Tari Kreasi Peppio Mekkatta Malunda

Inilah Sang Bayi Langit itu.

MENJAGA PERSAUDARAAN WALAU BERBEDA ITULAH BHINNEKA TUNGGAL IKA

Oleh: Drs. Darmansyah[1]

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada adinda, Muhammad Ridwan Alimuddin (Pustakawan Armada Pustaka Mandar) yang telah dengan sudih bersilaturrahmi, memberikan tanggapan terhadap tulisan saya berjudul “Bhinneka Tunggal Ika Dalam Perspektif Mandar”. Beliau memberikan tanggapan di Radar Sulbar edisi 13 januari 2017 dalam halaman opini dengan judul “Apakah Kata “Tunggal” dalam Bhinneka Tunggal Ika Bahasa Mandar.
 

Tentu kita sepakat bahwa tujuannya adalah menjalin hubungan bersahabatan yang lebih akrab. Dan tidak setuju jika merusak hubungan silaturrahmi. Perbedaan pendapat bila disikapi secara arif dan bijaksana tentulah menambah keakraban diantara kita. Begitu juga perbedaan pendapat akan menjadi rahmat bila niatnya untuk menemukan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan ummat.

Opini yang saya tulis di Radar Sulbar edisi 9 januari 2016 bukanlah semata-mata dilatar belakangi polemik di dunia maya atas pernyataan saya pada saat menjadi pemateri diskusi akhir tahun di gedung Assamalewuang kabupaten Majene, 30 Desember 2016. Sebelumnya juga menyampaikan materi yang sama pada orasi dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dalam acara “Nusantara Bersatu” yang diselenggarakan oleh Dan Dim 1401 Majene di lapangan Prasamya Majene. Tulisan/Opini di Radar Sulbar lebih dari menjalin persatuan dalam keberagaman demi keutuhan NKRI yang didalamnya juga bagian dari suku, bahasa dan budaya Mandar.

Adinda sendiri mengakui bahwa pernyataan itu telah dikutip di media online, Mandarnews.com (30 desember 2016), dengan kalimat sebagai berikut “Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyang Indonesia tidak berasal dari bahasa Sansekerta. Tapi berasal dari bahasa Mandar. Saya katakan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kata bahasa Mandar itu. Bhinneka tunggal, tunggal bahasa Mandar, Situnggalang. Bukan bahasa Sangsekerta itu Bhinneka Tunggal Ika, saya katakana bahasa Mandar. Tunggal mesa kan. Inggai situnggalang, berduel”. Tulisan yang sepotong-sepotong itu, bukanlah pernyataan yang utuh karena ada perdebatan, pertanyaan kemudian diklarifikasi.

Perlu diketahui bahwa acara yang digelar pada tanggal 30 desember 2016 itu, merupakan forum ilmiah. Dialogis yang sekali lagi merupakan diskusi, perdebatan, pertanyaan, dan klarifikasi yang utuh, bukan kutipan sepotong-sepotong. Dan kesimpulannya tentu ada pada panitia penyelenggara. Supaya pernyataannya sempurna saya berharap utuk tidak mengutip di media online, lebih baik bersilaturrahmi secara langsung.

Saya hanya mengingatkan kepada pembaca yang budiman akan pesan keimanan di dalam kitab kebenaran mutlak “Ya ayyuhal-lazina amanu in ja ‘akum fasiqum binaba’in fa tabayyanu an tusibu qaumam bijahalatin fa tusbihu ‘ala ma fa ‘altum nadimin: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu (QS: Al-Hujurat; 6). Harus dijadikan pembelajaran bahwa berita yang tidak sempurna (tidak utuh), dipotong-potong lebih-lebih yang beredar di dunia maya, sering kali menimbulkan perselisihan. Apalagi jika didorong keegoisan pribadi, merasa pintar dan benar sendiri – orang lain bodoh dan salah. Tentu bukanlah itu sebagai warga Negara yang baik dan sangat jauh dari hakekat Bhinneka Tunggal Ika.

