TAK CUKUP BACA QURAN, TAPI HARUS NGAJI

Catatan Muhammad Munir

Kemarin, di sebuah mushallah yang jauh dari hingar bingar perkotaan. Peringatan 12 Rabiul Awal ikut diperingati sebagai momentum kelahiran Nabiyullah Muhammad SAW. Setelah rangkaian dzikir, shalawat dan asyrakal badru dilantunkan. Doa dilangitkan seiring tampilnya seorang ustadz yang tampilannya khas nusantara dengan peci, sarung dan sorban. 

Bacaannya fasih, artikulasinya jelas saat berbicara dengan bahasa Mandar. Kefasihan itu terlihat saat mengutip sebuah ayat: Athi'ullah, Wa Athi'urrasul Wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, Kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin diantara kamu sekalian. Hal sedikit membuat saya tersedak ketika dengan mudah ia mengatakan bahwa tidak termasuk taat pada poin ketiga kalau pabali-bali kepada Pak Dusun, Pak Desa dan seterusnya. Ustadz ini bahkan menegasikan bahwa tidak turut pada Kepala kampung termasuk sebuah pengingkaran   terhadap ayat wa ulil amri minkum. 

Saya yang ikut hadir dengan pakaian kaos oblong tapi berpeci dan bersarung hanya sugiging ditempat menyaksikan seorang ustadz tapi kurang ngaji. Bisa-bisanya ia menyamakan makna ulil amri dengan umara. "Maafkan aku Tuhan, kenapa sampai hari ini masih banyak ustadz yang tergolong kondang tapi tak faham substansi sebuah ayat yang dijaikan tema ceramah". Batinku lirih. Jika semua ustadz yang kerap jadi pilihan warga saat ada acara penting begini, bagaimana masa depan umat kedepan?. 

Dalam kecamuk batin yang membuncah itu, saya coba istighfar untuk sekedar menenangkan diri atas sebuah ketidakmampuan yang dipertontonkan seorang yang kategori panutan umat. Bisa-bisanya ia tanpa beban menerjemahkan ulil amri setingkat kepala dusun, desa dan seterusnya. Saya kemudian tersadar, bahwa menuntut semua ustadz pernah ngaji kitab gundul dan talakki adalah sebuah ego yang dipaksakan. Saya tak mungkin juga menegurnya, sebab ini persoalan etika, bukan persoalan kulil haqqa walaw kana murran. 

Secara, ayat ini kadang jadi langganan ustadz tim sukses yang umumnya direkrut oleh calon petahana. Dan umumnya, ayat ini seringkali jadi bahasan meski jelas pelakunya tak faham bahasa. Umara dan Ulil Amri secara bahasa sangat jelas, pemerintah dan pemimpin. Disini dibituhkan pemahaman bahasa yang matang sebab akan sangat berbahaya jika rujukannya hanya modal terjemahan saja. 

Umara jelas pemimpin yang bisa dirujukkan ke kepala dusun sampai kepala negara. Tapi ulil amri meski terjemahannya adalah pemimpin, tapi ia dibatasi oleh kata Waw pada setiap awal kata dalam ayat itu. Waw yang digunakan pada ayat itulah yang membatasi makna pemimpin dalam kontes ulil amri. Sangat jelas waw itu mengisyaratkan pembatasan sekaligus memberi syarat atas pemimpin yang dimaksudkan. Wa ulil amri minkum ini bersyarat karena Waw yang digunakan adalah waw ruthubiyah, bukan waw maiyah maupun waw athfiyah (menurut salah satu annangguru kitta' di Campalagian). Syarat yang dimaksud pada ayat itu adalah pemimpin yang maksum, dan di Indonesia tak ada pemimpin yang bisa dinisbatkan. 

Kondisi ini mesti menjadi gerakan kolektif untuk terus mawas diri dengan upaya pembodohan yang justru dilakukan oleh tokoh agama bergelar ustadz. Tak boleh ada pembiaran terhadap oknum ustadz yang mengandalkan terjemahan, sebab sejatinya ustadz harus punya ilmu dan pemahaman yang mumpuni. 

Botto, 12 Rabiul Awal 1446 H.

SEJUMLAH MAHASISWI KECEWA TERHADAP PEMDA POLMAN ||Pembangunan Asrama Putri Polman di Jogja Terbengkalai

Pembangunan asrama putri (aspuri) Kabupaten Polewali Mandar di Jl. Taman Siswa Gg. Brojohito, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta mengalami keterlambatan atau mangkrak. Sedangkan adanya aspuri membantu mahasiswi dalam meringankan biaya hidupnya. Kondisi ini memaksa puluhan mahasiswi Polman mencari alternatif tempat tinggal yang tidak selalu ideal.

Pembangunan Aspuri yang mulai digarap sejak tahun 2021, sampai saat ini belum juga dapat ditempati. Proyek pembangunan yang seharusnya selesai di tahun 2023 itu masih harus mengalami keterlambatan. Hingga kini belum ada kejelasan yang pasti tahap pembangunan selanjutnya dari pemerintah kabupaten Polewali Mandar. 

Dimas (22) selaku ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (IPMPY) mengatakan, proyek pembangunan aspuri yang pada dasarnya merupakan bagian dari Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Daerah oleh Dinas PUPR ini baru sampai pada tahap ketiga atau sekitar 75%, padahal pemerintah kabupaten Polewali Mandar menjanjikan pembangunan aspuri selesai pada tahun 2023.  

“Pemerintah janjinya aspuri Polman sudah dapat ditempati di akhir tahun 2023. Namun hingga kini, belum ada kejelasan yang pasti terkait tindak lanjut dari pembangunan aspuri,” terangnya.

Dimas juga menambahkan informasi terkait jumlah mahasiswi Polman yang berkuliah di Yogyakarta dari tahun ke tahun terus bertambah dan saat ini jumlahnya mencapai sekitar 48 orang. Penambahan jumlah mahasiswi Polman yang menempuh pendidikan di Yogyakarta ini tentu saja semakin memperbesar urgensi dari penyelesaian pembangunan aspuri sesuai dengan rencana (baca: janji) pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. 

Terbengkalainya pembangunan aspuri Polman membuat kebanyakan mahasiswi kecewa terhadap pemerintah kabupaten Polewali Mandar. Kekecewaan ini seperti diutarakan oleh Anggun (19) salah satu mahasiswi baru asal Polman mengungkapkan, ia merasa kecewa karena pembangunan asrama Polman di Yogyakarta belum juga selesai. Sedangkan,  aspuri sangat dibutuhkan oleh para mahasiswi daerah yang datang merantau untuk menggali ilmu. 

“Sebagai mahasiswi baru saya kecewa karena aspuri Polman belum juga dapat ditempati. Mengharuskan saya untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari kost,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan aspuri dinilai sangat penting bagi mahasiswi daerah. Selain biaya yang lebih terjangkau dibanding kost, aspuri juga dianggap dapat membantu mahasiswi baru dalam beradaptasi di kota baru dan memudahkan mahasiswi baru mempersiapkan diri untuk PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru).

“Dengan adanya aspuri memudahkan mahasiswi baru dalam beradaptasi di lingkungan baru dan biayanya pun mungkin lebih terjangkau dibanding harus ngekost,” terangnya. 

Senada dengan Anggun, Indah (20) mahasiswi yang juga berasal dari kabupaten Polewali Mandar juga mengalami kekecewaan yang sama. Pembangunan Aspuri yang sudah dijanjikan namun sampai saat ini belum terselesaikan. 

“Awalnya dijanjikan asrama namun sampai sekarang mereka harus menanggung tempat tinggal mereka sendiri,” pungkasnya.

