HM. SAID SAGGAF : Bupati Pertama Kabupaten Mamasa

        Mamasa pada tahun 1940. Ketika itu Mamasa masih dalam status pemerintahan kewedanan. Meski masih kewedanan tapi Mamamsa sudah sangat dikenal dengan panorama alamnya yang memesona.  Drs. HM. Said Saggaf, M.Si[1] lahir disebuah yang terletak di Desa Buntu Buda pada 27 Desember 1942. Said Saggaf adalah buah cinta dari pasangan Saggaf dengan Hj. Sannang.

             

Dalam darahnya masih mengalir turunan Bugis. Ia lahir 4 bersaudara, Hj. Nadira, Said Saggaf, Hj. Salwiyah dan Syarifuddin Saggaf. Said Saggaf melalui masa kecilnya di Mamasa. Ia mulai sekolah di SR 2 Mamasa selama 6 tahun dan lanjut SMP di kota yang sama. Pada saat kelas 3 SMP ia pindah ke Parepare dan menamatkan pendidikannya di kota niaga tersebut.

             

Said Saggaf melalui proses pertumbuhannya dengan biasa-biasa. Ia suka mandi-mandi dan main bola layaknya anak kebanyakan. Padahal Said Saggaf secara ekonomi lahir dari keluarga yang tergolong berada di Mamasa. Kakeknya adalah orang pertama yang memiliki mobil di Mamasa. Bahkan Saggaf, bapaknya sudah memakai motor gede, Harley Davidson.

            

Said Saggaf sejak SD sampai SMP tidak ada yang menonjol dari segi pendidikan. Nanti pada saat di SMA barulah agak menonjol, terutama bahasa Inggrisnya. Tahun 1962 ia lanjut kuliah di UNHAS mengambil Fakultas Sospol jurusan administrasi Negara. Ia tak terlalu aktif dalam organisasi mahasiswa kecuali organisasi daerah. Dulu ia sempat menjadi Ketua KPMPM (Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mamasa), wadah berhimpunnya mahasiswa Polmas di Makassar. Ia aktif bersama Yultan Lebu, Sumama (Wonomulyo), Muhammad, Madjid Burhan (Tinambung) dan Yonatan Puallilin (Mamasa).

 Pada saat Said Saggaf sudah di tingkat lima di Unhas, ia mendaftar pegawai dan lulus jadi PNS dan ditempatkan di Kabupaten Sidrap. Ia beruntung sebab diangkat jadi PNS. Praktis kuliahnya putus meski sesungguhnya ia  diberi kesempatan tetap kuliah oleh Zainal Wali Amrullah yang saat itu menjabat sebagai Kepala Direktorat PMD Provinsi Sulawesi Selatan, namun ia tetap konsentrasi untuk bekerja sebagai PNS.

Menjadi PNS tentu saja hidupnya berubah. Tahun 1972 ia menjadi Kepala Kantor PMD Kabupaten Takalar dan menikah dengan seorang dara Bugis yang bernama Hj. Aisyah. Ketika salah seorang pejabat di jajaran PMD Takalar ditugasi kuliah di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta, Anwar Bangki’. Anwar Bangki menolak sehingga atas nama Pemerintah Provinsi, ia lalu menugaskan Said Saggaf sampai tahun 1974 dan kembali ke Sulawesi Selatan. Disana ia diangkat menjadi Kepala Sub Dit Prasarana Perekonomian Desa Kantor PMD Provinsi Sulawesi Selatan 1975-1977.

Said Saggaf dekat dengan Ketua DPRD Kabupaten Wajo, H. A. Mungkace, sehingga ia meminta agar bisa ditugaskan di daerah Wajo. Atasannya, Zainal Wali Amrullah saat itu juga setuju sehingga ia dipindah tugaskan menjadi Kepala PMD Kabupaten Wajo. Ia bertugas disana delapan tahun lebih dan berhasil menjadikan Kantor PMD Wajo sebagai pilot project Kantor PMD se-Indonesia Timur.

