BUKAN BUKU PROYEK || Berikut Informasi Pembelian Buku

BUKU berjudul Jalan Panjang, Jejak Kemenangan SDK-JSM yang ditulis oleh Muhammad Munir ini bukanlah buku proyek yang didanai langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga. Buku ini murni inisiatif penulis yang didukung oleh beberapa orang dari politisi dari Tim Koalisi Partai SDK-JSM. 

Diantara yang membantu dan menjadi inisiator penulisan buku ini adalah Sukri Umar, SP, Sitti Suraidah Suhardi, Syamsul Samad, Ary Iftikhar Shihab. Mereka ini yang terus mengsupport penulis dalam menyelesaikan buku ini. Partisipasi lain juga datang dari Dirga Adhi Putra Singkarru, Febrianto dan lainnya. 

Buku ini dicetak dalam jumlah terbatas untuk tim pemanangan dan kontributor buku ini. Selebihnya akan dikomersilkan bersama penulis dan penerbit buku. 

Jadi jika ada kawan kawan yang membutuhkan atau berminat bukunya akan kami salurkan lewat inisiator dalam hal ini Sukri Umar, Syamsul Samad dan Ary Iftikhar Koje.   

Sebagai penulis dan penerbit, tidak punya kewenangan untuk membagikannya secara gratis. Penulis dan Penerbit hanya melayani pembelian buku dari semua pihak yang membutuhkan. 

Pembelian satuan maupun banyak harganya sama, yakni : Rp. 110.000 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Spesifikasi Buku: 

Judul : Jalan Panjang Jejak Kemenangan SDK-JSM

ISBN  : 978-634-7012-82-1

Penerbit : PT. Media Penerbit Indonesia, Medan 

Tahun : 2025

Ukuran 12 x 24 cm

Isi Bookpaper 57gr/Hvs 75gr (BW)

Cover Ivory 230 gr (Doff/Glossy)

Binding Softcover 

Warpping Plastik (Shrink)

Jumlah halaman (400 + i - xxxi

Gambar buku: 

ISBN : 

Sertifikat Penulis : 

Pembelian buku menggunakan Nomor Rekening Bank BRI 503501016399536 an. (Hernawati)

Setiap pesanan harus mengompirmasi lewat bukti transfer pesanannya lewat Nomor WA : 0815 2498 4566 

PROMO RAMADHAN : 

Harga Rp. 150.000,- (buku dan baju). 

BUKU || MERAWAT RASA HUMOR di situasi yang tidak lucu

Tabe, 

Hadir lagi satu khazanah buku yang dilahirkan oleh seorang pecinta perkutut dari Kandeapi. "MERAWAT RASA HUMOR di situasi yang tidak lucu", itulah judul bukunya yang akan dilaunching. Rabu, 26 feb 2025, pukul : 20.30 WITA, Rumah Putih Cafe di Tinambung akan jadi ruang bersama membina silaturrahim & energi kreatif, mensyukuri serta membincang hasil kumpulan karya esai tersebut.

Salam

Bagi teman² yang ingin memesan buku tersebut, silahkan 

hubungi WA - 082 330 337 107

RETRET || Tradisi Baru Dalam Pemerintahan Prabowo.

By Muhammad Munir

Hari ini, Gubernur Sulawesi Barat bersama dengan gubernur, bupati dan walikota yang kemarin dilantik di Istana  akan memgikuri agenda retret kepala daerah sebagaimama dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari 2025. Tidak hanya untuk menguatkan koordinasi kepada pemerintah pusat, kegiatan ini diharapkan bisa menjadi momen untuk menyerap aspirasi daerah sehingga pemerintahan tidak sentralistik.Jumlah kepala daerah yang bakal melaksanakan retret mencapai 505, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota. Mereka berasal dari daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi atau perkaranya tidak berlanjut berdasarkan putusan dismissal.

RETRET adalah sebuah tradisi baru dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Ini menjadi sebuah ritual khalwat mengundurkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin, lihat KBBI. Dalam Cambridge Dictionary, secara harfiah berarti menjauh dari suatu tempat atau seseorang untuk melarikan diri dari pertempuran atau bahaya. 

Kamus Merriam Webster menyebutnya sebagai tindakan menarik diri dari situasi yang dianggap sulit. 

Secara umum, istilah "retret" sering digunakan dalam konteks keagamaan Kristen. Tapi alam konteks pemerintahan, retret memiliki makna berbeda. Kegiatan ini bertujuan memberikan orientasi, pembekalan, dan pelatihan bagi kepala daerah agar lebih siap menjalankan tugasnya setelah dilantik.

