Jejak Pengabdian Annangguru Sybli Sahabuddin, dari Pakistan ke Senayan hingga Kembali ke Tanah Mandar

Oleh Azis Hisham Maulana 

MAJENE — Perjalanan hidup KH Muhammad Syibli Sahabuddin merupakan kisah tentang pengabdian yang melintasi dunia pendidikan, organisasi keagamaan, tarekat, hingga politik nasional. Sosok yang akrab disapa Annangguru Syibli itu tumbuh dalam tradisi keilmuan Islam, melanjutkan pendidikan hingga Pakistan, memimpin perguruan tinggi di Polewali Mandar, dan mengemban amanah sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama dua periode.

Kini, perjalanan panjang tersebut sampai pada penghujungnya. Pada Senin (12/10/2026), jenazah Annangguru Syibli diberangkatkan dari Makassar menuju Majene untuk dimakamkan di Lembang, di samping makam sang ayah, Prof KH Sahabuddin.

Kepergiannya meninggalkan jejak seorang tokoh yang selama puluhan tahun berada di persimpangan pendidikan, kehidupan keagamaan, dan dinamika politik Sulawesi Barat.

𝙈𝙚𝙣𝙚𝙢𝙥𝙪𝙝 𝙋𝙚𝙣𝙙𝙞𝙙𝙞𝙠𝙖𝙣 𝙝𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣

Muhammad Syibli Sahabuddin lahir di Polewali pada 20 Agustus 1968. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang lekat dengan pendidikan dan tradisi keilmuan Islam.

Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN Busaeri Ternate dan diselesaikan pada 1981. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Pondok Pesantren Modern IMMIM Makassar hingga 1984, sebelum menamatkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Makassar pada 1987.

Pengalaman belajar di pesantren menjadi bagian penting dalam pembentukan dirinya. Namun, perjalanan akademiknya tidak berhenti di lingkungan pendidikan dalam negeri.

Pada 1988, Syibli melanjutkan studi ke International Islamic University (IIU), Islamabad, Pakistan. Keputusan tersebut membawanya ke lingkungan akademik dan pergaulan internasional yang lebih luas.

Di tengah kesibukannya menempuh pendidikan, ia juga aktif dalam organisasi mahasiswa Muslim. Syibli tercatat pernah menjabat Sekretaris Jenderal ASEAN Muslim Student Association (AMSA) pada 1988–1989.

Pengalaman itu memperlihatkan bahwa keterlibatannya dalam organisasi telah tumbuh sejak usia muda, ketika ia masih menempuh pendidikan.

Setelah dari Pakistan, Syibli melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1991. Ia kemudian kembali menempuh pendidikan pascasarjana di kampus yang sama pada 2002.

Perjalanan pendidikan tersebut mempertemukannya dengan beragam lingkungan keilmuan, mulai dari pesantren di Makassar, perguruan tinggi Islam di Pakistan, hingga kehidupan akademik di Jakarta.

Bekal itulah yang kemudian menyertai langkahnya ketika memasuki dunia pendidikan tinggi, organisasi keagamaan, dan politik.

𝙈𝙚𝙡𝙖𝙣𝙟𝙪𝙩𝙠𝙖𝙣 𝙅𝙚𝙟𝙖𝙠 𝙎𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙮𝙖𝙝 𝙙𝙞 𝘿𝙪𝙣𝙞𝙖 𝙋𝙚𝙣𝙙𝙞𝙙𝙞𝙠𝙖𝙣

Nama Syibli tidak dapat dilepaskan dari Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman), perguruan tinggi yang memiliki hubungan erat dengan perjalanan pengabdian keluarganya.

Ayahnya, Prof KH Sahabuddin, dikenal sebagai ulama Mandar sekaligus pendiri Yayasan Al Asyariah Mandar.

Cikal bakal Unasman berawal dari dua lembaga pendidikan tinggi, yakni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP), yang berdiri pada 1975. Kedua lembaga tersebut kemudian bergabung menjadi Universitas Al Asyariah Mandar pada 2004.

Di kampus inilah Syibli mengambil peran dalam pengembangan institusi pendidikan tinggi di Polewali Mandar.

Pada 2004, ia dipercaya menjadi Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unasman. Setahun kemudian, ia menjabat sebagai rektor untuk periode 2005–2009.

Sebagai rektor, Syibli berada dalam posisi strategis untuk mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi yang sedang menjalani tahap awal sebagai universitas.

Kiprahnya menunjukkan bahwa pengabdian Syibli tidak hanya berlangsung dalam kegiatan dakwah dan pembinaan umat. Ia juga terlibat langsung dalam dunia akademik, pengelolaan perguruan tinggi, serta pengembangan kelembagaan pendidikan.

Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai rektor, hubungannya dengan Unasman tetap berlanjut. Ia kemudian dikenal sebagai Ketua Yayasan Al Asyariah Mandar, lembaga yang menaungi perguruan tinggi tersebut.

Dengan demikian, pengabdiannya di dunia pendidikan berlangsung melalui dua jalur, yakni memimpin kampus dan berperan dalam yayasan yang menaunginya.

Bahkan, dalam rangkaian perjalanan terakhirnya, jenazah Syibli dijadwalkan disalatkan di masjid kampus Unasman sebelum dibawa ke Lembang untuk dimakamkan.

Tempat tersebut bukan sekadar lingkungan perguruan tinggi. Unasman menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan pengabdian Syibli sekaligus warisan pendidikan yang berkaitan erat dengan keluarganya.

𝘿𝙖𝙧𝙞 𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙨𝙖𝙨𝙞 𝙈𝙖𝙝𝙖𝙨𝙞𝙨𝙬𝙖 𝙝𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖 𝙋𝙞𝙢𝙥𝙞𝙣𝙖𝙣 𝙉𝙐 𝙎𝙪𝙡𝙗𝙖𝙧

Selain pendidikan, organisasi menjadi ruang lain yang membentuk perjalanan Syibli.