Pada tahun 1985 ia dipindah tugaskan menjadi Kepala PMD Kota Makassar sampai tahun 1989. Walikota saat itu dijabat oleh Yansi Raib. Selanjutnya HZB. Palaguna, Gubernur Sulsel mengangkatnya menjadi Sekda di Kabupaten Soppeng mulai 1989 sampai 1993. Atas berbagai prestasi yang sempat ia raih sehingga DPRD Kabupaten Bantaeng memilihnya menjadi Bupati selama satu periode (1993-1998)

Setelah mengakhiri jabatannya sebagai Bupati Bantaeng, ia kembali diangkat oleh Gubernur Palaguna untuk menjadi Kepala Diklat Provinsi Sulawesi Selatan dan dijalaninya sampai tahun 2001. Periode 2001-2002 ia bekerja sebagai widyaswara pada diklat regional IV Makassar, sekaligus pangkatnya dinaikkan dari Pembina utama muda golongan IV/C ke utama madya golongan IV/D.

Ketika Mamasa resmi menjadi Kabupaten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, atas nama Menteri Dalam Negeri, Gubernur HZB. Palaguna menunjuknya sebagai pejabat Bupati Mamasa. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2003, Said Saggaf dipasangkan dengan Victor Paotonan, S.Sos sebagai Calon Bupati Mamasa untuk jabatan Bupati periode 2003-2008. Saat itu pemilihan di parlemen Mamasa dimenangkan oleh pasangan ini.

Demikianlah, ia resmi menjadi Bupati Mamasa dengan kondisi betul-betul memulainya dari nol. Mamasa pada waktu itu betul-betul terbelakang sehingga yang dilakukan pertama kali adalah memperbaiki prasarana dasar, baik infrastruktur maupun seperti pendidikan, pariwisata, kesehatan dan pertanian.   

Ia juga mengajak DPRD Mamasa selaku mitra pemerintah daerah agar anggaran APBD sebagian besar diperuntukkan untuk dialokasikan pada pembukaan akses jalan antar kabupaten, kecamatan dan desa. Akses jalan dimulai dengan rintisan dan pengerasan seperti jalur Mamasa-Tabang-Tator langsung dibuka dengan lebar delapan meter.

Said Saggaf ingin mewujudkan Mamasa sebagai kota wisata untuk menarik minat wisatawan masuk ke daerahnya. Berbagai pertimbangan itu didasari oleh pengakuan turis-turis yang sempat masuk ke Mamasa. Para Turis itu menilai Mamasa sebagai kota yang indah, beautiful scenary. Dengan demikian, tak ada jalan lain selain membangun infrastruktur dan prasarana dasar. Setelah itu baru beralih ke pembangunan kantor bupati, DPRD, Gabungan dinas-dinas, kantor camat, puskesmas dan sekolah-sekolah yang semuanya harus bertingkat dua, terutama sekolah yang berada di ibukota Mamasa.

Said Saggaf menilai bahwa Kabupaten Mamasa adalah kabupaten yang SDM-nya rendah dalam semua lini, baik aparat maupun pemerintah. Maka selaku bupati, ia ingin membuat perubahan mendasar, yaitu perubahan pola fikir dan perilaku.  Dengan dasar itu, ia berobsesi menjadikan Mamasa sebagai kota mungil, small beautiful. Ia juga ingin akses jalanan antar kecamatan dan desa meningkat agar  mobilitas barang dan uang menjadi lancer. Dengan demikian, maka periodenya yang lima tahun bisa berpacu dengan kabupaten lain yang ada di Sulawesi Barat.

Hal yang juga sangat ia perhatikan adalah toleransi antar umat beragama. Mengingat Mamasa adalah kabupaten yang mayoritas beragama Kristen dan kepercayaan alu’ todolo’-Mappurondo bisa terjalin untuk memfaktualkan pesan  Mesa Kada Dipotuo Patang Kada dipomate.[2]

---

[1] Bupati Pertama Kabupaten Mamasa Periode 2003-2008

[2] Sarman Sahuding, 2006

UNSULBAR : Memukau di Panggung

PELUANG KEMENANGAN ABM DI MAMUJU

Tari Kreasi Peppio Mekkatta Malunda

Inilah Sang Bayi Langit itu.

MENJAGA PERSAUDARAAN WALAU BERBEDA ITULAH BHINNEKA TUNGGAL IKA

Oleh: Drs. Darmansyah[1]

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada adinda, Muhammad Ridwan Alimuddin (Pustakawan Armada Pustaka Mandar) yang telah dengan sudih bersilaturrahmi, memberikan tanggapan terhadap tulisan saya berjudul “Bhinneka Tunggal Ika Dalam Perspektif Mandar”. Beliau memberikan tanggapan di Radar Sulbar edisi 13 januari 2017 dalam halaman opini dengan judul “Apakah Kata “Tunggal” dalam Bhinneka Tunggal Ika Bahasa Mandar.
 