Alhamdulillah, adinda juga telah membenarkan bahwa kata “Tunggal” ada juga dalam kosa kata bahasa Mandar (paragraf-4) yang juga bisa ditemukan dalam kosa kata bahasa lain di Nusantara lalu mengutif beberapa daerah yang menggunakan juga kosa kata “Tunggal”. Dan saya pikir tidak ada salahnya, jika orang lain juga menggunakan dan mengakui sebagai bahasanya. Perlu diingat bahwa pada mulanya manusia berasal dari diri yang satu dan bahasanya pasti sama (satu), karena beranak-pinak (populasi) serta perkembangan peradaban, maka perkembangan bahasapun mengikutinya. Dan tidak menutup kemungkinan dikemudian hari, ada kosa kata bahasa Mandar yang diakui sebagai bahasa dunia.

Kamus bahasa Mandar yang disusun oleh Abdul Muttalib yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta (1977) tentu kita sependapat bahwa bukanlah satu-satu rujukan. Banyak kosa kata bahasa Mandar dan kaya makna tidak ditemukan dalam karya Abdul Muttalib.
 

Adinda Ridwan yang saya hormati !. Makna yang saya maksudkan dalam tulisan itu, khususnya pada paragraf pertama. Poinnya adalah, bahwa hakekat atau makna kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semua budaya, bahasa, ras, suku, agama dan kepercayaan bersatu dalam Ke-Bhinneka-an. Beragam tetapi terbingkai secara tunggal kedalam NKRI. Adapun sejarah proses penciptaan lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyang Bhinneka Tunggal Ika, saya percaya kita semua juga sudah mempelajarinya.

Referensi dan atau rujukan terhadap Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyang Bhinneka Tunggal IKa tentulah tidak sedikit diantara anak bangsa yang paham dan telah membacanya. Saya mempunyai pengalaman pribadi (tentu bukan kebanggan), pernah menjadi mahasiswa (S2) Pasca Sarjana pada jurusan Hukum Tata Negara (tidak selesai), juga pernah juara harapan 2 pada lomba pidato dan debat tentang Pancasila (Simulasi P4) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, mewakili kabupaten Majene (1994/1995). Dari pengalaman dan hasil kajian-kajian itu dapat menjadikan diri serta menunjukkan karakter yang mulia sebagai bangsa yang berdudaya.

Poin yang harus diambil dari semua tulisan serta pidato-pidato saya tentang Bhinneka Tunggal Ika, adalah agar kita sebagai warga Mandar tetap terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukan hanya kata “Tunggal” yang harus dibesar-besarkan, sehingga melahirkan kesan, bahwa Darmansyah itu sebagai ketua DPRD kabupaten Majene, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Sulbar, Pendiri Taman Bacaan Bura’ Sendana, tidak paham Bhinneka Tunggal Ika.
Saya memohon ma’af kepada semua pihak, jika saya mengharapkan tanggapan akan adanya gagasan-gagasan baru, pemikiran-pemikiran baru, ide-ide baru yang cemerlang untuk mempertebal rasa persatuan dalam ke-Bhinnekaa-an dengan tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukan justru merusak hubungan persaudaraan diantara anak bangsa.

Masyarakat Sejarawan Indonesia Sulawesi Barat berencana bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Universitas Sulawesi Barat akan mengadakan Silaturrahmi melalui dialog kebangsaan dengan tema “Bhinneka Tunggal Ika Dalam Perspektif Mandar”. Kepada semua pihak mulai dari Akademisi, kalangan profesi, politisi, sejarawan, budayawan, pelajar, masyarakat secara umum untuk mengikuti acara tersebut. MSI berharap semoga dalam acara itu dapat melahirkan pemikiran, gagasan, ide yang berasal dari tanah Mandar untuk Indonesia yang lebih baik. Jadwalnya akan diumumkaan kemudian.

---

[1] Pendiri Taman Bacaan Bura’ Sendana, Ketua DPRD Majene dan Ketua MSI Cabang Sulawesi Barat

Inilah Towaine Mandar

Penerbit Erlangga Berbagi Bacaan ke RUMPITA

LAWATAN SEJARAH : DISINILAH LELUHUR KITA MEMESRAI KEHIDUPANNYA.