Retret ini akan dibagi menjadi dua gelombang, dengan gelombang pertama diikuti oleh kepala daerah yang dilantik kemarin, termasuk Gubernur Sulbar dan 6 Bupati lainnya di Sulbar. Gelombang kedua akan menyusul setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada.

Pemerintah menggelar retret selama sepekan bagi kepala daerah terpilih. Kegiatan retret ini digelar di Akademi Militer Magelang, mulai 21-28 Februari 2025. 

Selama sepekan kegiatan itu, seluruh kepala daerah akan mendapat sejumlah materi sebagai pembekalan sebelum menjalankan pemerintahan.

Kementerian dalam Negeri menyebut keberlangsungan kegiatan ini akan disokong oleh anggaran dari APBN sebesar Rp. 13,2 Miliar. 

Semoga helatan retret ini berbanding lurus dengan kinerja para Kepala Daerah, sehingga harapan rakyat benar benar tereksekusi dan janji kampanye kemarin bisa tertunaikan. Amin. 

Optimisme Pemerintahan Tina-Yuki Hadapi Tantangan Efisiensi Anggaran

20 Februari 2025 - Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju telah memasuki era baru. Di tangan Bupati dua periode Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, yang menggandeng politisi Yuki Permana, diharapkan dapat membawa energi baru dalam menahkodai daerah bergelar Manakarra.

Di sudut lain, pesimisme terkadang muncul di tengah realita pengelolaan pemerintahan saat ini yang harus diperhadapkan pada sejumlah tantangan besar, salah satunya menyangkut tentang efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dan dirasakan menjadi tantangan bagi semua daerah di tanah air.

Menjawab hal tersebut, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi mengaku tetap optimis terhadap tantangan yang akan dihadapi, sebab kata bupati dua periode ini, kondisi serupa sudah pernah dirasakan di awal kepemimpinannya pada periode pertama yang harus diperhadapkan pada perubahan drastis anggaran sebab harus menyesuaikan dengan pandemi Covid-19 yang saat itu menyebabkan banyak program harus diefesienkan.

"Ini sudah pernah kita alami, jadi saya rasa kita masih optimis kita mampu melakukan adaptasi dan kita akan optimalkan semua potensi yang kita miliki," tandas Sutinah.

Kepercayaan diri bupati yang baru saja dilantik di Istana Negara ini, juga didasarkan pada data statistik bahwa APBD Kabupaten Mamuju masih terbilang paling sehat di Sulawesi Barat sebab tak harus menanggung defisit yang melebihi ambang batas kewajaran. 

"APBD kita terbilang masih paling sehat di Sulbar karena tidak defisit, sehingga kita tentu harus lebih percaya diri menghadapi tantangan kondisi keuangan yang mengalami efisiensi." tegas Sutinah.

Meski demikian, Sutinah juga tak menampik dukungan dan kebersamaan dari semua komponen akan sangat dibutuhkan dalam upaya menghadapi perubahan-perubahan yang terus terjadi sangat cepat saat ini.

"Mari kita tetap semangat dan jangan menyerah sebelum bertanding, karena saya percaya kita pasti mampu!" pungkasnya.

(Dsikominfosandi/AR)

SDK -JSM || Mengubah Tantangan Jadi Peluang

By. Muhammad Munir

Pagi di lembaran ke-20 penanggalan Februari 2025, langit Jakarta tak secerah wajah-wajah kepala kaerah yang akan dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana negara. Dari pelataran Monas menuju Istana Negara, mereka akan dihadapkan pada sebuah agenda besar yang melibatkan kepala daerah terpilih hasil kontestasi Pilkada tahun 2024.

Terkonfirmasi, sebanyak 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil wali kota akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi agenda bersejarah dan pertama terjadi di Indonesia. Mereka yang dilantik itu pasti merasakan antusiasme berbeda dari sejarah pelantikan kali ini.  Selama ini tingkatan bupati dan walikota pelantikannya hanya dilakukan oleh Gubernur selaku Perwakilan Pemerintah Pusat. Tapi hari ini gubernur, bupati dan walikota dilantik secara serentak sebagaimana proses pemilihannya yang juga serentak tahun lalu. 

Diantara wajah-wajah para pemimpin itu, terdapat Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, pasangan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Barat yang telah lama dinanti kehadirannya membawa propinsi ke-33 ini maju dan sejahtera. Ekspektasi dan harapan memang layak dipertaruhkan kepada dua sosok ini. Kendati tantangan pemerintahannya itu tidak mudah, sebab keduanya menjadi muara dari kekeliruan (jika tak bisa disebut kesalahan) dua gubernur sebelumnya. 