Tentu kita sepakat bahwa tujuannya adalah menjalin hubungan bersahabatan yang lebih akrab. Dan tidak setuju jika merusak hubungan silaturrahmi. Perbedaan pendapat bila disikapi secara arif dan bijaksana tentulah menambah keakraban diantara kita. Begitu juga perbedaan pendapat akan menjadi rahmat bila niatnya untuk menemukan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan ummat.

Opini yang saya tulis di Radar Sulbar edisi 9 januari 2016 bukanlah semata-mata dilatar belakangi polemik di dunia maya atas pernyataan saya pada saat menjadi pemateri diskusi akhir tahun di gedung Assamalewuang kabupaten Majene, 30 Desember 2016. Sebelumnya juga menyampaikan materi yang sama pada orasi dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dalam acara “Nusantara Bersatu” yang diselenggarakan oleh Dan Dim 1401 Majene di lapangan Prasamya Majene. Tulisan/Opini di Radar Sulbar lebih dari menjalin persatuan dalam keberagaman demi keutuhan NKRI yang didalamnya juga bagian dari suku, bahasa dan budaya Mandar.

Adinda sendiri mengakui bahwa pernyataan itu telah dikutip di media online, Mandarnews.com (30 desember 2016), dengan kalimat sebagai berikut “Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyang Indonesia tidak berasal dari bahasa Sansekerta. Tapi berasal dari bahasa Mandar. Saya katakan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kata bahasa Mandar itu. Bhinneka tunggal, tunggal bahasa Mandar, Situnggalang. Bukan bahasa Sangsekerta itu Bhinneka Tunggal Ika, saya katakana bahasa Mandar. Tunggal mesa kan. Inggai situnggalang, berduel”. Tulisan yang sepotong-sepotong itu, bukanlah pernyataan yang utuh karena ada perdebatan, pertanyaan kemudian diklarifikasi.

Perlu diketahui bahwa acara yang digelar pada tanggal 30 desember 2016 itu, merupakan forum ilmiah. Dialogis yang sekali lagi merupakan diskusi, perdebatan, pertanyaan, dan klarifikasi yang utuh, bukan kutipan sepotong-sepotong. Dan kesimpulannya tentu ada pada panitia penyelenggara. Supaya pernyataannya sempurna saya berharap utuk tidak mengutip di media online, lebih baik bersilaturrahmi secara langsung.

Saya hanya mengingatkan kepada pembaca yang budiman akan pesan keimanan di dalam kitab kebenaran mutlak “Ya ayyuhal-lazina amanu in ja ‘akum fasiqum binaba’in fa tabayyanu an tusibu qaumam bijahalatin fa tusbihu ‘ala ma fa ‘altum nadimin: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu (QS: Al-Hujurat; 6). Harus dijadikan pembelajaran bahwa berita yang tidak sempurna (tidak utuh), dipotong-potong lebih-lebih yang beredar di dunia maya, sering kali menimbulkan perselisihan. Apalagi jika didorong keegoisan pribadi, merasa pintar dan benar sendiri – orang lain bodoh dan salah. Tentu bukanlah itu sebagai warga Negara yang baik dan sangat jauh dari hakekat Bhinneka Tunggal Ika.

Alhamdulillah, adinda juga telah membenarkan bahwa kata “Tunggal” ada juga dalam kosa kata bahasa Mandar (paragraf-4) yang juga bisa ditemukan dalam kosa kata bahasa lain di Nusantara lalu mengutif beberapa daerah yang menggunakan juga kosa kata “Tunggal”. Dan saya pikir tidak ada salahnya, jika orang lain juga menggunakan dan mengakui sebagai bahasanya. Perlu diingat bahwa pada mulanya manusia berasal dari diri yang satu dan bahasanya pasti sama (satu), karena beranak-pinak (populasi) serta perkembangan peradaban, maka perkembangan bahasapun mengikutinya. Dan tidak menutup kemungkinan dikemudian hari, ada kosa kata bahasa Mandar yang diakui sebagai bahasa dunia.

Kamus bahasa Mandar yang disusun oleh Abdul Muttalib yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta (1977) tentu kita sependapat bahwa bukanlah satu-satu rujukan. Banyak kosa kata bahasa Mandar dan kaya makna tidak ditemukan dalam karya Abdul Muttalib.
 