Rekam Jejak literasi Rumah Pustaka sebelum berubah nama menjadi RUMPITA (Rumah Kopi dan Perpustakaan)

MSI Sulbar: Lawatan Sejarah

PENYUSUNAN PETA STRATEGIS DAN KPI KEMENSOS 2016 MELALUI METODE BALANCESCOCARD

 

Oleh : Eva Rahmi Kasim

            Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial tahun 2015,  ditandai dengan  adanya  pelaporan yang masih berorientasi pada kegiatan dan belum menggambarkan laporan kinerja yang sesungguhnya. Situasi ini tentu berpengaruh  terhadap pencapaian kinerja Kementerian Sosial  secara keseluruhan. Berangkat dari situasi yang kurang menggembirakan ini, Biro Perencanaan melakukan reformulasi perencanaan strategis Kementerian Sosial dengan pendekatan Balancescorard (BSC), yang dimulai secara bertahap sejak Oktober lalu dengan melibatkan para perencana dan fungsional terkait dengan perencanaan dan kebijakan di lingkungan Kementerian Sosial. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Sosial, dan tentunya mencapai penilaian SAKIP level A.

            Pendekatan metode Balances corecard  diadopsi karena pendekatan ini memiliki keunggulan lebih dari pendekatan yang dianut selama ini yang hanya bersifat normatif, umum  dan generik serta multi tafsir. Balances corecard  menawarkan pendekatan yang lebih pasti, spesifik, terukur dan jelas waktunya sehingga tidak multi tafsir. Menurut nara sumber, pakar balanced scorecard pemerintah Suyuti Marzuki yang juga telah menyelesaikan studi masternya bidang coastal engineering andmanajemen (2005) ini, pendekatan Balances corecard sudah banyak diadopsi dalam perencanaan strategis beberapa instansi pemerintah di Indonesia.  Keunggulan BSC adalah dapat menyeimbangkan indikator kepentingan perspektif Stake Holders dengan kepentingan performa lain yang mengacu ke masa depan, keseimbangan constituent internal dan eksternal organisasi, serta keseimbangan antara performa masa lalu dengan indikator yang berbentuk ukuran proses dan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

            Menurut Suyuti -yang banyak memberikan asistensi reformulasi dan rekonstruksi perencanaan strategis - beberapa Kementerian dan juga pemerintah daerah di Indonesia ini,   keunggulan lain metode ini adalah:

-       Memudahkan  organisasi menetapkan dan membangun Visi, Misi dan Peta Strategi,

-       Memudahkan mendefinisikan dan mengkomunikasikan Sasaran Strategi pada setiap Level Organisasi,. Strategi organisasi akan diterjemahkan kedalam rencana operasional dengan baik (put strategy into action) di semua tingkat jabatan di dalam organisasi. Selain itu, dapat menyelaraskan semua pihak dengan strategi yang dipilih melalui proses Cascading dan Aligment,

-       Memudahkan Monitoring pencapaian KPI dan Level Pimpinan hingga Level pelaksana secara real time,

-       Memudahkan melakukan rapat- rapat secara terukur untuk koordinasi pelaporan dan pengelolaan kinerja pemerintah.

-       Memudahkan melakukan pengawasan dan pembinaan pada setiap karyawan atas pencapaian Sasaran strategis dan KPI,

-       Serta memudahkan pengelolaan Kinerja SDM sehingga mendukung penerapan Reward and Punishment System (RPS),

-       Juga memudahkan pengelolaan kompetensi setiap karyawan/ASN dan melakukan asesmen dengan metode yang mudah disesuaikan (bank kompetensi),

-       Memudahkan pengelolaan Tindak Lanjut hasil evaluasi karyawan/ASN melalui Pemetaan Pengembangan SDM ASN.

-       Mempermudah pengelola organisasi mendapatkan Laporan cetak performa manajemen bisnisnya (Bisnis Proses) Manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi (strategy and performance management alignment) di semua tingkat jabatan di dalam organisasi. Akuntabilitas yang terjaga karena jelas siapa mengerjakan apa, serta apa indikator keberhasilannya di semua tingkat jabatan hingga individu di dalam organisasi.

-        

            Dari pertemuan penyusunan peta strategis Kementerian Sosial yang lalu, didapat kemajuan yang sangat signifiacant. Hal ini ditandai adanya peningkatan Sasaran Strategis Kemensosial yang semula berjumlah 2, berkembang menjadi 9,  begitu juga case cading-nya. Hal ini berarti sasaran yang akan dicapai menjadi  lebih jelas, lebih spesifik dan lebih terukur (lihat lampiran).