Ketika berada di Jakarta, ia tercatat sebagai pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat pada 1990. Ia juga pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor pada 1997.

Keterlibatan dalam organisasi mahasiswa dan kepemudaan itu menjadi bagian dari perjalanan panjangnya di lingkungan organisasi Islam.

Langkahnya kemudian berlanjut di Nahdlatul Ulama (NU). Syibli pernah menjabat Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Barat selama periode 2007–2019.

Ia memimpin kepengurusan NU tingkat provinsi selama lebih dari satu dekade. Dalam posisi tersebut, tanggung jawabnya tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program organisasi, tetapi juga penguatan peran NU dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan di Sulawesi Barat.

Pengalaman panjang di lingkungan organisasi membuat Syibli dikenal bukan hanya sebagai ulama, melainkan juga sebagai organisator yang terlibat dalam pengelolaan dan kepemimpinan kelembagaan.

Perjalanan itu memperlihatkan kesinambungan antara latar pendidikan Islam yang ditempuhnya, aktivitas organisasi sejak muda, dan pengabdiannya dalam struktur keagamaan.

𝙈𝙚𝙣𝙚𝙧𝙪𝙨𝙠𝙖𝙣 𝙏𝙧𝙖𝙙𝙞𝙨𝙞 𝙏𝙖𝙧𝙚𝙠𝙖𝙩 𝙌𝙖𝙙𝙞𝙧𝙞𝙮𝙖𝙝

Di luar jabatan formal, Syibli dikenal sebagai mursyid Tarekat Qadiriyah.

Dalam tradisi tarekat, mursyid merupakan pembimbing spiritual yang mendampingi pengikutnya dalam menjalani amalan dan pembinaan keagamaan.

Peran tersebut memiliki kaitan erat dengan latar belakang keluarganya. Sang ayah, Prof KH Sahabuddin, dikenal sebagai ulama Tanah Mandar yang juga memimpin Tarekat Qadiriyah.

Setelah ayahnya meninggal dunia pada 2004, Syibli disebut meneruskan kepemimpinan dalam tarekat tersebut.

Dengan demikian, pengabdiannya di bidang spiritual bukanlah perjalanan yang berdiri sendiri. Ada tradisi keagamaan keluarga yang turut membentuk jalan pengabdiannya.

Di tengah masyarakat Mandar, sebutan Annangguru merupakan panggilan penghormatan bagi guru agama atau ulama. Sebutan itu melekat pada Syibli seiring kiprahnya dalam kehidupan keagamaan masyarakat.

Namun, perannya tidak hanya terbatas pada pembinaan spiritual. Ia juga menjalani tanggung jawab dalam pendidikan tinggi, organisasi keagamaan, dan kehidupan politik.

Berbagai peran tersebut menjadikan perjalanan Syibli memiliki dimensi yang luas, dari pembinaan umat hingga keterlibatan dalam urusan publik.

𝙎𝙚𝙥𝙪𝙡𝙪𝙝 𝙏𝙖𝙝𝙪𝙣 𝙈𝙚𝙢𝙗𝙖𝙬𝙖 𝘼𝙨𝙥𝙞𝙧𝙖𝙨𝙞 𝙎𝙪𝙡𝙖𝙬𝙚𝙨𝙞 𝘽𝙖𝙧𝙖𝙩 𝙙𝙞 𝘿𝙋𝘿 𝙍𝙄

Perjalanan Syibli kemudian meluas ke tingkat nasional melalui jalur politik.

Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah pemilihan Sulawesi Barat untuk dua periode berturut-turut, yakni 2009–2014 dan 2014–2019.

Selama sekitar sepuluh tahun, Syibli menjadi bagian dari lembaga perwakilan yang membawa kepentingan daerah ke tingkat nasional.

Keberadaannya di DPD RI memperluas ruang pengabdiannya. Jika di perguruan tinggi ia berhadapan dengan persoalan pendidikan, sementara di organisasi keagamaan ia terlibat dalam pembinaan umat, di lembaga negara ia menjalankan peran dalam memperjuangkan kepentingan daerah sesuai kewenangan senator.

Dua periode di Senayan juga menandai perjalanan seorang tokoh Sulawesi Barat yang tidak hanya berkiprah di lingkungan lokal, tetapi turut terlibat dalam dinamika politik nasional.

Setelah menyelesaikan masa pengabdiannya sebagai senator pada 2019, Syibli tetap melanjutkan aktivitas politik di daerah.

Ia kemudian memimpin Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Sulawesi Barat.

Jabatan tersebut menjadi babak berikutnya dalam perjalanan politiknya. Kali ini, perannya berada dalam kepemimpinan partai yang menjadi salah satu saluran perjuangannya di tingkat daerah.

Perpindahan dari lembaga perwakilan menuju kepemimpinan partai menunjukkan bahwa aktivitas politik tetap menjadi bagian dari perjalanan hidupnya setelah menuntaskan dua periode di DPD RI.

𝙒𝙖𝙧𝙞𝙨𝙖𝙣 𝙆𝙚𝙡𝙪𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙙𝙖𝙣 𝙍𝙚𝙠𝙖𝙢 𝙅𝙚𝙟𝙖𝙠 𝙋𝙚𝙣𝙜𝙖𝙗𝙙𝙞𝙖𝙣

Latar belakang keluarga memberikan konteks penting untuk memahami perjalanan Syibli.

Ia merupakan putra Prof KH Sahabuddin, tokoh yang dikenal memiliki peran dalam pengembangan pendidikan dan kehidupan keagamaan di Tanah Mandar.