Nurul (20) sebagai mahasiswi Polman menambahkan, terbengkalainya pembangunan aspuri Polman membuat beberapa mahasiswi harus tinggal di aspuri Sulbar (Aspuri Andi Depu Sulawesi Barat) sedangkan yang lainnya terpaksa harus memilih tinggal di kost. Padahal, adanya aspuri di tanah rantau, agar sesama mahasiswi daerah bisa tinggal bersama dan  tetap dapat menjaga rasa kekeluargaan antar sesama mahasiswi dari kabupaten Polewali Mandar. 

“Beberapa mahasiswi tinggal di aspuri Sulbar dan lainnya terpaksa tinggal di kost karena mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya aspuri Sulbar sudah full,” ungkapnya. 

Nurul berharap pembangunan aspuri Polman di Yogyakarta segera dilanjutkan, apalagi jika dilihat dari bangunannya sudah mencapai 75% agar mahasiswi asal kabupaten Polewali Mandar tidak lagi memikirkan tempat tinggal saat kuliah di Yogyakarta. 

“Harapannya semoga pemerintah daerah bisa segera melanjutkan pembangunan aspuri, melihat setiap tahun mahasiswi dari kabupaten Polewali Mandar semakin meningkat atau bertambah.”

PIP-KIP RATIH || Itu Diperjuangkan, Bukan Bonus Wakil Rakyat

Catatan Muhammad Munir

Ratih Megasari Singkarru yang lolos sebagai wakil rakyat di Senayan pada Pemilu 2019-2024 dan kembali melenggang dengan aman pada Pemilu 2024 kemarin. Terpilihnya Ratih adalah representasi dari harapan masyarakat dari dapil Sulbar. Hal menarik dari sosok putri H. Hendra Singkarru ini adalah program yang digiring ke Sulbar, yakni PIP-KIP yang pada periode pertamanya berhasil meloloskan sekitar 1 Triliun untuk dinikmati langsung oleh masyarakat.

Jangan bilang program ini sudah menjadi kewajiban Ratih sebagai wakil rakyat, sebab dari dapil ini bukan hanya Ratih yang ada di Senayan. Pertanyaannya apakah program beasiswa itu akan tetap ada andai tidak ada Ratih di Senayan?. Program ini butuh nyali dan upaya maksimal untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Sulbar. Upaya Ratih ini yang harus diapresiasi, bahwa keberaniannya menggalang program ini tentu tidak mudah dan bukan hanya dengan modal sebagai anggota DPR saja.

Program yang dikawal oleh Ratih ini memiliki pengaruh besar terhadap penerima manfaat, sehingga kembali mengantarkannya ke Senayan, termasuk adiknya, Andri Prayoga Singkarru kecipratan dan bertahan di Gedung DPD RI untuk periode keduanya sebagai Senator. Bahkan Pemilu kemarin tercipta Ratih efek yang memposisikan Nasdem menjadi partai pemenang kedua di Polman.

Ratusan ribu orang di Sulbar tentu bukan angka yang sedikit. Dan harapan kita dari program ini, masyarakat tak perlu takut anaknya tidak lanjut pendidikannya. Semua mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana kesempatan yang dinikmati oleh anak pejabat. Mereka yang menerima tentu berusaha untuk bisa membalas jasa Ratih dalam bentuk suara dalam pemilu. Itu faktanya.

Tiba di tahun kelima, Ratih mulai digoyang, disorot oleh mata tajam lawan-lawan politiknya. Terlebih bertepatan dengan momentum Pilkada Bupati dan Gubernur Sulbar. Ratih seketika dianggap sebagai momok yang menakutkan dan bisa mengancam popularitas dan elektabilitasnya di Pilkada. Ratih tak boleh dibiarkan terus melakukan blusukan ke semua-sekolah dan kampus-kampus di Sulbar. Tapi faktanya, Ratih disambut oleh semua lembaga pendidikan dengan sangat hormat. Kehadirannya bahkan lebih ditunggu oleh rakyat dibanding dengan artis-artis yang dibayar oleh kandidat.

Goyangan terhadap Ratih semakin diperkuat ketika Dirga AP Singkarru resmi mendaftar sebagai Calon Bupati dengan menggandeng Iskandar Muda sebagai wakilnya. Pasangan ini tentu saja menjadi pusat perhatian para politisi mengingat dua sosok ini tak memiliki beban masa lalu di pemerintahan. Dirga dan Iskandar Muda justru dihadang oleh beban masa depan Polman. Ragukah pasangan ini bertarung dengan para pembesar dan orang-orang besar yang kini menjadi rivalnya? Bukan putra Singkarru jika keraguan itu ada, bukan putra Barlop jika Iskandar harus takut.

Singkarru kini menjelma menjadi klan baru dan bertumbuh dengan pesat. Nasdem Sulbar kini ditangan Dirga A.P. Singkarru, kedua adiknya Ratih dan Andri masih dihitung sebagai politisi yang pro rakyat. Ayahnya, H. Hendra S. Singkarru adalah pengusaha kaya, politisi dan mantan Anggota DPR RI yang disegani baik kawan maupun lawan lawan. Wajar saja bahwa kehadiran Dirga-Iskandar membuat lawannya ketar-ketir dan melakukan upaya yang tak lagi bertimbang rasionalitas. "Family Singkarru tak berhak menjadi pemimpin", itu kata mereka sebagian.

Tapi adakah efek goyangan itu sampai merontokkan pagar dan gedung Hotel Ratih? Adakah Rumah Aspirasi seketika rubuh? Apakah konstituen meninggalkannya? Apakah ibu-ibu pengajian Ratih Al-Kafah berhenti bertaklim dan berdzikir? Ampuhkah mantra-matra berupa rilis tulisan lawan itu menembus doa pelajar yang menuntut ilmu itu?. Saya yakin tidak, sebab para pencari ilmu itu dilindungi oleh sayap-sayap malaikat, tentu saja yang memfasilitasi pendidikannya juga akan ikut menerima alla'birang doa yang akan ma'appu' setiap langkah dan pergerakan politik dari Family Singkarru ini.

SDK-JSM || Assitalliang di Palippis

Reportase Muhammad Munir

Minggu, 1 September 2024. Ketika Bintang gemintang menggelantung diatas langit lazuardi. Angin sepoi rekah dari bibir-bibir alam yang rancu. Sebuah rumah berarsitektur moderen menjulang ke langit. Dari serambi belakang rumah nampak view laut Teluk Mandar serupa permadani yang menghampar. Rumah Putih, menjadi salah satu properti keindahan yang melingkupi obyek wisata pantai Palippis. Rumah itu lahir dari gagasan seorang Syamsul Samad, politisi muda Partai Demokrat yang karirnya cukup cemerlang di dunia politik. 

Palippis adalah salah satu situs purba yang kemudian menemukan takdirnya sebagai sumbu peradaban awal di Mandar. Dari sinilah ritus Puang Sodho, Pa'bicara Kayyang pertama Balanipa mulai ditulis. Dari sini pula, I Manyambungi pertama kali meretas kekuatan Kerajaan Passokkorang dengan membantai Tomakaka' I Kayyang Palasang. Dengan demikian, Palippis tentu tak boleh hanya dimaknai sebagai obyek wisata, lebih dari itu Palippis adalah sumbu peradaban tua yang ditandai dengan singkapan keramik spesifikasi Yuan (1300-1400 M) serta temuan gerabah berhias yang menunjukkan bahwa Palippis adalah kampung kuno pada ribuan tahun lalu. 

Malam ini kemudian menjadi tempat berkumpulnya ratusan relawan yang mengusung SDK-JSM maju di Pilkada Gubernur Sulbar 2024-2029. Saya menyebutnya sebentuk Assitalliang di Palippis karena hadirnya dua sosok penting dalam garis perjuangan yakni Suhardi Duka dan Jendral Salim S. Mengga sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Acara bertajuk konsolidasi ini juga dihadiri oleh Syamsul Samad (Ketua Tim Relawan) selaku ahlul bait yang didapuk sebagai pemandu jalannya lalu lintas diskusi antara tim dengan SDK dan JSM. Ary Iftikhar Koje dan sejumlah politisi Anggota DPRD Kabupaten dan Propinsi dari partai pengusung juga nampak hadir membersamai. 

