 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mantan Menko Polhukam Mahfud MD, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan penyidik KPK Novel Baswedan, hingga Ketua DPD RI GKR Hemas. Kehadiran para tokoh lintas latar belakang ini semakin menegaskan kapasitas, integritas, serta pengaruh pemikiran Zainal Arifin Mochtar dalam dunia hukum dan kehidupan kebangsaan.

Anies Baswedan yang ditemui awak media turut menyampaikan ucapan selamat kepada Zainal Arifin Mochtar (Uceng). Menurutnya, pengukuhan ini merupakan sebuah puncak baru dalam pengabdian kepada keilmuan, sekaligus penegasan atas dedikasi panjang Uceng dalam mengembangkan pemikiran hukum yang kritis dan berintegritas. Anies menilai capaian tersebut bukan hanya prestasi personal, tetapi juga kontribusi penting bagi dunia akademik dan kehidupan berbangsa.

Sosok Uceng dikenal memiliki keahlian yang kuat, wawasan yang luas, serta keberanian untuk mengungkapkan pikiran dan menegur setiap penyimpangan. Keberanian inilah yang menjadi pembeda utama seorang kecendekiawan sejati, tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga berani berdiri di atas nilai dan kebenaran. Sikap tersebut menjadikan Uceng bukan sekadar akademisi, melainkan intelektual yang menghadirkan ilmu sebagai alat menjaga nurani, etika, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagi Uceng, kecendekiawanan bukan semata-mata untuk kemajuan ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai penjaga nurani republik. Ilmu harus hadir untuk memastikan negara ini tetap berjalan di jalur yang baik dan benar, dengan hukum yang tegak, kekuasaan yang diawasi, serta kepentingan rakyat yang diutamakan. Inilah makna kecendekiawanan sejati: ilmu yang berpihak pada kebenaran, berani mengingatkan, dan konsisten menjaga arah perjalanan republik.

Ayah Uceng adalah KH. Mochtar Husain, seorang ulama besar dari Tanah Mandar yang dikenal luas dengan julukan “Singa Podium”. Julukan tersebut mencerminkan ketegasan, keberanian, serta kekuatan retorika beliau dalam berdakwah dan menyuarakan kebenaran. 

Sosok KH. Mochtar Husain menjadi teladan moral dan intelektual yang jejak nilainya turut mengalir dalam perjalanan hidup dan pemikiran Uceng hingga kini.

Warisan nilai keilmuan, integritas, dan keberanian moral dari sosok KH. Mochtar Husain inilah yang turut membentuk karakter Uceng sebagai intelektual yang berani bersuara, teguh pada prinsip, dan konsisten menjaga nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Profil Uceng

Zainal Arifin Mochtar atau yang akrab disapa Uceng lahir di Makassar, 8 Desember 1978. Ia menempuh pendidikan tinggi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada tahun 2003. Setelah itu, Uceng melanjutkan studi ke luar negeri dengan menempuh jenjang Strata Dua (S2) di Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat, dan berhasil meraih gelar Master of Law (LL.M) pada tahun 2006.

Selain itu, Zainal Arifin Mochtar juga memperkaya kapasitas akademiknya dengan mengikuti berbagai program internasional. Ia menyelesaikan kursus Summer School Administrative Law hasil kerja sama Universitas Gadjah Mada–Maastricht University, Belanda, pada tahun 2006. Selain itu, ia juga mengikuti Summer School American Legal System di Georgetown Law School, Washington, Amerika Serikat.

Latar belakang pendidikan tersebut menjadi fondasi kuat bagi Uceng dalam mengembangkan pemikiran hukum yang kritis, berintegritas, dan konsisten memperjuangkan tegaknya prinsip negara hukum.

Pengalaman akademik lintas negara tersebut semakin memperkuat perspektif dan kedalaman pemikiran Zainal dalam bidang hukum administrasi dan sistem hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.