Pengaruh lingkungan keluarga juga terlihat dari keterlibatan sejumlah anggota keluarga dalam dunia pendidikan tinggi, di antaranya Chuduriah Sahabuddin dan Prof. Wasilah Sahabuddin.

Kehidupan dalam keluarga yang dekat dengan pendidikan dan tradisi keilmuan Islam menjadi bagian dari lingkungan tempat Syibli bertumbuh.

Meski demikian, perjalanan hidupnya tidak hanya dapat dilihat sebagai kelanjutan nama besar sang ayah. Ia juga membangun rekam jejak melalui pendidikan yang ditempuh, pengalaman organisasi, kepemimpinan perguruan tinggi, pengabdian sebagai ulama, hingga keterlibatannya dalam politik.

Ia pernah memimpin Unasman, menjadi Ketua Tanfidziyah PWNU Sulawesi Barat, menjalani dua periode sebagai anggota DPD RI, serta memimpin PKB Sulawesi Barat.

Rentang peran itu memperlihatkan bagaimana Syibli menjalani sejumlah ruang pengabdian yang berbeda tanpa sepenuhnya meninggalkan latar pendidikan dan keagamaan yang membentuk dirinya.

Bagi masyarakat Mandar, namanya tidak hanya berkaitan dengan jabatan politik. Ia juga terhubung dengan dunia pendidikan Islam, tradisi tarekat, dan perjalanan organisasi keagamaan di Sulawesi Barat.

𝙈𝙖𝙠𝙖𝙨𝙨𝙖𝙧, 𝙋𝙤𝙡𝙚𝙬𝙖𝙡𝙞, 𝙙𝙖𝙣 𝙇𝙚𝙢𝙗𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙖𝙡𝙖𝙢 𝙋𝙚𝙧𝙟𝙖𝙡𝙖𝙣𝙖𝙣 𝙏𝙚𝙧𝙖𝙠𝙝𝙞𝙧

Pada Senin (12/10/2026), perjalanan hidup Annangguru Syibli memasuki babak terakhir.

Ia mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Jenazahnya kemudian dijadwalkan dibawa menuju Majene, dengan singgah di Universitas Al Asyariah Mandar untuk disalatkan sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat pemakaman di Lembang.

Tiga tempat tersebut memiliki makna tersendiri dalam perjalanan hidupnya.

Makassar menjadi kota tempat ia berpulang. Polewali Mandar menyimpan jejak pengabdiannya di dunia pendidikan melalui Unasman. Sementara Lembang menjadi tempat peristirahatan terakhirnya, berdampingan dengan makam sang ayah yang menjadi salah satu tokoh penting dalam perjalanan pendidikan dan keagamaan keluarga Sahabuddin.

Kepulangannya ke Lembang seolah mempertemukan kembali perjalanan seorang anak dengan jejak pengabdian ayahnya.

Semasa hidup, Syibli menempuh pendidikan hingga Pakistan, memimpin perguruan tinggi, mengabdi dalam organisasi keagamaan, meneruskan tradisi Tarekat Qadiriyah, serta membawa mandat politik Sulawesi Barat ke tingkat nasional.

Kini, seluruh perjalanan itu menjadi bagian dari rekam jejak yang ditinggalkannya.

Annangguru Syibli Sahabuddin bukan hanya seorang mantan senator atau pimpinan partai politik. Ia juga seorang ulama yang mengabdikan diri dalam pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat Mandar.

Kepergiannya menandai berakhirnya perjalanan seorang tokoh yang bergerak di antara dunia ilmu, spiritualitas, dan politik.

Di Lembang, ia akan beristirahat di samping sang ayah. Sementara jejak pengabdiannya tetap menjadi bagian dari perjalanan pendidikan, organisasi keagamaan, dan kehidupan masyarakat Sulawesi Barat.[*]

𝔻𝕚 𝔸𝕟𝕥𝕒𝕣𝕒 𝕃𝕒𝕟𝕥𝕒𝕚 𝕊𝕒𝕥𝕦 𝕕𝕒𝕟 𝕃𝕒𝕟𝕥𝕒𝕚 𝔼𝕞𝕡𝕒𝕥 (Kenanganku tentang Annangguru Syibli Sahabuddin)

Oleh Farham Rahmat 

Ada pertemuan saya dengan beliau yang berlangsung begitu singkat, tetapi kenangannya jauh lebih lama daripada waktu yang mewadahinya. Tidak di ruang-ruang besar, tidak di sidang-sidang penting, tidak di podium yang tinggi, juga tidak dalam percakapan panjang yang sengaja dikonsep.

Pertemuan dengan beliau pada tahun 2018, di tempat sederhana, yaitu di dalam lift, di antara lantai satu dan lantai empat, ketika Annangguru Syibli Sahabuddin menyampaikan kalimat yang kelak terus hidup dalam ingatanku.

Waktu itu, saya menjadi staf ahli seorang Anggota DPD RI dari Sulawesi Tengah, berinisial NDB. Sebuah amanah yang saya terima atas rekomendasi seorang senior, Andi Zulkarnain. Masih teringat jelas, bagaimana langkah awal itu memasuki dunia yang dipenuhi urusan politik dan birokrasi, namun di moment yang sama juga mempertemukan saya dengannya yang menyimpan keluasan pengalaman, kebijaksanaan, dan pandangan hidup ukhrawi.

Gedung DPD MPR RI menjadi salah satu ruang tempat saya belajar memahami dunia tersebut. Di sana, keputusan-keputusan dibicarakan, aspirasi diperjuangkan, dan kepentingan masyarakat dibawa ke dalam percakapan resmi negara. Segala sesuatu tampak berjalan dalam tata cara sidang, rapat, dokumen, agenda, dan berbagai prosedur.

Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar, untuk apa kekuasaan dijalankan, dan nilai apa yang seharusnya menuntun orang-orang di dalamnya?

Saya tidak menyangka, sebuah jawaban atas pertanyaan itu saya temukan saat percakapan singkat bersama Annangguru Syibli yang saat itu menjabat sebagai DPD RI dari Sulawesi Barat.

Hari itu, Sidang Paripurna telah usai. Orang-orang mulai meninggalkan ruang sidang, membawa berkas, percakapan, dan pikiran masing-masing. Saya pun bergerak menuju lift, di sana bertemu dengan Annangguru Syibli.

Di dalam lift itu, Annangguru menyampaikan sebuah pesan yang hingga kini tetap saya ingat: "Birokrasi tidak boleh kosong dari nilai-nilai agama," demikian ingatanku.

Kalimat itu sederhana, tidak berbelit-belit. Namun, seolah beliau sedang mengingatkan bahwa birokrasi jangan disalahfahami hanya bicara soal aturan, jabatan, kewenangan, dan administrasi. Di dalamnya harus ada nilai yang menjaga manusia agar tidak kehilangan arah.

Birokrasi bisa saja memiliki prosedur yang lengkap dan detail, tetapi bisa juga kehilangan empati. Apa pun itu, maksud dari semua itu adalah pelayanan kepada manusia. Ia bisa tampak tertib di atas kertas, tetapi tidak boleh kehilangan kejujuran ketika berhadapan dengan kepentingan.

Di situlah nilai-nilai agama menemukan tempatnya. Tidak sebatas kalimat-kalimat suci yang terdengar menenangkan dalam pidato. Nilai agama semestinya menjelma menjadi integritas, amanah, keadilan, kejujuran, dan keberanian untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.

Saat mengenang kembali waktu  itu, saya menyadari bahwa tidak semua pelajaran datang melalui peristiwa besar. Ada yang hadir dalam percakapan singkat, dalam perjumpaan tanpa rencana, bahkan dalam perjalanan beberapa lantai sebuah gedung. Annangguru Syibli Sahabuddin adalah bagian dari kenangan itu.

Belakangan saya baru tahu bahwa pijakan itu tertera jelas dalam kitab Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Saya membacanya saat mengawal Muhammad Zain di Mamasa. 

Secara umum, kitab itu bicara tentang kepemimpinan menjadi kewajiban syar'i untuk menjaga agama dalam mengatur urusan dunia (khilafatun nubuwwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya). Di sana, ada kontrak sosial, pemimpin wajib menegakkan keadilan dan melindungi rakyat, sedangkan rakyat wajib taat.

Begitu juga Al-Ghazali, dalam buku adab berpolitik terjemah dari Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk. Politik tidak lepas dari etika dan agama. Agama dan kekuasaan ibarat dua saudara kembar (ad-din wal mulk tawamani). 

Penguasa harus adil, rendah hati, dekat dengan ulama, tidak zalim, dan menjauhi hawa nafsu serta kemewahan. Penguasa dipandang sebagai bayangan Tuhan di bumi, sehingga wajib ditaati (selama menjaga keadilan dan syariat).

Begitu juga Muhammad Iqbal, memandang bahwa Islam adalah kesatuan agama dan politik, dikenal dengan Demokrasi spiritual, yaitu kedaulatan tertinggi milik Allah, sedangkan rakyat mengelolanya lewat musyawarah dan ijtihad kolektif, yang harus dilakukan oleh parlemen (ijma' modern).

Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.

Selamat Jalan Annangguru, pesan-pesan hikmahmu akan selalu menjadi pengingat dalam mengarungi kehidupan.

Al-Fatihah

MENGENANG ANNANGGURU KH. Muhammad Syibli Sahabuddin Jejak Ilmu, Pengabdian, dan Keteladanan

Oleh : Almadar Fattah 

Innalillahi wa innailaihi raji’un. Duka mendalam menyelimuti Tanah Mandar dan seluruh Sulawesi Barat atas berpulangnya Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin. Kepergian beliau bukan sekadar kehilangan seorang ulama, melainkan juga kehilangan sosok yang telah menorehkan jejak pengabdian dalam dunia keagamaan, pendidikan, sosial, dan politik. Nama beliau menjadi bagian dari perjalanan panjang Sulawesi Barat, dengan segala ikhtiar dan pengabdian yang telah dipersembahkan bagi masyarakat.

Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin dikabarkan berpulang ke rahmatullah pada Ahad malam, 11 Oktober 2026, pukul 21.45 WITA, di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Kabar duka itu meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, para santri, sahabat, kolega, serta masyarakat yang mengenal sosok beliau. Di tengah keheningan malam, kepergian seorang ulama karismatik ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki batas perjalanan, tetapi nilai-nilai kebaikan yang ditanamkannya dapat terus hidup melampaui usia.

Semasa hidupnya, Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin dikenal sebagai ulama yang memiliki keluasan peran. Beliau tidak hanya menekuni jalan dakwah dan pendalaman spiritual, tetapi juga mengambil bagian dalam membangun pendidikan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui ruang pengabdian publik. Perjalanan hidupnya memperlihatkan bahwa ilmu tidak semestinya berhenti di ruang pengajian, melainkan perlu menjelma menjadi tindakan nyata yang memberi manfaat bagi kehidupan bersama.

Dalam dunia pendidikan, beliau pernah mengemban amanah sebagai Rektor Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) pada periode 2006–2009. Amanah tersebut menempatkan beliau dalam perjalanan pengembangan perguruan tinggi di Tanah Mandar. Pendidikan, pada hakikatnya, bukan sekadar urusan memindahkan pengetahuan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, melainkan juga membentuk karakter, menumbuhkan kesadaran, dan menyiapkan manusia agar mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan akar nilai dan kebudayaannya.