Maka jadilah gemuruh gelombang semangat membuncah untuk menitipkan harapan pada calon nakhoda baru bagi perahu yang bernama Sulawesi Barat. SDK dan JSM memantik para relawan dengan sangat piawai membentangkan kerangka strategi pemenangan. Demikian juga JSM tampil khas  memberi wejangan bahwa kemenangan harus diraih dengan santun dan bermartabat. Rakyat harus diperlakukan sedemikian baik, sebab kita yang membutuhkan keterlibatan mereka dalam mengawal kemenangan. SDK dan JSM adalah alasan untuk merekatkan persatuan dan kesatuan. 'Kali ini kita harus bisa memenangkan pertarungan". Pantik SDK dengan membeberkan beberapa klan besar di Polman yang kerap mengisi perhelatan politik daerah ini. "Klan Manggabarani, Mengga dan Masdar. Kini muncul klan baru bernama Singkarru. Klan Manggabarani telah redup, sisa klan Masdar, Mengga dan Singkarru. Dua diantaranya adalah koalisi kita untuk menjadi pemenang".  Pungkas SDK yang disambut pekikan Allahu Akbar dan kata Amin dari 300 relawan yang hadir. 

Acara berlangsung cukup alot dan seru dengan hadirnya sejumlah pemuda potensi yang ikur mewarnai jalannya acara. Ada Hamka, Allink Tapol, Hervol, Elly, dan lainnya memberikan kritik saran yang membangun. Termasuk saya juga ikut nimbrung menyampaikan titipan harapan untuk pemajuan kebudayaan dan pengembangan literasi di Sulbar. Kendati mungkin dianggap terlalu prematur disampaikan, namun konsep visi misi SDK -JSM mesti mengikat program ini agar ketika terpilih, keduanya akan abadi layaknya para pemimpin di Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba'bana Binanga yang pola laku dan pesannya yang tak lekang oleh zaman. 

Itulah makanya, saya kerap menyiapkan waktu untuk hadir sebagai penyaksi beberapa peristiwa penting dalam kancah perjuangan SDK-JSM. Baik itu di Polman, Mamuju dan Insyaallah ditempat lainnya. Saya ingin merasakan dan menikmati dinamika dan dialektika politik yang mereka bangun. Saya ingin menuliskan berbagai momen penting yang nantinya jejak mereka dibaca oleh masyarakat Sulawesi Barat. Ini torehan tentang Palippis, SDK dan JSM yang kelak menjadi episentrum lahirnya calon pemimpin yang berkarakter seperti SDK, yang kharismatik layaknya JSM. Sukses selalu dalam pantauan dewata dia, Tuhan semesta alam. 

PROGRAM ANGGOTA DPR RI DISOROT || Efek Pilkada Serentak

Catatan Muhammad Munir 

Secara umum, mereka yang lolos sebagai wakil rakyat di Senayan adalah representasi dari harapan masyarakat dari dapil sang wakil. Mereka yang lolos kemudian berusaha untuk bisa menggiring program kerakyatan ke dapil masing-masing. Tentu saja, yang bisa menggiring program pro rakyat itu tak memiliki peluang yang sama, sebab mereka yang menjadi wakil rakyat itu juga tak semua fokus untuk memikirkan kepentingan rakyat. Tak jarang kita menemukan wakil rakyat yang turun hanya gagah-gagahan dihadapan rakyat yang mencoblosnya pada saat pemilu. 

Sepanjang yang saya fahami, dari Pemilu 2009, setidajnya terdapat H. Hendra Singkarru yang booming dengan program PPIP dan kegiatan lain terkait pertanian. Lalu muncul nama Andi Ruskati Rajab dengan program PKH-nya. Belakangan muncul SDK dengan program saprodi dan saprotan yang diakui sangat bermanfaat membantu para petani dalam meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Sulbar. Demikian juga Ratih Megasari Singkarru yang concern memperjuangkan beasiswa bagi masyarakat yang tak punya kemampuan membiayai anak-anaknya melanjutkan pendidikannya mulai dari SD sampai ke jenjang perguruan tinggi. Program PIP-KIP menjadikan putri Hendra Singkarru berada dalam sorotan mata tajam lawan politiknya.  

Adakah yang salah jika mereka tampil sebagai wakil rakyat dengan membawa sejumlah program yang bermanfaat bagi masyarakat yang diwakilinya? Nyaris tak ada yang komplain ketika mereka turun dengan label PPIP PKH, dan Saprotan atau lainnya. Itu sebelum era Pemilu dan Pilkada. Ketika perhelatan Pileg dan Pilkada akan digelar, program pro rakyat ini disorot, dihujat dari berbagai arah. Lucunya, Ratih Megasari Singkarru menjadi pesakitan. Ia terhukumi menjadi pelaku politisasi program pemerintah. Terutama saat tahapan Pilkada setentak dimulai. Program PIP seakan  tak punya manfaat, sebagian lagi menggiring opini bahwa PIP KIP hanya janji dan tak mampu direalisasi. Siapa palakunya? Tentu saja pelakunya adalah media yang punya relasi dengan paslon diluar dukungan Dirga AP Singkarru dan Iskandar. Termasuk juga pasangan SDK dan JSM ikut tersandra karena Nasdem menjadi salah satu pengusung di Pilgub Sulbar. Media media itu tumbuh bak jamur memberitakan hal yang sama dengan narasi yang tak balance. Mereka mencari informan yang disulap seolah jadi korban janji pemilu Singkarru Family. 

Sebegitu tinggikah efek Ratih dan programnya terhadap potensi kemenangan Dirga dan SDK?. Bisa jadi iya, sebab program ini berkelindang dengan peningkatan elektabilitas pemilih melalui program beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan PIP (Program Indonesia Pintar) di Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut bisa dilihat dari persentase penerima beasiswa dibandingkan dengan total jumlah penduduk dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Contoh kecil persentase penerima beasiswa terhadap jumlah penduduk yang ada di Polman. Asumsi dasar penerima 40.000 siswa (angka perkiraan) jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar  495.371 jiwa. 40.000 : 495.371) X 100 = 8,08%. 

Jika penerima beasiswa: 40.000 siswa dengan jumlah DPT: 345.281. Kalkulasinya adalah 40.000: 345.281) X 100 = 11,58%. Ini jika dikalikan dengan jumlah penerima saja. Bagaimana jika bapak dan ibu penerima beasiswa itu ternyata ikut sama anaknya ikut mendukung? Maka kalkulasi kemenangan ini tentu akan membuat lawan ketar ketir dan menghalalkan segala cara untuk meretas pergerakan yang terpusat di Rumah Aspirasi Ratih Megasari. 

Kondisi ini akan semakin menjadi jadi menjelang 27 November 2024. Tapi apakah rakyat (penerima PIP) akan termakan dengan berita kampungan macam itu?. Saya yakin itu tak akan terjadi dan endingnya, mereka adalah paslon yang tak punya kreatifitas yang mumpuni dibanding dengan paslon Dirga-Iskandar 

SDK - JSM. 

Akhirnya saya ingin mengatakan, carilah cara yang lebih elegan dan bermanfaat untuk bisa menjadi pemenang dalam kontestasi Pilkada tahun ini. Jangan ada lagi black campagn yang sesungguhnya hanya akan merugikan diri dan paslon yang telah didaftarkan ke pihak penyelenggara.

MENGENAL HOESSAIN PUANG LIMBORO

Harian De Lokomotief, 13 Desember 1952

TOKOH BANGSAWAN MANDAR.