            Dalam pertemuan penyusunan peta strategis kementerian sosial itu, Suyuti juga mengingatkan, bahwa berdasarkan pengalamannya melakukan asistensi perbaikan kinerja beberapa instansi/Kementerianlembaga, kunci keberhasilan penerapan metode Balancescorecard ini  memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, terutama, level pimpinan.  Ia mencontohkan proses yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang semula dinilai kurang, setelah melakukan perubahan dengan pendekatan Balancescorecard ini mendapat penilaian yang sangat baik diantara kementerian dan lembaga yang ada, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan tunjangan kinerja instansi yang bersangkutan.

 1. Eva Rahmi Kasim, Adalah Analis Kebijakan Madya Kementerian Sosial RI. 

Melacak Situs Peninggalan Sejarah Bersama Horst H. Liebner

Penelusuran Sejarah (Puncak Sa'Adawang)

IKRAR BOCCO TALLU DIPANGGUNGKAN DI PESONA CAKKURIRI

Andai Bukan HAPATI HASAN Mamuju Tak Akan Pernah Maju !

       

          H. Hapati Hasan, BA[1] adalah merupakan sosok peletak dasar pembangunan di Kabupaten Mamuju. Ayahnya berasal dari Tapangkang (Tapalang Barat). Hapati sebenarnya adalah nama ibunya yang dilekatkan pada namanya. Ibunya adalah warga Baturoro Desa Tubo. Sejak kecil hingga dewasa Hapati Hasan menetap di Baturoro. Pada saat umurnya beranjak remaja, Ia sangat piawai memainkan kecapi (kacaping).

            Dalam beberapa hasil penelusuran dan keterangan didapatkan bahwa sosok Hapati Hasan muda adalah seorang remaja yang nakal dan pemberani. Ia kerap mengencingi teman-temannya yang lagi asik kumpul-kumpul disebuah tempat. Biasanya ia mengambil tempat yang agak diatas dan kencing kebawah, sehingga teman-temannya tersiram air kencingnya.

            Dimasa mudanya, ia mulai berpetualang ke daerah Kalimantan dengan mengendarai perahu layar. Dalam pelayarannya itu ia bertindak sebagai juru batu perahu yang berdiri didepan perahu untuk meneropong kedepan dan mengarahkan perahu kemana akan diarahkan. Sejak muda, ia sudah berpengalaman mengarungi lautan Majene, Mamuju, Kalimantan bahkan sebagian pulau Jawa sudah ia jelajahi. Hal tersebut juga ditunjang oleh ayahnya yang terkkenal memiliki banyak pohon kelapa. Inilah yang mendorongnya untuk kemudian menjadi pelaut dan pedagang kopra. Dalam berdagang pun ia sangat cermat soal hitung-menghitung sehingga ia dijadikan juru tulis.

            Hapati Hasan muda juga salah satu yang menjadi anggita kelasykaran atau Kris Muda, wadah pejuang Mandar yang dipimpin oleh Andi Depu. Selain itu, ia jjuga aktif di perkumpulan Nahdhatul Ulama (NU), terlebih ibunya juga tercatat sebagai salah satu pengurus fatayat NU. Hapati Hasan juga aktif dikegiatan olahraga, ia jago main takrow dan berkuda. Jarak antara Tubo dan Tapalang baginya sangat dekat sebab ia bisa memacu kudanya dengan kencang tanpa pernah istirahat.

            Pengembaraan Hapati Hasan sebagai pemuda berandal di Mandar ternyata bisa juga mengecap pendidikan. Setamat SR, ia melanjutkan SMP di Majene. Ia merantau ke sebuah daerah yang tak jauh. Tahun 1950 di Makassar ia mendaftar jadi tentara dan lulus. Setelah itu ia ikut pendidikan kemiliteran di Pakkatto’. Usai pendidikan, ia ditempatkan sebagai anggota batalion.

            Pada saat bertugas di Batalion itulah ia ketemu dengan seorang dara pendamping hidupnya: seorang dara Jeneponto yang juga sedang menunaikan tugas sebagai guru SD Negeri di Bantaeng. Mereka akhirnya sepakat untuk menikah.