Pengabdian beliau kemudian berlanjut di tingkat nasional. Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah pemilihan Sulawesi Barat selama dua periode, yakni 2009–2014 dan 2014–2019. Kepercayaan masyarakat tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan pengabdiannya sebagai tokoh daerah yang membawa aspirasi Sulawesi Barat ke ruang perwakilan nasional. Jabatan itu sekaligus memperlihatkan persinggungan antara nilai-nilai keulamaan dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di lingkungan Nahdlatul Ulama, beliau juga dikenal melalui pengabdiannya sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Barat pada periode 2009–2024. Dalam organisasi keagamaan, kepemimpinan bukan hanya tentang menjalankan struktur dan mengelola program, tetapi juga merawat persaudaraan, menjaga kesinambungan tradisi, serta memperkuat peran ulama dalam membimbing kehidupan umat. Jejak pengabdian tersebut menjadi bagian dari perjalanan organisasi Islam di Sulawesi Barat yang terus berhadapan dengan tantangan sosial dan perubahan zaman.

Dalam perjalanan politik, Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin juga mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Barat sejak 2017. Peran ini menambah dimensi lain dalam perjalanan hidupnya, memperlihatkan keterlibatan beliau dalam ruang politik dan organisasi. Bagi seorang tokoh publik, jabatan merupakan amanah yang selalu terikat dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Sementara bagi masyarakat, warisan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari jabatan yang pernah diduduki, tetapi juga dari rekam jejak, gagasan, dan kontribusi yang dapat dikenang.

Namun, untuk memahami sosok Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin secara lebih mendalam, perhatian tidak dapat dilepaskan dari perjalanan spiritualnya. Beliau dikenal sebagai tokoh tasawuf di Tanah Mandar sekaligus ulama dan mursyid Tarekat Qadiriyah. Dalam tradisi tasawuf, perjalanan spiritual mengajarkan manusia untuk menundukkan kesombongan, membersihkan hati, memperhalus akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nilai-nilai tersebut menjadi pengingat bahwa kedalaman ilmu agama semestinya berjalan beriringan dengan kerendahan hati dan kemuliaan perilaku.

Perjalanan pengabdian beliau bahkan telah melintasi batas daerah dan negara. Pada 1988–1989, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN Muslim Student Association (AMSA) di Islamabad, Pakistan. Beliau juga tercatat pernah menjadi pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat pada 1990 dan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta pada 1997. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perjalanan intelektual dan organisasinya telah terbentuk sejak usia muda, melalui perjumpaan dengan lingkungan pendidikan, gerakan mahasiswa, dan jaringan kepemudaan Islam.

Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin berpulang pada usia 58 tahun. Usia itu mungkin terasa singkat jika diukur dari panjangnya waktu, tetapi makna pengabdian tidak selalu ditentukan oleh berapa lama seseorang hidup. Ada manusia yang kehadirannya meninggalkan jejak dalam pemikiran, ada yang dikenang melalui perjuangannya, dan ada pula yang namanya tetap disebut karena peran yang pernah dijalankannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam diri beliau, perjalanan keulamaan, pendidikan, organisasi, dan politik menjadi bagian dari catatan yang patut dikenang sekaligus dipelajari secara jernih oleh generasi penerus.

Kini, ketika Annangguru KH. Muhammad Syibli Sahabuddin telah kembali ke hadirat Allah SWT, yang tersisa bagi kita bukan hanya kesedihan, melainkan juga tanggung jawab untuk merawat nilai-nilai baik yang pernah diperjuangkannya. Tanah Mandar dan Sulawesi Barat kehilangan seorang ulama dan tokoh publik, tetapi ilmu, keteladanan, serta rekam pengabdian yang terdokumentasi dengan baik dapat terus menjadi sumber pembelajaran bagi generasi mendatang. Sebab, kematian mengakhiri perjalanan jasmani, tetapi kebaikan yang diwariskan dapat terus menemukan jalannya di dalam ingatan dan kehidupan manusia. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah beliau, mengampuni segala khilafnya, melapangkan kuburnya, dan menempatkannya di sisi terbaik-Nya. Selamat jalan, Annangguru. Semoga ilmu menjadi cahaya, pengabdian menjadi jejak, dan keteladanan menjadi warisan yang tak lekang oleh waktu. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Penulis : Pemerhati Sastra & Budaya Tahun 90-an di Makassar.

Menata Birokrasi di Awal Pemerintahan: Keniscayaan, Bukan Pelanggaran

Oleh: Hajrul Malik

(Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Barat Bidang Kerjasama Antar Lembaga) 

DISETIAP awal pemerintahan, selalu ada satu fase yang tak terhindarkan: penataan birokrasi. Fase ini kerap memicu polemik, terutama ketika menyentuh rotasi, mutasi, hingga penonaktifan jabatan (non-job) aparatur sipil negara (ASN).

Apa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat hari ini sesungguhnya bukan anomali. la merupakan bagian dari dinamika transisi kepemimpinan-antara kebutuhan mempercepat kinerja pemerintahan dan kewajiban menjaga tertib administrasi dalam sistem nasional ASN.

Pertanyaannya, apakah penataan birokrasi di awal pemerintahan dapat dipandang sebagai pelanggaran, atau justru sebuah keniscayaan?

Setiap kepala daerah memikul mandat politik yang harus segera diterjemahkan ke dalam kerja pemerintahan. Dalam konteks itu, birokrasi bukan sekadar struktur administratif, melainkan mesin utama yang menentukan berhasil atau tidaknya agenda pembangunan.