Hossain Poeang Limboro

Bapak Hossain Poeang Limboro, Kepala Departemen Sosial dan Ekonomi Kantor Göuverheurs Semarang, telah dipindahkan ke. Jakarta dan akan tersedia untuk Walikota di sana.  Lahir di Balanipa (Mandar, Sulawesi Selatan - Sekarang Sulawesi Barat) dari keluarga kepala adat tua pada 3 Juli, 1906, ia memperoleh OSVIA ijazah terakhir setelah itu ia berturut-turut bekerja sebagai Asisten Asisten Administrasi, Inland, Jaksa Penuntut Umum, Landsgrbte juga Anggota dari Limboro Self Administrasi dan Panitera Fiskal.

Kemudian dia mengabdikan dirinya untuk studi hukum dan pada tahun 1942 dia menjadi 'ketua Landraad; dan kemudian Hakim Tanah di Makassar. ; Dia terpilih kedepan. Parlemen Indonesia Timur, dibentuk dengan Arnold Mononutu dan Mr. Tadjuddin Noor merupakan partai oposisi, setelah itu ia diangkat menjadi Menteri Perekonomian sebagai wakil dari partai ini dan menjadi pemimpin delegasi.

Pada Februari 1950 menjadi Presiden Parlemen Negara Indonesia Timur dan sebagai Presiden Negara Indonesia Timur, pada tahun yang sama didekati oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur untuk masalah tersebut. dari Assisten Residen. Bapak Hoesain Poeang Limboro adalah salah satu pengurus Persatuan Indonesia.

17 Maret 1950, ribuan rakyat kota Makassar dan pendudukan disekitarnya melakukan demonstran mengelilingi wilayah kota, dan kemudian berkumpul di depan kantor parlemen nit. Diperkirakan jumlah demonstran mencapai 2000 orang.

Demonstran ini merupakan demonstran terbesar yang menggoncang kota Makassar (kadir, dkk, 1984:246). Ketika semua demonstran telah berkumpul di depan parlemen NIT, a.n. Hadjarati, aktor intelektual dari aksi demonstran itu tampil menemui Ketua Parlemen NIT, Husain Puang Limboro untuk menyampaikan tuntutan itu diteruskan kepada pemerintah RIS, dan mendesak segera membubarkan NIT. (Poelinggomang, 2005: 297; patang, 1974:141).

CUKUPKAH PEMIMPIN HANYA MODAL AGAMAWAN ?

Berbicara tentang pemimpin, mungkin sebagian orang memiliki kriteria masing-masing yang ideal untuk memimpin sebuah instansi. Ada yang menganggap bahwa pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang bisa memahami rakyatnya, ada juga yang mengatakan kalau pemimpin yang baik adalah yang memahami agama agar nilai-nilai agama bisa dia terapkan pada kepemimpinannya. Pemimpin yang paham akan agama apalagi sosok tokoh agama sangat memberikan harapan baik untuk masyarakat agar bisa sejahtra dan lebih agamis. Tapi itu semuanya tidak berpengaruh, justru ada beberapa oknum pemimpin yang juga sebagai tokoh agama justru tidak menjadikan nilai-nilai agama dalam kepemimpinanya. Bahkan sebaliknya. Jika patokannya adalah agama, maka pemimpin yang baik adalah yang mampu bersikap adil, amanah dan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Sayangnya, realitas di lapangan sering kali jauh dari harapan. Banyak pemimpin yang seharusnya menjadi panutan dalam menerapkan nilai-nilai agama, justru seolah mengabaikan tanggung jawab mereka. Tidak jarang, kita melihat bagaimana pembangunan terbengkalai. Jalan rusak tak kunjung diperbaiki, fasilitas umum yang minim perhatian, dan kebutuhan dasar masyarakat yang terabaikan. Ironisnya, pemimpin hanya tampak di hadapan publik saat ada event-event tertentu, seakan kehadiran mereka hanya formalitas belaka tanpa ada niatan tulus untuk mendengarkan dan memahami keluhan masyarakat. Sebagai pemimpin, tugas mereka bukan hanya hadir saat ada acara besar atau ketika ada sesuatu yang menguntungkan mereka. Pemimpin sejati adalah mereka yang turun langsung ke lapangan, melihat kondisi masyarakat dan berupaya mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Ketika pemimpin lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya dari kepentingan umum, maka cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial menjadi semakin jauh dari kenyataan. Pembangunan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang pengayoman dan memberi rasa nyama, termasuk juga menginspirasi masyarakatnya. Harapan kita adalah memiliki pemimpin yang tidak hanya hadir dalam seremonial, tetapi juga hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya, memperjuangkan hak-hak mereka, dan membangun dengan prinsip keadilan dan amanah yang sejati. Pemimpin seperti inilah yang akan membawa perubahan nyata, bukan hanya sekadar janji di atas kertas atau pidato di panggung. Keberpihakan terhadap masyarakat seharusnya tidak hanya terlihat dalam momen-momen tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari keseharian seorang pemimpin. Apa gunanya seorang pemimpin jika ia tidak bisa merasakan langsung kesulitan yang dialami warganya? Lebih ironis lagi, ada pemimpin yang berlindung di balik status mereka sebagai tokoh agama, seakan-akan gelar itu memberikan mereka kekebalan dari kritik. Padahal, jika benar-benar memahami ajaran agama, mereka harus tahu bahwa tanggung jawab sebagai pemimpin jauh lebih besar. Menggunakan agama sebagai tameng untuk menutupi ketidakmampuan dan ketidakpedulian terhadap masyarakat adalah sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai agama itu sendiri. Masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai berbicara dan tampil di depan umum. Mereka membutuhkan pemimpin yang berani bertindak, yang memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Jika seorang pemimpin tidak bisa memenuhi harapan ini, maka sudah saatnya mereka introspeksi dan berpikir, apakah mereka benar-benar layak memimpin, atau hanya sekadar mengejar kekuasaan tanpa peduli pada tanggung jawab yang menyertainya. Sudah saatnya masyarakat tidak lagi dibutakan oleh gelar dan status. Seorang pemimpin sejati dinilai dari tindakan dan hasil nyata yang mereka bahwa, bukan dari seberapa sering mereka terlihat di acara-acara seremonial atau seberapa banyak mereka berbicara tentang agama tanpa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika pemimpin tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka sudah sewajarnya mereka mundur dan memberikan kesempatan kepada orang lain yang benar-benar peduli dan siap mengabdi untuk masyarakat. Seorang pemimpin adalah mereka yang mampu memadukan visi, keberanian, dan integritas dalam setiap tindakan mereka. Menurut John C. Maxwell, seorang ahli kepemimpinan terkenal, "A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way." Pemimpin harus menjadi teladan, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan. Mereka harus mampu mengarahkan dan membimbing masyarakat dengan memberikan contoh nyata dari apa yang mereka harapkan dari orang lain. Selain itu, Mahatma Gandhi, pernah berkata, "The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others." Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kepemimpinan yang sukses tidak diukur dari seberapa banyak mereka meraih kekuasaan, tetapi seberapa besar dampak positif yang mereka tinggalkan bagi orang lain. Maka, seorang pemimpin seharusnya tidak hanya berfokus pada simbolisme atau seremonial semata. Mereka harus berani turun ke lapangan, mendengarkan aspirasi rakyat, dan bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan yang nyata. Pemimpin yang memahami nilai-nilai ini akan mampu membawa perubahan yang signifikan dan menciptakan warisan yang akan dikenang oleh masyarakatnya.
Penulis : Chairul