            Dari Bantaeng ia dipindahkan ke Bone dengan pangkat Kapten. Ia dipercaya sebagai Pemegang Kas Militer (PKM). Usai tugas di Bone ia dipindahkan ke Makassar, ditarik ke Kodam 14 Makassar. Saat itu, situasi dan kondisi Makassar sedang genting, bukan hanya Makassar tapi Negara pun dalam keadaan genting sebab PKI akan melancarkan kudeta terhadap pemerintahan yang sah.  Kondisi tersebut membuat Hapati Hasan bekerja keras dan mulai membina pemuda di Makassar, termasuk di Bontorannu Kec. Mariso tempat ia tinggal dibentuk semacam pamswakarsa yang dijadikan kekuatan untuk melawan PKI di Makassar.

           

          Rakyat dan tentara menyatu melawan PKI dan Hapati Hasan dipercaya membinan teriotorial yang ada di Mariso. Hal ini sejalan dg tugasnya membina pemuda bersama dengan tokoh agama yang bernama Musri Hamdan. Jika kudeta PKI berhasil maka yang pertama akan dibunuh adalah Musri Hamdan dan kedua adalah Hapati Hasan.

             

Menjadi Bupati Mamuju

           

            Pada penghujung tahun 1960-an, Mamuju masih sangat rawan. Ketika itu, baru saja usai pertikaian. Bupati Mamuju yang barus saja ditetapkan melalui SK Mendagri, Wahab Azasi dibunuh di daerah pergolakan. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan haruslah menunjuk orang yang lebih tepat. Saat itu, masyarakat dan pemuda menginginkan Hapati Hasan untuk menduduki jabatan bupati. Hipermaju, adalah wadah berhimpunnya mahsiswa Mamuju di Makassar dipimpin oleh Gaus Bastari. Gaus Bastari memimpin sebuah delegasi untuk menghadap Gubernur Sulsel untuk menyampaikan pernyataan sikap mendukung Hapati Hasan sebagai Buapti Mamuju.

              Tahun 1969 H. Hapati Hasan BA resmi dilantik sebagai Bupati Mamuju. Hapati Hasan memerintah dengan kondisi Mamuju yang masih sangat tertinggal, penduduknya masih bisa dihitung jari termasuk rumah-rumah belum seberapa. Mamuju sebagi ibukota belumlah layak disebut kota, ia tampak sebagai gugusan perkampungan kumuh. Sarana transportasi lebih-lebih. Bahkan ketika Hapati Hasan dilantik saat itu, rombongan hanya bisa sampai di Majene, sebab kendaraan tak bisa tembus ke Mamuju. Rombongan kemudian mengalihkan perjalanan melalui laut.

              Program pertama Hapati Hasan sebagai bupati adalah mengajak warga yang tinggal dipegunungan untuk mengungsi ke daerah pegunungan yang lebih aman. Namun warga Mamuju salah paham, mereka masih trauma dengan pergolakan-pergolakan yang terjadi sebelumnya. Mereka juga khawatir kedatangan tentara tujuh sepuluh di Mamuju. Dan kedatangan Hapati Hasan di  anggap bukan sebagai sosok yang diinginkan sebab mereka masih trauma dengan tentara, apalagi Hapati Hasan juga datang dengan latar belakang sebagai tentara.

         Kondisi itu tidak membuat Hapati Hasan berkecil hati. Ia terus berupaya untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga membuat warga menjadi tertarik untuk kembali ke komunitas mereka yang tersebar di Mamuju. Inilah keberhasilan Hapati Hasan yang pertama setelah menjadi Bupati Mamuju.

          Program kedua yang dilakukan oleh Hapati Hasan adalah pengembangan fisik bersinergi dengan pembangunan sumberdaya. Awal 1970-an, pembangunan sudah mulai Nampak. Kantor DPRD Mamuju mulai terbangun, bangunan tanggul yang ada di kota Mamuju, bahkan perintisan Bandara Tampa Padang sebagai tempat berpacunya pesawat terbang merupakan bangunan yang dirintis oleh Hapati Hasan pada tahun 1970-an.

            Model kepemimpinan Hapati Hasan juga menggunakan sistim kekeluargaan, sehingga rumah jabatan bupati dijadikan sebagai rumah rakyat. Tak ada jarak anatara bupati dengan warganya. Pemandangan di rujab ini membuat orang yang datang tak bisa membedakan mana anak bupati dan anak kebanyakan. Mereka kadang makan bersama dalam jumlah yang banyak. Bahkan tak jarang masyarakat yang kebetulan lewat diajak untuk singgah dan makan bersama. Kadang rumah jabatan bak dapur umum. Itulah yang dilakukan oleh Hapati Hasan dengan warga yang dipimpinnya. Ia berbaur begitu rupa, tak ada jarak, tak ada sekat yang membatasi.