Tanpa penataan birokrasi, program akan berjalan lambat, koordinasi tidak efektif, dan akselerasi pembangunan terhambat. Karena itu, langkah penataan kelembagaan yang dilakukan sejak awal pemerintahan harus dipahami sebagai fondasi untuk membangun pemerintahan yang bekerja.

Rotasi, mutasi, bahkan non-job bukanlah tujuan, melainkan konsekuensi logis dari proses penyesuaian organisasi.

Dalam kerangka hukum, kewenangan tersebut memiliki dasar yang jelas. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diberikan mandat untuk mengelola ASN, termasuk melakukan mutasi dan rotasi.

Dengan demikian, penataan birokrasi bukan tindakan di luar hukum, melainkan bagian dari fungsi manajerial pemerintahan yang sah.

Memang, dalam praktiknya terdapat prosedur administratif yang harus dilalui, termasuk koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun dinamika yang muncul dalam proses tersebut semestinya ditempatkan sebagai persoalan sinkronisasi administratif, bukan pelanggaran substansi kebijakan.

Perdebatan yang mengemuka sejatinya mencerminkan dua kepentingan yang sama-sama penting: sistem merit yang menjamin profesionalitas ASN, dan kebutuhan daerah yang menuntut kecepatan serta efektivitas pemerintahan.

Di satu sisi, sistem merit harus dijaga agar birokrasi tetap netral dan profesional. Namun di sisi lain, birokrasi tidak boleh menjadi struktur yang kaku dan menghambat gerak pemerintahan.

Di sinilah pentingnya keseimbangan.

Penataan birokrasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak dimaksudkan untuk keluar dari sistem merit, melainkan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi sesuai kebutuhan riil daerah.

ASN memang memiliki sistem karier yang dilindungi. Namun pada saat yang sama, ASN adalah bagian dari organisasi yang dinamis dan dituntut untuk adaptif terhadap perubahan. Penempatan ASN tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan organisasi dan pelayanan publik.

Respons administratif dari Badan Kepegawaian Negara perlu dipahami secara proporsional.

Peran BKN sebagai pembina sistem ASN nasional tentu penting dan harus dihormati. Namun hubungan antara pemerintah daerah dan BKN seharusnya diposisikan sebagai kemitraan dalam menjaga keseimbangan antara regulasi dan kebutuhan daerah.

SIMPOSIUM NASIONAL || Kongres Rakyat Balanipa Desak Pemerintah Buka Keran Moratorium DOB

Sulawesi Barat, 3 April 2026 – Kongres Rakyat Balanipa I menggelar Simposium Nasional secara daring pada Kamis, 3 April 2026. Forum ini menjadi ruang konsolidasi dan diskusi strategis mengenai aspirasi pembentukan Kabupaten Balanipa, yang perjuangannya telah berlangsung hampir 19 tahun.

Simposium menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, anggota DPR RI Ajbar Kadir, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat Amujib, serta Sekretaris Jenderal Forum Konsolidasi Nasional (Forkonas) Pemekaran Daerah, Abdurahman Sang. Simposium dimoderatori oleh Adi Arwan Alimin.

Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pemekaran daerah otonomi baru (DOB) pada dasarnya merupakan keniscayaan dalam sistem demokrasi Indonesia.

"Pemekaran adalah cara menghormati aspirasi dan dinamika demokrasi lokal, sekaligus menjaga agar rentang kendali pemerintahan lebih dekat dan responsif kepada masyarakat," ujar Wamendagri via Zoom Jumat (3/4/2026).

Namun ia juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini masih berada di bawah tekanan. Hingga kini terdapat sekitar 370 usulan DOB yang masih menunggu respons pemerintah—angka yang menurutnya menunjukkan besarnya aspirasi daerah sekaligus menuntut kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.

Bima Arya menegaskan bahwa moratorium bukan penolakan permanen, melainkan jeda untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif sebelum pemekaran kembali dibuka.

Forkonas: PP Desain Besar Pemekaran Jadi Kunci

Sekjen Forkonas Pemekaran Daerah, Abdurahmansyah, menyebut bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang desain besar pemekaran daerah menjadi kunci utama terbukanya keran moratorium.

"Forkonas hadir untuk terus menghubungkan aspirasi 370 calon DOB di seluruh Indonesia. Kami terus bertemu pemerintah dan DPR RI untuk mengawal agar PP tentang desain besar pemekaran daerah segera diterbitkan. Tanpa PP itu, keran moratorium akan sulit dibuka," tegasnya.

Anggota DPR RI Tegaskan Dukungan untuk Balanipa

Anggota DPR RI Ajbar Kadir yang hadir dalam sesi kedua simposium menyatakan keyakinannya terhadap kelayakan Balanipa sebagai DOB.

"Saya meyakini betul bahwa Balanipa ini sesuatu yang niscaya. Kita memiliki SDM dan potensi SDA yang bisa menopang pemekaran ini. Jadi kita harus terus menjaga ikhtiar bersama hingga Kabupaten Balanipa benar-benar terwujud," katanya.

Balanipa: Legitimasi Historis dan Kesiapan Institusional

Aspirasi pembentukan Kabupaten Balanipa memiliki landasan yang kuat. Balanipa adalah bekas pusat kekuasaan Kerajaan Balanipa, salah satu entitas bersejarah dalam peradaban Mandar di Sulawesi Barat.

Sejak tahun 2014, Kabupaten Balanipa telah masuk dalam kelompok 22 DOB yang dinyatakan layak dimekarkan dan telah menerima Amanat Presiden (Ampres). "Namun pergantian pemerintahan membawa serta kebijakan moratorium yang menghentikan proses tersebut," ujar Ketua KAPP Kabupaten Balanipa, Dr. Mujirin Yamin saat sesi dialog dalam simposium. 