POLITIK KAMPUS ATAU KAMPUS POLITUK ? || Selamat Datang di Arena Bias

Penerapan politik di kampus yang hanya memihak pada kelompok tertentu menandakan adanya ketidakadilan dan bias yang merugikan proses pendidikan politik yang seharusnya objektif dan inklusif. Sebagai lembaga pendidikan, kampus memiliki tanggung jawab penting untuk menyediakan lingkungan yang netral dan adil bagi semua mahasiswa. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua elemen partai politik dan kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangan mereka. Kampus yang mengizinkan atau bahkan mendorong mahasiswa untuk berkampanye berdasarkan arahan kelompok tertentu dapat menciptakan atmosfer yang memecah belah dan menghambat kebebasan berpendapat. Sebaliknya, pendidikan politik yang sehat harus melibatkan diskusi terbuka dan berbagai perspektif tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak luar. Mahasiswa perlu dilatih untuk berpikir kritis dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang seimbang, bukan semata-mata mengikuti arahan dari kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kampus untuk menghindari pola pikir sektarian dan memastikan bahwa segala bentuk kegiatan politik di lingkungan kampus berjalan dengan prinsip kesetaraan dan netralitas. Kampus harus menjadi tempat di mana mahasiswa dapat mengasah keterampilan politik mereka dengan cara yang konstruktif dan bebas dari bias, guna mempersiapkan mereka sebagai warga negara yang cerdas dan berintegritas. Jika kampus gagal dalam hal ini, maka proses pendidikan politik yang seharusnya membangun kesadaran dan pemahaman dapat menjadi kontraproduktif, menghasilkan mahasiswa yang terjebak dalam pandangan sempit dan terdistorsi. #kampusstanting

(001) SDK MENDAYUNG DARI HULU || Maestro Politik Bertangan Dingin Dari Sulawesi Barat

SDK MENDAYUNG DARI HULU 

Maestro Politik Bartangan Dingin Dari Sulawesi Barat. 

Buku yang dibidani kelahirannya oleh Sofa Nurdiyanti ini sungguh membuat saya kagum. Betapa tidak, buku terbitan Quantum Media Aksara (Maret, 2024) ini lahir mengawal sebuah perjuangan sekaligus sebagai simbol pergerakan dalam memajukan perliterasian di Sulawesi Barat. 

Buku setebal 284 halaman ini menjadi perjumpaan narasi saya dengan sosok SDK. Bahwa ketika diluar sana ada yang menganggap politik sebagai langgam untuk memenuhi birahi kuasa para politisi, saya justru tak menemukan itu pada sosok SDK. Ia adalah sosok politisi yang berani mengatakan cintanya pada Sulbar melalui buku. Dan asal tau saja, saya adalah manusia yang selalu bangga pada siapa saja yang menjadikan buku sebagai properti dalam mengawal setiap progres of idea.

PANJAT PINANG || Hinaan Pribumi Dalam Hiburan Belanda

Menurut Rianto Jiang, dalam buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandy Hutari menyebutkan bahwa panjat pinang merupakan sebuah budaya dari Tionghoa, disebutkan jika Permainan Panjat Pinang tercatat pertama kali diadakan di Cina, yaitu pada zaman Dinasti Ming. Permainan ini mulanya diberi nama Qiang Gu dan erat kaitannya dengan Festival Hantu.

Di Indonesia sendiri, panjat pinang mulai dikenal pada saat Belanda menduduki Indonesia. Saat itu, sekitar tahun 1930, para kolonial Belanda mengadakan panjat pinang untuk hiburan saat mengadakan hajatan, seperti pernikahan, kenaikan jabatan, atau pesta ulang tahun.

Adapun hadiah yang digantung pada ujung pohon pinang tersebut berupa makanan, seperti keju dan gula. Ada pula yang berupa pakaian.

Masa itu, hadiah-hadiah seperti itu sangat berarti bagi orang-orang pribumi dan tergolong barang mewah. Sebab itulah perlombaan panjat pinang dulunya hanya diikuti oleh orang pribumi yang ditonton dan ditertawakan oleh orang-orang Belanda.

Para orang pribumi mati-matian memanjat pohon pinang, sedangkan kolonial Belanda menyaksikannya. Namun, bagi keluarga pribumi yang kaya dan merupakan antek kolonial, mereka juga kerap mengadakan perlombaan khas 17 Agustus ini.

Terlepas dari sejarah kelamnya, kita bisa melihat makna tersendiri pada perlombaan panjat pinang. Apa itu? Lomba panjat pinang mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam meraih sesuatu.

Fandy dalam buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal menuliskan, jika diibaratkan, hadiah panjat pinang tersebut layaknya kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, para pemuda perlu berjuang bersama dengan saling menopang tubuh satu sama lain untuk meraih kemerdekaan itu.

Hingga akhirnya, jika mereka berhasil mencapai puncak pohon pinang tersebut, hadiah yang jika diibaratkan kemerdekaan itu dibagi rata.

MAYJEN (Purn) SALIM S. MENGGA || Sederhana Merawat Martabat

Siapapun pasti sepakat ketika mendengar atau menyebut nama Mayjend TNI (Purn.) Salim S. Mengga, setidaknya ada dua hal yang sangat menonjol. Pertama, ia adalah putra S. Mengga, seorang militer yang pada masa pergolakan menjadi pimpinan pasukan Mandar Baru. Bupati Polmas (sekarang Polman) periode tahun 1980-1990 yang dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Polewali Mamasa. Itu tak bisa disangkal, karena Salim memang lahir dari  sosok yang akrab disapa Puang Mengga, Sang Naga Bonar dari Mandar.

Kedua, Salim adalah sosok yang kharismatik dan dalam dirinya menonjol lima hal yang jadi karakternya, yaitu: Sederhana dan Merakyat-dimanapun ia berada selalu bergaul dan mendekati masyarakat di lingkungannya; Taat Beragama; Selalu mau belajar; Memiliki jiwa kebapakan dan mengayomi; Tegas dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diemban. Karakter ini menjadikan Salim S. Mengga banyak disegani oleh kawan maupun lawan.

Cukup dua hal itu yang dibahas dan dibahasakan kepada siapapun untuk menemukenali sosok yang saat ini menata diri untuk berkontestasi dalam Pilkada Gubernur Sulawesi Barat 2024 mendampingi Dr. Suhardi Duka atau SDK. Paket SDK - Salim ini diharapkan menjadi muara dari setumpuk persoalan Sulawesi Barat yang belum bisa diurai diusianya yang ke-20 tahun pada 22 September 2024 mendatang.

Salim S. Mengga lahir di Pambusuang, Kampung kelahiran Imam Lapeo, Baharuddin Lopa, Sayyid Alwi atau Puang Toa dan kental dengan sebutan kKappung Annangguru. Tanggal 24 Agustus 2024 (hari ini), usianya telah menginjak 73 Tahun jika berdasar pada dokumen resminya lahir 24 Agustus1951. Salim adalah anak dari Kolonel Purnawirawan S. Mengga (Puang Mengga) yang merupakan Bupati Popmas (1980-1990), Tokoh Militer dan Tokoh Pejuang di Tanah Mandar dari seorang wanita bernama Hj. Nyilang. Salim adalah putra kedua dari 3 bersaudara yaitu: Syarifah Asia S. Mengga (Almarhumah Istri Prof. DR. Umar Shihab, MA) dan Ir. Aladin S. Mengga (Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2011-2016).

Salim sendiri tercatat memiliki  3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahannya dengan Hj. Fatmawati, sosok wanita yang sederhana dan murah senyum, cucu dari seorang tokoh terpandang dari Bugis H. Beddu Solo). Ketiga anaknya itu adalah Mega Kamila al-Attas, Erfan Kamil al-Attas, Amira Kamila al-Attas. Erfan Kamil Al-Attas pernah menjadi anggota DPRD Sulbar periode 2009-2014.

Kecintaan pada daerah Mandar tak bisa dipisahkan dari sosok Salim S. Mengga. Ia begitu memahami dan mencintai daerah ini, maka panggilan nuraninya lebih besar untuk kembali dan membangun kampung halaman, mengalahkan daya tarik kerier militer yang dimilikinya saat itu.