             Hamzah Hapati Hasan yang saat ini menjadi unsur pimpinan di DPRD Sulawesi Barat adalah anak ketujuh yang ikut berbaur dengan anak kebanyakan. Ia sangat dekat dengan ayahnya dan termasuk paling banyak menemani ayahnya tidur. Hamzah adalah sosok yang paling banyak merekam jejak ayahnya semasa memerintah sebagai bupati. Bisa dibayangkan ketika harus mengunjungi wilayah Pasangkayu dan Kalumpang saat itu. Tentu hal itu adalah salah satu kunjungan kerja yang paling mengerikan sebab wilayah tersebut adalah wilayah baru terbuka dan sangat kental dengan kejadian misterius yang kerap ia temukan dijalan.

             Pada tahun 1976, Hapati Hasan bersama Hamzah ke Jakarta mengurus dana proyek untuk infrastruktur pembangunan Kabupaten Mamuju. Di Jakrta ia menginap di Hotel Indonesia, hotel paling mewah dan ternama di Jakarta saat itu. Urusan tersebut berjalan mulus dan sukses mengantongi anggaran sebesar 600 juta diantar langsung ke Mamuju. Dan infrastruktur yang dibangun dari anggaran tersebut adalah kota Mamuju yang ada sekarang (2006-ed.).

             Hapati Hasan tidak saja mendorong pembangunan fisik. Pengembangan SDM juga ia benahi dengan mencetak kader pemuda potensial. Salah satu kadernya adalah Almalik Pababari yang waktu itu tengah bersekolah di APDN. Gaus Bastari juga merupakan kader muda yang ia persiapkan dan termasuk sangat dekat dengan Hapati Hasan. Atas ajakan Hapati Hasanlah, Gaus Bastari memilih Golkar sebagai kendaraan politiknya. Tentu saja masih banyak kader terbaiknya yang kini memegang jabatan penting di pemerintahan.

          Kalau Hapati Hasan ke Makassar, ia kerap mengunjungi HIPERMAJU (Himpunan Pelajar Mamuju) dan berdiskusi dengan kaum pelajar dan mahasiswa asal Mamuju. Ia juga kerap menyambangi PERSUKMA (organisasi masyarakat Mamuju di Makassar). Ia banyak menginspirasi generasi muda Mamuju untuk bangkit dari keterpurukan dan ketertinggalan.

            

          Ada hal yang paling berkesan dalam jejak kehidupan seorang Hapati Hasan. Pada Pemilu tahun 1971 (Pemilu pertama Orde Baru), GOLKAR memperoleh suara 99,9 persen dari jumlah pemilih yang ada. Ini menjadikan Hapati Hasan menjadi kader terbaik yang menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai peraih suara terbanyak bersama Kabupaten Wajo. Hasil tersebut melahirkan sejumlah protes salah satu partai yang menganggap Hapati Hasan tak membuka ruang gerak kepada partai-partai selain Golkar untuk berkembang di Mamuju.

             Protes tersebut menjadi laporan yang sampai ke Makassar, di meja petinggi militer di Sulawesi Selatan. Hapati Hasan pun dipanggil oleh Litsus Kodam untuk klarifikasi. Dihadapan Litsus, Hapati Hasan menjelaskan bahwa ia tak pernah memasung demokrasi di Mamuju. Perolehan Golkar di Mamuju adalah murni hasil kerja nyata dari partai Golkar, sebab partai lain, jangankan aktifitasnya kantor sekretariatnya saja tak ada. Litsus Kodam pun mafhum dan menganggap bahwa perolehan suara Golkar di Mamuju adalah murni, bukan rekayasa.     

           Komitmen Hapati Hasan datang ke mamuju adalah untuk membangun. Itu terbukti dengan pembangunan pasar sentral pertama di Mamuju. Kolaborasi antara rakyat pemerintah terjadi. Rakyat yang mengangkut pasir dan batu, sementara pemerintah yang menyiapkan bahan-bahan bangunan lainnya termasuk pembiayaan pasar tersebut. Hapati Hasan tampil sebagai pendorong gerak maju pembangunan di tengah-tengah warganya. Pengabdiannya adalah membangun. Saat pertama dilantik, ia membawa satu tim inti dari Makassar yang disebutnya sebagai gerbong pembangunan, menemaninya merancang konsep-konsep pembangunan Kabupaten Mamuju.