Adinda Ridwan yang saya hormati !. Makna yang saya maksudkan dalam tulisan itu, khususnya pada paragraf pertama. Poinnya adalah, bahwa hakekat atau makna kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semua budaya, bahasa, ras, suku, agama dan kepercayaan bersatu dalam Ke-Bhinneka-an. Beragam tetapi terbingkai secara tunggal kedalam NKRI. Adapun sejarah proses penciptaan lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyang Bhinneka Tunggal Ika, saya percaya kita semua juga sudah mempelajarinya.

Referensi dan atau rujukan terhadap Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyang Bhinneka Tunggal IKa tentulah tidak sedikit diantara anak bangsa yang paham dan telah membacanya. Saya mempunyai pengalaman pribadi (tentu bukan kebanggan), pernah menjadi mahasiswa (S2) Pasca Sarjana pada jurusan Hukum Tata Negara (tidak selesai), juga pernah juara harapan 2 pada lomba pidato dan debat tentang Pancasila (Simulasi P4) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, mewakili kabupaten Majene (1994/1995). Dari pengalaman dan hasil kajian-kajian itu dapat menjadikan diri serta menunjukkan karakter yang mulia sebagai bangsa yang berdudaya.

Poin yang harus diambil dari semua tulisan serta pidato-pidato saya tentang Bhinneka Tunggal Ika, adalah agar kita sebagai warga Mandar tetap terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukan hanya kata “Tunggal” yang harus dibesar-besarkan, sehingga melahirkan kesan, bahwa Darmansyah itu sebagai ketua DPRD kabupaten Majene, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Sulbar, Pendiri Taman Bacaan Bura’ Sendana, tidak paham Bhinneka Tunggal Ika.
Saya memohon ma’af kepada semua pihak, jika saya mengharapkan tanggapan akan adanya gagasan-gagasan baru, pemikiran-pemikiran baru, ide-ide baru yang cemerlang untuk mempertebal rasa persatuan dalam ke-Bhinnekaa-an dengan tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukan justru merusak hubungan persaudaraan diantara anak bangsa.

Masyarakat Sejarawan Indonesia Sulawesi Barat berencana bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Universitas Sulawesi Barat akan mengadakan Silaturrahmi melalui dialog kebangsaan dengan tema “Bhinneka Tunggal Ika Dalam Perspektif Mandar”. Kepada semua pihak mulai dari Akademisi, kalangan profesi, politisi, sejarawan, budayawan, pelajar, masyarakat secara umum untuk mengikuti acara tersebut. MSI berharap semoga dalam acara itu dapat melahirkan pemikiran, gagasan, ide yang berasal dari tanah Mandar untuk Indonesia yang lebih baik. Jadwalnya akan diumumkaan kemudian.

---

[1] Pendiri Taman Bacaan Bura’ Sendana, Ketua DPRD Majene dan Ketua MSI Cabang Sulawesi Barat

Inilah Towaine Mandar

Penerbit Erlangga Berbagi Bacaan ke RUMPITA

LAWATAN SEJARAH : DISINILAH LELUHUR KITA MEMESRAI KEHIDUPANNYA.

Rekam Jejak literasi Rumah Pustaka sebelum berubah nama menjadi RUMPITA (Rumah Kopi dan Perpustakaan)

MSI Sulbar: Lawatan Sejarah

PENYUSUNAN PETA STRATEGIS DAN KPI KEMENSOS 2016 MELALUI METODE BALANCESCOCARD

 

Oleh : Eva Rahmi Kasim

            Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial tahun 2015,  ditandai dengan  adanya  pelaporan yang masih berorientasi pada kegiatan dan belum menggambarkan laporan kinerja yang sesungguhnya. Situasi ini tentu berpengaruh  terhadap pencapaian kinerja Kementerian Sosial  secara keseluruhan. Berangkat dari situasi yang kurang menggembirakan ini, Biro Perencanaan melakukan reformulasi perencanaan strategis Kementerian Sosial dengan pendekatan Balancescorard (BSC), yang dimulai secara bertahap sejak Oktober lalu dengan melibatkan para perencana dan fungsional terkait dengan perencanaan dan kebijakan di lingkungan Kementerian Sosial. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Sosial, dan tentunya mencapai penilaian SAKIP level A.