Ketaatan beragama, kewibawaan sikap mandiri dan merakyat, adalah perpaduan dari garis keturunan sang kakek (orang tua S. Mengga), bernama Sayyid Muhsin al-Attas dan neneknya Hj. Cilla, seorang bangsawan Mandar dari keturunan Pammarica. Sehingga Salim S. Mengga begitu fasih melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan taat menjalankan ibadah shalat lima waktu, dibanyak tempat sering memberikan cerama-ceramah agama dan khutbah shalat ied.

Sikap merakyat dan rendah hati, itulah yang menonjol dalam sikap keseharian Salim S, Mengga, senantiasa mendengarkan keluh kesah para anak buah, serta bergaul dan bermasyarakat dimanapun dia bertugas.

Maka tidak heran disaat akan meninggalkan pos jabatannya di tempat tertentu (baik sebagai DanYot Kavaleri Ambarawa, Dandim Demak dll) sangat dielu-elukan dan di iringi oleh isak tangis para bawahan yang beliau tinggalkan.

Bahkan ketika Salim S. Mengga menjabat Kasdam IV Diponegoro, para Ulama se-Jawa Tengah menghadap Panglima, meminta beliau untuk menduduki jabatan Pangdam IV Diponegoro, hal itu membuktikan bahwa Mayor Jenderal Salim S . mengga sangat disenangi oleh masyarakat Jawa Tengah khususnya para Kiyai disana, kerana beliau orang yang dianggap JUJUR DAN MERAKYAT.

RIWAYAT PENDIDIKAN
SD : Tahun 1964
SMP : Tahun 1967
SMA : Tahun 1970

Pendidikan Militer
AKABRI : Tahun 1974
SUSSAARCAB KAVALERI : Tahun 1975
SUSSPAHARSAT : tahun 1977
TARDANKI : Tahun 1979
TARKORBANTEM : Tahun 1981
SUSLAPA KAVALERI : Tahun 1984
SUSGUKIL : Tahun 1985
SESKOAD : Tahun 1990
SUSDANDI  : Tahun 1993
SUSGATI SUSPOL : Tahun 1995
LEMHANAS : Tahun 2001

JENJANG KEPANGKATAN
Letnan Dua  ; 01 12 1974 ; KEP/152/ABRI/1974
Letnan Satu ; 01 04 1977 ; SKEP/398/IV/1977
Kapten ; 01 10 1980 ; SKEP/649/X/1980
Mayor ; 01 04 1985 ; SKEP/420/V/1985
Letnan Kolonel ; 01 04 1991 ; SKEP/116/III/1991
Kolonel ; 01 04 1996 ; KEPRES NO.17/ABRI/1996
Brigadir Jenderal ; 15 03 2001 ; KEPRES RI NO.18/TNI/2001
Mayor Jendral ; 24 10 2003 ; SKEP Pang. TNI NO.SKEP/342/X/2003

JABATAN
Dantor Denkaves DAM XIV Hasanuddin 01-07 1975 SKEP/546/VII/1975
Dantor IKI 101 Yonkav 10 DAM XIV Hasanuddin 01-10978 SKEP/183/X/1978
Dankima Yonkav 10 DAM XIV Hasanuddin 01-01 1981 SKEP/OL/I/1981
Kasi 4 Log Yonkav 10 DAM XIV Hasanuddin 01-06 1983 SKEP/232/VI/1983
Gumil Gol IV Pusdikkav 01-05 1984 SKEP/216/IV/1984
Kasi Trakor Dirbinsen Pussenkav 01-09 1985 SPIRIN/711/X/1985
Wadan Yonkav 2 Serbu DAM IV Diponegoro 01-01 1986 SKEP/199/III/1986
Kasdim 0711/REM/ 071 DAM IV Diponegoro 01-02 1984 SKEP/216/IV/1989
Gumil Gol V Pusdikkav 01-06 1990 SKEP/203/V/1990
Dan Yonkav 2 Serbu DAM IV Diponegoro 01-08 1991 SKEP/320/VIII/1991
Dandim 0716 Demak REM 073 DAM IV Diponegoro 12-06 1993 SPRIN/811/VI/1993
WAAS Sospol Kodam IV Diponegoro 01-10 1994 SKEP/390/X/1994
Assospol Kodam IV Diponegoro 06-12 1995 SKEP/462/XII/1995
Danrem 141/Toddopuli DAM VII Wirabuana 15-08 1997 SKEP/459/VII/1997
DAN Pussenkev 15-02 2001 SKEP/99/II/2001
Kasdam IV Diponegoro 01-02 2003 SKEP/30/II/2003
Wadan Kodiklat TNI AD 30-10 2003 SPRIN/1669/X/2003
Pangdam XVI Pattimura

PENGHARGAAN
Satya Lencana Kesetiaan VIII TH
Satya Lencana Kesetiaan XVI TH
Satya Lencana Kesetiaan XXIV TH
Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
Satya Lencana Dwidya Sistha
Bintang Yudha Dharma Nararya

MENANTANG RESIKO

Ketika Mayor Jenderal Salim S. Mengga mengambil LANGKAH TEGAS dengan rela meletakkan semua jabatannya sebagai PANGDAM XVI PATTIMURA maupun pada jabatan WADAN KODIKLAT TNI AD.

Sebagian besar kalangan menyayangkan langkah tersebut, karena karier militer beliau masih memungkinkan meraih pangkat TIGA BINTANG (LETNAN JENDERAL).

Ketika sebagian kalangan menanyakan kepada Mayor Jenderal Salim S. Mengga:
“Apa alasan yang mendasari kepulangan beliau untuk kembali ke tanah kelahirannya, sementara jabatan kerier militer masih begitu bersinar?”

Jawaban tegas beliau mengatakan:
“Justru panggilan nurani saya untuk kembali ke Provinsi Sulawesi Barat, karena daerah ini masih baru dan tidak memiliki apa-apa.  Dengan segala kemampuan yang saya miliki, Insya Allah akan saya sumbangkan demi kemajuan daerah ini kedepan”.
Niat dan tekad beliau sangat mulia, namun sangat disayangkan beliau belum mendapat kesempatan.

PENGAKUAN
Prof. DR. H. Umar Shihab
Salim S. Mengga dimata seorang Prof. DR. H. Umar Shihab (Tokoh Nasional dan Ketua MUI di Jakarta):
Salim S. Mengga memiliki kewibawaan yang merakyat dan merupakan satu-satunya putera Mandar yang ditetapkan sebagai Pangdam di Indonesia (Pangdam XVI Pattimura). Dan dalam sikap hidup kesehariannya sangat tidak suka kehidupan yang glamour atau hura-hura.

Salim S. Mengga juga pernah menjabat Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) periode 2013-2018 dan Anggota DPR-RI (mewakili daerah pemilihan Sulawesi Barat) periode pertama 2009- 2014 dan periode kedua 2014-2019.

Sekarang beliau adalah Dewan Penasehat Rabithah Alawiyah DPC Polman, sebuah lembaga pencatatan dan pemeliharaan nasab para sayyid/habib yang berada di daerah Polewali Mandar pada khususnya dan meliputi daerah Sulawesi Barat pada umumnya.

MENGUAK ASSITALLIANG SIPAMANDAR

Catatan Muhammad Munir

Beberapa minggu terakhir ini, diskusi tentang Mandar kembali berseliweran di beranda akun media sosial. Temanya bermacam-macam. Ada yang mengangkat Mandar sebagai persekutuan, bukan suku.

Ada yang membincang  Mandar sebagai wilayah teritorial, bukan suku. Ada yang menyoal Mandar sebagai nilai, bukan suku. Termasuk ada yang cenderung berani mengatakan bahwa Suku Mandar itu tidak ada.