              Ayah Wilianto (pengusaha sukses yang saat ini menjadi pemilik PT. Passokkorang dan d’Maleo Hotel), juga seorang penguasaha sukses di Mamuju, ia seorang keturunan China adalah sosok yang kerap membantu Hapati Hasan saat menemui kendala keuangan dalam pemerintahannya. Ia kerap membantu bupati dalam membayarkan gaji guru-guru dan staf di kantor kabupaten. Dialah partner bupati dalam membangun.       

            

              Akses perdagangan untuk meningkatkan laju perekonomian ia buka ke Kalimantan dan Makassar, bahkan ke pulau Jawa. Mamuju adalah daerah penghasil kelapa (kopra) yang menjadi andalan perdagangan regional, meski sesungguhnya Mamuju memiliki banyak sumber daya alam, tapi belum terkelola dengan baik. Hasil hutan berupa rotan dan kayu hutan mulai dibukakan akses dan ini sangat diminati oleh pengusaha-pengusaha dari tanah Jawa.

            

            Hubungan dengan petinggi-petinggi di daerah sekitar wilayah Mandar juga sangat dekat. Jika dalam perjalanan dari Mamuju ke Makassar, maka ia akan singgah dan bermalam di Majene sehingga dikenal dengan sebuatan daerah transit.

           Perkembangan Kota Mamuju pada periode pertamanya memang belum terlalu signifikan peningkatannya, tapi tata kota sudah mulai terlihat. Pada periode keduanya, Mamuju sudah mulai berubah. Kantor Buapti yang dahulu berdinding papan diganti menjadi lebih permanen (sekarang jadi kantor Panwaslu Kabupaten Mamuju). Jalan Mamuju-Majene sudah terbuka. Rumah makan yang tadinya sangat susah ditemukan sudah mulai menjamur. Tak hanya kota yang dibangun, Tarailu yang jaraknya ratusan kilo bahkan jadi prioritas pembangunan. Ia memperkenalkan transmigrasi local (translokal). Warga Bugis pun berbondong-bondong datang ke Tarailu dan menjadi komunitas yang padat.

          Adat dan kearifan-kearifan local juga dibangkitkan lewat cara memposisikan Andi Maksum Dai, salah seorang pemangku adat Mamuju menjadi Ketua DPRD Mamuju. Begitupun Gaus Bastari juga pernah jadi Ketua DPRD Mamuju ketika ia menjadi Bupati. Gaus Bastari bahkan dinobatkan sebagai Ketua DPRD kabupaten termuda di Indonesia. Itu artinya bahwa Hapati Hasan member ruang gerak kepada pemuda-pemuda potensi berkembang, bersama-sama membangun kabupaten Mamuju.       

                Periode kedua sebagai Bupati Mamuju hanya ia jalani selama 3 tahun sebab di tahun keempat (1978) ia mengalami sakit serius. Kondisi fisiknya menurun.Ia lalu berkesimpulan untuk mengundurkan diri menjadi bupati sebab membangun sebuah daerah tak hanya butuh semangat, tapi juga dibutuhkan fisik yang prima. Lagi-lagi Hapati Hasan membuat sebuah keputusan bijak yang mungkin hanyan segelintir orang yang mampu untuk melakukannya.

             

              Hapati Hasan betul-betul menjadi bupati yang tak kenal lelah, ia terus berjuang untuk mengubah Mamuju menjadi sebuah daerah yang maju. Kondisi fisiknya sesungguhnya sudah mulai pulih pada tahun 1982, sehingga terdengar rumor bahwa ia digadang-gadang akan di angkat menjadi Bupati Majene, tapi kemudian ia tolak dan memilih untuk istirahat saja. Ketika suatu saat penyakitnya kambuh kembali, rupanya maut sudah menjemput dan membawanya menghadap Tuhan-Nya untuk selama-lamanya.[2]       

---

[1] Bupati ke-4 Kabupaten Mamuju

[2] Sarman Sahuding, 2006