            Pendekatan metode Balances corecard  diadopsi karena pendekatan ini memiliki keunggulan lebih dari pendekatan yang dianut selama ini yang hanya bersifat normatif, umum  dan generik serta multi tafsir. Balances corecard  menawarkan pendekatan yang lebih pasti, spesifik, terukur dan jelas waktunya sehingga tidak multi tafsir. Menurut nara sumber, pakar balanced scorecard pemerintah Suyuti Marzuki yang juga telah menyelesaikan studi masternya bidang coastal engineering andmanajemen (2005) ini, pendekatan Balances corecard sudah banyak diadopsi dalam perencanaan strategis beberapa instansi pemerintah di Indonesia.  Keunggulan BSC adalah dapat menyeimbangkan indikator kepentingan perspektif Stake Holders dengan kepentingan performa lain yang mengacu ke masa depan, keseimbangan constituent internal dan eksternal organisasi, serta keseimbangan antara performa masa lalu dengan indikator yang berbentuk ukuran proses dan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

            Menurut Suyuti -yang banyak memberikan asistensi reformulasi dan rekonstruksi perencanaan strategis - beberapa Kementerian dan juga pemerintah daerah di Indonesia ini,   keunggulan lain metode ini adalah:

-       Memudahkan  organisasi menetapkan dan membangun Visi, Misi dan Peta Strategi,

-       Memudahkan mendefinisikan dan mengkomunikasikan Sasaran Strategi pada setiap Level Organisasi,. Strategi organisasi akan diterjemahkan kedalam rencana operasional dengan baik (put strategy into action) di semua tingkat jabatan di dalam organisasi. Selain itu, dapat menyelaraskan semua pihak dengan strategi yang dipilih melalui proses Cascading dan Aligment,

-       Memudahkan Monitoring pencapaian KPI dan Level Pimpinan hingga Level pelaksana secara real time,

-       Memudahkan melakukan rapat- rapat secara terukur untuk koordinasi pelaporan dan pengelolaan kinerja pemerintah.

-       Memudahkan melakukan pengawasan dan pembinaan pada setiap karyawan atas pencapaian Sasaran strategis dan KPI,

-       Serta memudahkan pengelolaan Kinerja SDM sehingga mendukung penerapan Reward and Punishment System (RPS),

-       Juga memudahkan pengelolaan kompetensi setiap karyawan/ASN dan melakukan asesmen dengan metode yang mudah disesuaikan (bank kompetensi),

-       Memudahkan pengelolaan Tindak Lanjut hasil evaluasi karyawan/ASN melalui Pemetaan Pengembangan SDM ASN.

-       Mempermudah pengelola organisasi mendapatkan Laporan cetak performa manajemen bisnisnya (Bisnis Proses) Manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi (strategy and performance management alignment) di semua tingkat jabatan di dalam organisasi. Akuntabilitas yang terjaga karena jelas siapa mengerjakan apa, serta apa indikator keberhasilannya di semua tingkat jabatan hingga individu di dalam organisasi.

-        

            Dari pertemuan penyusunan peta strategis Kementerian Sosial yang lalu, didapat kemajuan yang sangat signifiacant. Hal ini ditandai adanya peningkatan Sasaran Strategis Kemensosial yang semula berjumlah 2, berkembang menjadi 9,  begitu juga case cading-nya. Hal ini berarti sasaran yang akan dicapai menjadi  lebih jelas, lebih spesifik dan lebih terukur (lihat lampiran).

            Dalam pertemuan penyusunan peta strategis kementerian sosial itu, Suyuti juga mengingatkan, bahwa berdasarkan pengalamannya melakukan asistensi perbaikan kinerja beberapa instansi/Kementerianlembaga, kunci keberhasilan penerapan metode Balancescorecard ini  memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, terutama, level pimpinan.  Ia mencontohkan proses yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang semula dinilai kurang, setelah melakukan perubahan dengan pendekatan Balancescorecard ini mendapat penilaian yang sangat baik diantara kementerian dan lembaga yang ada, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan tunjangan kinerja instansi yang bersangkutan.

 1. Eva Rahmi Kasim, Adalah Analis Kebijakan Madya Kementerian Sosial RI. 

Melacak Situs Peninggalan Sejarah Bersama Horst H. Liebner

Penelusuran Sejarah (Puncak Sa'Adawang)

IKRAR BOCCO TALLU DIPANGGUNGKAN DI PESONA CAKKURIRI