Mandar dalam bingkai Sulawesi Barat ini seharusnya tak lagi ada perdebatan tentang makna kata Mandar, sesungguhnya pembacaan terhadap makna kata Mandar sesungguhnya sudah final dalam babad sejarah Tanah Mandar. Persoalan ini kerap muncul terutama menjelang perhelatan Pemilu atau Pilkada. 

Dari sejumlah tanggapan yang ada, saya melihat dan mengambil kesimpulan bahwa ini akibat dari kurangnya bacaan yang membuat siapapun menjadi kehilangan arah dalam menemukenali konsepsi kata Mandar dengan pemaknaannya.

Kurangnya bacaan atau boleh jadi tak banyak membaca sehingga muncul berbagai persepsi yang beragam.

Padahal Mandar maupun tentang suku Mandar telah final pada ratusan tahun lalu. Periode tahun 1580 sampai 1602, setidaknya leluhur kita sudah sitalli (sepakat sebagai Mandar) dalam Muktamar Tammajarra 1 dan 2 yang puncaknya ada di Allamungan Batu di Lujo. 

Mungkin diantara kita ada yang lalai mengenai Assitalliang di Lujo. MANDAR itu bukan baru lahir dari sana, tetapi mereka justru kembali mengeratkan amandarannya sebagai satu keturunan. Kalau tidak senasab bagaimana mereka dapat membangun konsensus secara sosial, budaya dan politik.

Hakikat Assitalliang atau Sipamandar itu bermakna kembali saling (Sipa), berarti sudah pernah saling bersama. Kenapa mereka sepakat untuk itu, karena konsensus secara sosial, budaya dan politik semakin hari semakin merosot.  Perang atau bundu kerap terjadi antar kerajaan yang ada di Mandar.

Saat itu, berbagai komunitas atau klan mulai bersatu karena alasan politik, ekonomi, atau sosial, mereka dapat mulai mengembangkan identitas kolektif yang lebih luas. Proses ini sering melibatkan penggabungan berbagai kelompok menjadi satu entitas yang lebih besar yang kemudian mendapatkan nama sukusuku,  yakni Mandar.

Intinya, sebelum terbentuknya identitas kolektif sebagai Suku Mandar, masyarakat di wilayah yang kini dikenal sebagai Mandar mungkin terdiri dari berbagai klan atau komunitas yang lebih kecil dengan nama-nama lokal atau berdasarkan garis keturunan. Kendati Nama "Mandar" sebagai suku baru muncul ketika kelompok-kelompok ini bersatu dalam persekutuan politik dan sosial.

                       ****

Mandar (dialek PBB) atau Manda' (dialek PUS) dan Menre' (Bugis versi Lagaligo) secara tekstual memang tak tercatat sebagai sebuah suku. Ia adalah kosa kata yang bermakna sungai. Kata Mandar  sebagai sungai sebangun dengan penyebutan orang-orang yang ada di wilayah geografis Sulawesi Barat. Manda' atau Mandaq ini dikenal dalam kehidupan sosial Masyarakat di wilayah pegunungan seperti Matangnga, Tabulahan dan sekitarnya (baca: PUS).

Selain Mandar, penamaan sungai juga ditemukan sebagai Maloso' (peradaban Lembang Mapi dan Passokkorang), Binanga (Banggae dan sekitarnya), Lembang dan lainnya. Artinya bahwa ketika Mandar menjadi nama sungai, kita tentu tak harus marah jika kemudian Mandar adalah nama sungai, bukan suku. 

Mandar identik dengan air, air umumya dimaknai sungai dalam konsensus sejarah peradaban. Elemen air sejak Era Pongkapadang dengan Torine'ne (sekitar tahun 1100-1200). Beliau adalah moyang orang PUS dan PBB, dan keduanya memang belum menamai manamai dirinya sebagai suku Mandar. 

Kenapa harus menggunakan Mandar sebagai simbol persekutuan mereka? Karena diantara 14 kerajaan (PUS dan PBB) itu terhubung melalui jalur trasportasi yang mengandalkan sungai. Kontur tanah di wilayah PUS adalah bukit, gunung, lembah dan dataran. Sungailah yang menjadi penghubung antara gunung dan pantai. Kondisi inilah yang membuat mereka sepakat mengusung sungai sebagai persekutuan yang dalam perkembangannya dikenal wilayah Konfederasi Mandar.

Orang luar kemudian mencatatnya Tomandar dan tertata sebagai suku untuk membedakan georafis mereka dengan Toraja, Bugis dan Makasaar. 1908 ketika Belanda berkuasa, lagi-lagi wilayah eks Persekutuan Mandar ini menjadi nama Afdeling Mandar. Adapun mengenai Pemerintah Hindia Belanda yang (datang) membuat persekutuan itu karena basisnya kesatuan sosial dan budaya yang sama. Mereka juga tidak serta merta tanpa mempelajari akar budaya di wilayah Afdeling Mandar (baca: Sulawesi Barat). 

Redefinisi Makna Kata Mandar

Dalam berbagai sumber literatur teksnya memang tidak mencatatnya sebagai suku. Ia adalah makna yang sebangun dengan sungai, maloso, Binanga atau Lembang. Fakta-fakta tentang sungai itulah terbangun filosofi Mandar yang diambil dari elemen air (air yang membentuk sungai. Sungai tanpa air adalah bohong).

Filosofi air inilah yang kemudian menjadi nilai bagi orang Mandar karena aktualisasi dari air adalah 'mencari titik-titik terendah untuk menemukan kemuliaannya". Tak pernah terjadi air mengalir ke titik yang paling tinggi. Makna inilah yang memjadi karakter orang Mandar. Lagi-lagi Mandar adalah nilai, bukan suku. 

Kapan Mandar Jadi Suku? 

Mandar jadi suku sejak sejarah mencatatnya sebagai sebuah peradaban yang punya wilayah, bahasa, budaya, sejarah yang disepakati. Kesepakatan inilah yang menerima Mandar sebagai suku.

Jadi tak harus ada yang diperdebatkan dalam makna Mandar sebagai suku, sebagai nilai, sebagai wilayah sebab orang Sulbar sudah faham siapa itu Tomandar (Orang Mandar), Pammandar (Orang yang datang ke Mandar) dan Toi Mandar (Pemilik Mandar). Identitas yang terbangun sejak allamungan Batu dan diperjelas dalam penamaan Afdeling Mandar pada masa penjajahan Hindia Belanda. 

Tahun 1971 terjadi sebuah seminar yang pertama di Mandar yang tak lain menegasikan Identitas sebagai Suku Mandar dengan sejumlah produk kebudayaan dari PUS dan PBB. Itu terjadi di SD Negeri 1 Tinambung. Pada tahun 1984, dihelat lagi kegiatan yang sama dan fokusnya masih tentang kebudayaan Mandar.

Tak berhenti sampai di situ, di Polewali juga dilangsungkan seminar tentang kebudayaan Mandar di STKIP DDI tahun 1987. Dekade tahun 1950/1960, para tokoh dari wilayah barat Sulawesi mengusung Mandar sebagai sebuah provinsi, yakni Provinsi Mandar (cikal bakal pembentukan Propinsi Sulawesi Barat). 

Tahun 1994, masih dengan spirit Mandar dilangsungkan Perjanjian Tammajarra 3 di Makassar sebagai kelanjutan dari perjuangan pembentukan Provinsi Mandar tapi dengan nama baru, Propinsi Sulawesi Barat. Tahun 2001 terjadi Kongres Rakyat Mandar di Majene untuk penguatan daya dorong Sulawesi Barat sebagai sebuah provinsi. Saat itu, semua perwakilan dari Polemaju (baca: PUS PBB) berkumpul dan melahirkan kesepakatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai sebuah keniscayaan. 