Kehadiran SDK dan JSM dihadang berbagai tantangan yang membutuhkan kreatifitas berfikir guna menjadikannya sebagai peluang. Bukan rahasia lagi, Sulbar saat ini memang tidak baik-baik saja. Itu bisa dilihat dari fiskal daerah yang cenderung akut dan sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Itu dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD) sangat minim. Postur APBD provinsi selama ini, jumlah PADnya memang sangat kecil, membayar belanja pegawai saja tidak cukup.  Apalagi membayar belanja operasional pemerintah daerah. 

Tantangan lain yang juga harus dihadapi oleh SDK-JSM adalah status Sulbar yang sampai saat ini masih menjadi  daerah termiskin di kawasan Sulawesi. Berbanding terbalik dengan Sulteng sebagai provinsi terkaya dengan PDRB perkapita sebesar  81,73 juta/Tahun. Disusul Sulsel sebesar 59,66 Juta/tahun. Sulut sebesar Rp. 54,04 juta/tahun. Sultra sebesar Rp. 52,29 juta/tahun. Gorontalo Rp. 42,45 Juta/tahun. Terakhir, Sulbar sebesar Rp. 35,04 Juta/tahun. 

Termasuk kondisi sosial ekonomi Sulbar yang pertumbuhan ekonominya hanya 2,16 %, sementara tingkat kemiskinan 10,71 %. Indeks pembangunan (IPM) baru 70,46 point (BPS  2024) dan seterusnya. Fakta-fakta akut ini akan membersamai kepemimpinan SDK-JSM kedepan. 

Apakah kemudian fakta fakta itu akan membuat nyali SDK-JSM ciut?. Jawabannya tentu tidak, sebab SDK telah mengalami segudang pengalaman di pemerintahan yang tentu saja akan sangat mendukung untuk mengubah tantangan jadi peluang. Justru penyakit yang di derita Sulbar inilah yang membuat SDK mulai 2017 berjuang untuk menjadi Gubernur Sulawesi Barat meski belum tercapai. Pilkada 2024 menjadi peluang baginya untuk mendiagnosa penyakit yang membuat Sulbar ini meradang. 

Disinilah poinnya. Selama SDK menjadi Bupati dua periode, ia mendapati jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 bertengger diangka 15, 96% dan tahun 2015, ia meninggalkan Mamuju dalam kondisi 6,67% angka kemiskinannya. Lalu pada persoalan APBD Sulbar yang tahun ini melorot, SDK justru terbiasa mengelola APBD minim tapi maksimal, sebab ia memiliki jaringan investor yang bisa membuat daerah Mamuju kian maju. 

Artinya bahwa, kepemimpinan SDK selaku Gubernur Sulawesi Barat tentu indikatornya dari sisi pengalaman dalam membangun daerah, pemanfaatan anggaran yang pro rakyat didukung oleh OPD-OPD yang punya komitmen dan berintegritas.  SDK memiliki potensi mengelola daerah dalam level manapun (bupati atau gubernur) termasuk memiliki kemampuan memilih orang yang berkompeten dalam mengelola pemerintahannya. Yang terakhir ini, SDK tidak usah diajari tentang siapa yang akan menjadi mitra kerjanya di pemerintahan.

Akhirnya, mari kita sambut Gubernur dan Wakil Gubernur kita dengan optimisme yang tinggi dan memastikan bahwa kali ini kita tidak salah memilih pemimpin. SDK punya komitmen, JSM memiliki integritas, maka SDK -JSM adalah perpaduan peminpin yang pas untuk Sulbar hari ini. Keduanya adalah representasi dari pemimpin yang mamea gambana, tamma mangaji dan narete pano (versi lain panno) pindang dadzanna. 

Sehat Selalu Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. 

USMAN SUHURIAH || GUBERNUR BARU MASALAH LAMA

Oleh :  Usman Suhuriah

_Ketua Komisi III DPRD Sulbar_

 

Kamis (20/2/2025) adalah hari pertama provinsi Sulawesi Barat memiliki pemimpin baru. Itu setelah Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan kepala daerah terpilih hasil Pilkada tahun kemarin.

Dr. Suhardi Duka – Jend (purn.) Salim Mengga yang telah dilantik untuk menduduki jabatan gubernur-wakil gubernur provinsi Sulawesi Barat periode 2025-2030. Pasangan ini terpilih pada Pilkada  serentak 2024 Sulawesi Barat. Dipilih dengan hasil mayoritas. Karena itu legitimasi politik yang dimiliki untuk memimpin provinsi ini cukup kuat.