Moderator simposium, Adi Arwan Alimin, mengingatkan bahwa perjuangan ini bukan sekadar romantisme sejarah. "Ketika masyarakat Balanipa mendorong pemekaran, mereka tidak hanya berbicara tentang birokrasi—mereka berbicara tentang pengakuan atas identitas dan masa depan mereka sendiri," ujarnya.

Simposium juga menekankan bahwa keniscayaan pemekaran harus diiringi kesiapan konkret: kapasitas SDM, perencanaan pembangunan yang matang, dan integritas kepemimpinan.

Rekomendasi Simposium

Forum Simposium Nasional Kongres Rakyat Balanipa I merumuskan beberapa poin penting, di antaranya:

1. Mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan PP tentang desain besar pemekaran daerah sebagai syarat terbukanya moratorium DOB.

2. Mendorong evaluasi moratorium yang transparan, dengan indikator yang jelas dan roadmap yang terukur.

3. Menegaskan bahwa Kabupaten Balanipa memiliki legitimasi historis, kultural, dan administratif yang cukup kuat untuk segera direalisasikan.

4. Mengajak seluruh elemen masyarakat Balanipa untuk mempererat konsolidasi dan mematangkan kesiapan institusional menuju pembentukan DOB.

5. Membentuk Tim Konsolidasi Percepatan Pemekaran DOB Kabupaten Balanipa 

Tentang Kongres Rakyat Balanipa

Kongres Rakyat Balanipa adalah forum konsolidasi masyarakat yang mendorong terwujudnya Kabupaten Balanipa sebagai daerah otonomi baru di Sulawesi Barat. Kongres pertama ini digelar pada 2-4 April 2026 secara daring dengan peserta dari berbagai daerah, termasuk diaspora Balanipa di seluruh Indonesia.

Diterbitkan oleh Panitia Simposium Nasional Kongres Rakyat Balanipa I, 

PP Darul Mahfudz, Tinambung 4 April 2026

AKHIR TAHUN DAN PEMBUKTIAN JANJI || SDK Perkuat Tata Kelola Birokrasi Bersih

Oleh: Hajrul Malik 

Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Barat

Akhir tahun selalu memberi ruang jeda. Jeda untuk menoleh ke belakang, menakar apa yang telah dijalani, sekaligus menimbang arah yang hendak dituju. Di ruang inilah pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menemukan maknanya—bukan sekadar seremoni birokrasi, melainkan bagian dari proses panjang membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan beradab.

Ucapan selamat tentu patut disampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik. Kepercayaan yang diberikan bukan datang tiba-tiba. Ia melalui proses seleksi, termasuk wawancara terbuka, yang menghadirkan harapan publik akan birokrasi yang diisi oleh mereka yang memang layak, bukan sekadar dekat. Di tengah iklim skeptisisme publik terhadap birokrasi, proses semacam ini menjadi penting untuk menjaga rasa keadilan dan kepercayaan.

Dalam pengalaman pemerintahan, jabatan Eselon II adalah simpul kerja. Di sanalah visi gubernur diuji dalam praktik, dan kebijakan diuji dalam realitas. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan pidato atau dokumen perencanaan. Dibutuhkan kepemimpinan yang mau mendengar, berani memutuskan, dan siap bekerja lintas batas kewenangan.

Tantangan Sulawesi Barat tidak ringan. Soal pelayanan dasar, ekonomi rakyat, hingga pengelolaan sumber daya daerah menuntut birokrasi yang tidak bekerja sendiri-sendiri. Pelantikan ini diharapkan memperkuat sinergi antar-perangkat daerah, sekaligus mengikis sekat-sekat ego sektoral yang selama ini kerap menghambat laju kerja pemerintahan.

Di titik inilah publik menggantungkan harapan agar para pejabat yang dilantik mampu menggerakkan Pancadaya Gubernur secara lebih nyata. Pancadaya bukan sekadar arah kebijakan, tetapi kompas kerja. Ia membutuhkan keberanian menerjemahkan visi menjadi program yang saling terhubung dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem, saya melihat bahwa upaya membangun birokrasi bersih bukan pekerjaan instan. Ia membutuhkan konsistensi, keteladanan, dan keberanian untuk menjaga proses tetap berada di rel yang benar. Seleksi terbuka dan penempatan berbasis kompetensi adalah langkah awal yang penting, meski tentu belum sempurna.

Akhir tahun ini memberi satu catatan: janji tata kelola birokrasi yang bersih yang disampaikan SDK tidak berhenti pada narasi. Ia mulai menemukan bentuk dalam kebijakan dan proses. Tugas berikutnya adalah memastikan bahwa semangat ini terus dijaga, diperluas, dan diwujudkan dalam kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Barat.

Menutup tahun, harapan itu sederhana namun mendasar: birokrasi yang bekerja dengan hati, melayani tanpa pamrih, dan setia pada amanah publik. Dari sanalah kepercayaan tumbuh, dan dari sanalah pembangunan menemukan maknanya.

Selamat bekerja bapak bapak dan ibu ibu. Selamat bergabung di circle Pancadaya...

Membuka Harapan dari Bumi Sulbar

Membuka Harapan dari Bumi Sulbar: Apresiasi atas Langkah Strategis Gubernur SDK dalam Ketahanan Pangan

Catatan Safardy Bora

Alhamdulillah, di tengah riuhnya tantangan global dan keluh kesah pangan dunia yang tak kunjung usai, dari tanah Sulawesi Barat, kita menyaksikan seberkas cahaya muncul. Sebuah langkah berani, nyata, dan penuh harap ditempuh oleh Gubernur Sulbar, Dr. Suhardi Duka. Dalam rapat koordinasi yang digelar 17 Juli 2025, beliau bukan hanya menekankan urgensi perluasan area tanam, tetapi juga bersedia turun langsung menembus sekat-sekat administratif dan struktural demi membuka ruang kehidupan: sawah-sawah baru, pangan bagi rakyat.