Namun demikian,  menjalankan tugas fungsinya sebagai Gubernur-Wakil gubernur maka dihadapannya akan ada tantangan. Yang tantangan itu, dalam konteks “kepemimpinan yang kuat”,  tentu akan diubahnya sebagai peluang ?

Mencatatkannya sebagai tantangan, dapat dilihat dengan eksisting provinsi Sulawesi barat saat ini. Diantaranya soal fiskal daerah. Kondisinya akut. Keuangannya sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Itu dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD) sangat minim. Nyaris tidak pernah tumbuh positif. Postur APBD provinsi selama ini, jumlah PADnya memang sangat kecil. Malah untuk digunakan membayar belanja pegawai saja tidak cukup.  Apalagi membayar belanja operasional pemerintah daerah.  

Berikutnya, adalah produktifitas ekonomi daerah. Laporan BPS beberapa tahun terakhir menyebut, Sulbar adalah daerah termiskin di kawasan Sulawesi. Sulteng adalah provinsi terkaya dengan PDRB perkapita sebesar  81,73 juta/Tahun.  Berikutnya Sulsel sebesar 59,66 Juta/tahun. Sulut sebesar Rp. 54,04 juta/tahun. Sultra sebesar Rp. 52,29 juta/tahun. Gorontalo Rp. 42,45 Juta/tahun. Terakhir, Sulbar sebesar Rp. 35,04 Juta/tahun.

PDRB Sulbar dibandingkan dengan PDRB perkapita penduduk masing-masing daerah, seperti Sulteng, rentangannya berada pada angka Rp. 81,73 juta/tahun berbanding Rp. 35,04 juta/tahun. Ini menunjukan ketimpangan sangat jauh.

Tantangan berikut,  kondisi sosial ekonomi Sulbar. Pertumbuhan ekonominya hanya 2,16 %, sementara tingkat kemiskinan 10,71 %. Indeks pembangunan (IPM) baru 70,46 point (BPS  2024) dan seterusnya. Angka-angka  ini masih memprihatinkan.

Permasalahan-permasalahan yang disebutkan, selanjutnya memiliki korelasi timbal balik hingga membentuk permasalahan-permasalahan baru yang makin kompleks. Seperti tingginya angka stunting, pengangguran, infrastruktur tidak memadai, kualitas layanan kesehatan, pendidikan.

*Tantangan Pemerintahan Baru*

Kepemimpinan Gubernur dan wakil Gubernur bagi kerangka penanganan masalah,  setidaknya akan melihat ke dalam salah satu strong point penting sebagai permasalahan utamanya. Yakni, fiskal daerah. Prihal ini memerlukan upaya sungguh-sungguh bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Bagaimana mengekselerasi pendapatan. Dimulai dengan desain (master plan) pendapatan yang dapat dieksekusi secara sistematis dari tahun-ke tahun. Pilihan ini akan menyangkut aset daerah yang tersedia. Atau yang selama ini tidak diolah sebagai sumber pendapatan. Ke arah ini tentu memerlukan manajemen fokus, yang bila aspek ini dilihat sebagai titik krusial, dianggap sebagai exit solusi untuk menghindari ketergantungan fiskal terus-menerus. Alasannya sangat jelas, bahwa pendapatan meningkat praktis akan penopang pembiayaan pembangunan daerah.

Menyelesaikan aspek pendapatan, setidaknya bisa dikatakan telah menyelesaikan bahagian besar dari ragam masalah yang dihadapi oleh provinsi Sulbar. Yakni permasalahan pembiayaan pembangunan daerah yang sangat jauh dari cukup. 

Alhasil, Dr. Suhardi Duka bersama Jend (purn.) Salim Mengga sebagai nakhoda baru Sulawesi barat, esensinya hadir sebagai penyelesai masalah. Pemimpin baru meski dengan masalah yang lama. Tentu dipenuhi harapan untuk membawa Sulawesi Barat ke arah lebih baik. Keduanya segera bekerja. Mengerjakan apa yang akan dijanjikan. Berapa target pertumbuhan ekonomi akan dinaikan. Berapa angka kemiskinan akan diturunkan, jumlah penganggur akan diselesaikan, target panjang jalan, daya saing daerah dst. Dan terutama berapa target peningkatan pendapatan yang ditetapkan.

Kita optimis, kita lihat hasilnya di lima tahun mendatang, selamat bekerja !