Langkah Gubernur SDK memerintahkan Dinas Pertanian untuk tidak ragu mengajukan potensi cetak sawah meski berada dalam kawasan hutan lindung (selama tidak termasuk kawasan konservasi) patut diapresiasi sebagai upaya inovatif dan taktis. Di sinilah peran seorang pemimpin diuji—bukan semata mengelola regulasi, melainkan menavigasi jalan keluar dari keruwetan kebijakan demi kepentingan publik.

Namun demikian, agar langkah ini tidak menjadi letupan sesaat yang kehilangan arah, ada baiknya kita menimbang beberapa pendekatan strategis agar program cetak sawah berjalan dengan baik, lestari, dan berdaya guna:

1. Pemetaan Potensi Berbasis Data Spasial dan Sosial Setiap wilayah memiliki riwayat ekologis dan sosialnya sendiri. Perlu pendekatan berbasis peta tutupan lahan (land cover) terkini, peta tanah, dan kerawanan bencana, dikombinasikan dengan data sosial—siapa yang akan mengolah, bagaimana sistem pengairannya, dan apa dampak sosialnya. Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan BIG memiliki sumber daya data yang bisa disinergikan dengan Pemprov Sulbar.

2. Revitalisasi Irigasi dan Inovasi Tata Air Mikro Cetak sawah tidak boleh dipisahkan dari soal air. Bukan sekadar membuka lahan, tapi membangun sistem pengairan yang sesuai dengan topografi Sulbar yang banyak berbukit dan berlembah. Teknologi embung kecil, pompanisasi tenaga surya, hingga sistem irigasi tetes untuk kawasan marginal dapat menjadi solusi alternatif.

3. Kemitraan dengan TNI dan Perguruan Tinggi Cetak sawah pernah berhasil di masa lalu karena ada dukungan penuh dari TNI sebagai pelaksana di lapangan. Demikian pula, pelibatan perguruan tinggi seperti Unasman, Unsulbar, dan Polbangtan bisa memperkaya pendekatan dengan riset-riset inovatif dan pendampingan teknologi tepat guna.

4. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh seberapa dalam masyarakat diajak terlibat. Keterbukaan informasi, pendekatan musyawarah desa, dan pola bagi hasil yang adil akan membuat para petani merasa memiliki dan menjaga sawah barunya seperti menjaga anak sendiri.

5. Diversifikasi Pangan Lokal Walau beras menjadi target utama, Gubernur SDK juga dapat menjadikan momentum ini sebagai jalan masuk untuk mengangkat kembali pangan lokal Sulbar: jagung gigi kuda, ubi, sorgum, sagu, dan talas. Ketahanan pangan bukan hanya soal stok beras, tetapi tentang keragaman sumber gizi.

Langkah Gubernur SDK sejatinya merupakan tanggapan serius terhadap tantangan besar Indonesia: food insecurity. FAO (2023) mencatat bahwa setidaknya 58 juta rakyat Indonesia berada dalam kondisi moderate food insecurity. Maka dari itu, langkah Sulbar mencetak sawah bukan sekadar proyek pertanian, melainkan strategi peradaban: mempertahankan kedaulatan bangsa dari ancaman lapar.

Dan di akhir renungan, kita kembali pada satu hikmah: tanah yang subur tidak hanya diukur dari tingkat kesuburan lahannya, tetapi dari keberanian pemimpinnya menanam harapan di tengah sempitnya kemungkinan.

Teruskan, Gubernur SDK. Sulbar sedang menanam masa depannya.

Salam Dari Kaltim 

Safardy Bora

MENELUSUR JEJAK AWAL KERAJAAN SENDANA

Catatan Darmansyah 

Kembali mendiskusikan “Eksistensi Kerajaan Sendana”.

Mengawali pembahasan ini, penggagas – memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, “APA PERBEDAAN ANTARA BANGSA & NEGARA ?. 

Kami tidak menyampaikan defenisi negara dan bangsa menurut para ahli, tapi merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang sudah baku dan sudah disempurnakan. 

(1) Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik (Lembaga Adat/ pen.) dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan bersama (tujuan nasional). 

(2) Berbeda dengan pengertian bangsa. Bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, bersamaan geografisnya, adat-istiadat, bahasa, sejarah, serta pemerintahan sendiri.

Demikian pula dalam amandemen (perubahan) UUD 1945 Pasal 18B; secara tegas membedakan dan mengakui keberadaan kerajaan/ bekas kerajaan – baik yang masih hidup, maupun yang dalam proses penataannya. Juga mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat.

(1) Negara/ Kerajaan. UUD ’45 Pasal 18B ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewah yang diatur dengan Undang-Undang;

(2) Bangsa/ Masyarakat Hukum Adat. UUD ’45 Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

****

Kerajaan Balanipa didirikan disekitar abad ke- 16 oleh I Manyambungi Todzilaling yang mempersatukan Appe’ Banua Kaiyyang: (1) Masyarakat Hukum Adat Napo, ketuanya digelar Tomakakak Napo (2) Masyarakat Hukum Adat Mosso, ketuanya digelar Tomakakak Mosso (3) Masyarakat Hukum Adat Samasundu, ketuanya digelar Tomakakak Samasundu (4) Masyarakat Hukum Adat Todzak-Todzang, ketuanya digelar Tomakakak Todza’todzang.

Pertanyaannya adalah: Kesatuan Masyarakat Hukum Adat apa yang dipersatukan Daeng Palulung sehingga di Sa’rawang dapat disebut sebagai sebuah kerajaan ?