Pada kata Mandar, terdapat tiga komponen kata yang juga penting untuk dielaborasi makna kedalamannya, yakni Tomandar adalah mereka yang dari suku lain tapi memilih tinggal dan berdomisili secara turun temurun di wilayah Mandar.

Pammandar adalah mereka yang memang datang ke Mandar untuk mencari nafkah, tidak tercatat secara administrasi sebagai penduduk Sulbar. Hal ini sama dengan status orang-orang Mandar yang pergi ke Singapura, mereks disebut Passa'la' atau Passingapura dan lainnya. Adapun Toi Mandar adalah mereka yang secara genetik lahir dari ibu dan bapak dari orang Mandar. 

                      **** 

Postulat dari tulisan ini adalah Mandar itu sebagai persekutuan, Mandar sebagai nilai, Mandar itu wilayah dan sampai kepada Mandar sebagai Suku.

Yang terakhir inilah yang mesti dibangun kesepakatan bahwa orang Mamasa (PUS) tak usah dipaksa jadi Tomandar, sebab mereka juga Toi Mandar (pemilik Mandar), demikian juga orang Mamuju, Budong-Budong, Baras, Kakumpang, Pattae, Pannei, Pattinjo, Pakkado, Pa'denri, dan lainnya adalah Toi Mandar, bukan Pammandar.

Kita adalah Mandar yang hari ini terbuhul dalam ikatan Sulawesi Barat. Epos purba Lagaligo menyebut kita sebagai Menre. (*)

Membongkar Mitos Kuliah (2)

Oleh: Abd. Rahman Hamid

Setelah menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Indonesia (UI), saya semakin yakin bahwa Allah SWT telah menggerakan hati dan tangan orang-orang yang baik untuk memudahkan proses studi saya. 

Pada bulan Mei 2013, saya mengikuti seleksi masuk UI, bersama dengan sahabat saya, Abd. Rahman (dosen sejarah Unhaer Ternate), di kampus Depok, tepatnya Gedung C lantai III Fakultas Hukum (Ruang 306). 

Kami menginap di rumah keluarga saya, Jais Salisu, di Sawangan Depok. Setelah ujian kami balik. Saya ke Makassar dan dia ke Ternate. 

Setelah ada pengumuman, hati saya sangat gembira. "Selamat, Anda dinyatakan LULUS", kira-kira begitu pesan yang saya terima via e-mail. Betapa tidak, kata sebagian orang yang pernah mencoba, tidak mudah lulus masuk kuliah di UI. Alhamdullah.

Segera setelah pengumuman, semangat saya untuk kuliah di kampus yang sangat saya impikan sejak kuliah S1 (2000-2004) perlahan mulai pudar. Bukan karena saya tidak mau lanjut studi, tapi kendala biaya yang harus saya bayar saat itu hampir dua puluh juta rupiah. Saya tidak punya cukup dana, sebahagian pun tidak, untuk melunasi biaya awal studi. 

Kawan saya, Eman, begitu sapaan akrab dari Abd.Rahman, sudah melunasi biaya tersebut. Sering kali dia menepon saya untuk memastikan apakah saya sudah positif ikut kuliah, dengan membayar semua biaya awal studi. Ketika segala upaya telah ditempuh dan belum ada tanda-tanda dapat biaya studi, saya katakan pada Eman bahwa kemungkinan saya tidak bisa melanjutkan studi di UI. 

Pada satu kesempatan, saya mendapat telpon dari pembimbing S2 saya, (Prof) Dr. A Rasyid Asba, dari Jurusan Ilmu Sejarah Unhas. Begini kira-kira kalimatnya "Man, kamu bisa bantu penelitian saya. Kalau mau, datang ke kampus besok ya, kita rapat". Tanpa berpikir lama, saya langsung menerima tawaran itu. Betapa tidak, beliau sangat mudah membantu saya pada masa studi dan pasca studi ketika menjadi dosen luar biasa di Unhas kala itu (2008-2013). Sebelumnya, saya membantu beliau dalam dua riset untuk Kabupaten Barru (Perlawanan La Patau dan Sejarah Kerajaan Nepo) serta penelitian Sejarah Kota Tual. 

Pada esok hari, pagi-pagi saya sudah ke kampus untuk menghadiri rapat bersama Tim di PSKMP Unhas. Saya dan Ilham Daeng Makello sebagai pendamping beliau. 

Pada rapat itu, baru saya tahu bahwa kami akan riset di Kabupaten Halmahera Utara (Maluku Utara) dan Boven Digul (Papua Barat). 

Di lokasi riset pertama, saya dapat melihat langsung negeri Tobelo, yang banyak saya tahu saat belajar sejarah maritim. Sedangkan daerah yang kedua, juga mudah saya ingat, karena di situlah tokoh-tokoh pergerakan nasional pernah diasingkan oleh Belanda, di antaranya adalah Bung Hatta (sang proklamator). 

Setelah rapat, kami diberikan biaya perjalanan dan honor awal, sebelum ke lokasi riset. Saya tidak ingat dengan baik, apakah kami ke Harmahera dulu atau ke Boven Digul. Jelasnya, setelah mendapat dana itu, saya langsung singgah di Bank BNI Kancab Unhas Tamalanrea untuk melunasi biaya kuliah, dan sisanya saya bawa pulang ke rumah. Alhamdulillah, dalam hati saya berkata, "saya sudah bisa kuliah di UI".

Kisah di atas menjadi awal bagi saya tidak percaya dengan Mitos Kuliah, seperti yang sering saya dengar dari orang lain. 

Ternyata, Allah SWT melapangkan jalan bagi saya untuk belajar di Universitas Indonesia. Kesempatan itu sekaligus mewujudkan mimpi ayah dan ibu saya untuk menyekolahkan anak pertama mereka di Jakarta (lokasi pertama kampus UI, sebelum pindah ke Depok)

Kukusan Depok Jawa Barat

Selasa, 29 Januari 2019.

Repost 8 Agustus 2024

Membongkar Mitos Kuliah (1)

Oleh: Abd. Rahman Hamid

Setelah menamatkan pendidikan program doktor di Universitas Indonesia (2019), saya makin yakin bahwa kuliah harus punya banyak uang (tabungan) adalah Mitos. 

Saat pertama kali saya mendaftar kuliah di kampus besar ini, Universitas Indonesia (UI), banyak orang mengira bahwa saya punya banyak tabungan, kalau ditaksir ratusan juta rupiah. Tak jarang, ada yang bertanya kepada saya, "berapa saving dana Anda untuk (berani) kuliah di UI?". Saya sulit menjawabnya, karena saya tidak punya tabungan sampai ratusan juta rupiah. Bahkan, seingat saya, tabungan saya tak pernah sampai seperempat dari seratus juta. Bahkan, kadang saya meminjam (hutang) kepada kerabat dan sahabat, tetapi tidak pernah sampai lima juta rupiah; jika kekurangan biaya studi. 

Saya juga tidak pernah mendapat beasiswa reguler selama masa kuliah (2013-2019).

Saya kontrak di sebuah kamar kecil di Kelurahan Kukusan (Gang H.M. Firdaus) Beji Depok, dengan sewa mulai 350 sampai 600 ribu per bulan. Sewa tersebut naik setiap tahun. 

Pada tahun pertama dan awal tahun kedua, hampir setiap bulan saya pulang-pergi Makassar - Jakarta - Depok. Rata-rata dua atau tiga kali sebulan. Tiket pesawat pulang-pergi antara dua sampai tiga juta, ketika harga tiket normal. Pada akhir atau awal tahun, harga tiket sering melambung tinggi, bisa mencapai empat juta pulang-pergi. Sudah barang tentu, saya mencari harga yang paling murah. Syukurlah, saya punya langganan travel (Mekar Jaya - Makassar) sejak 2013, dan saya selalu minta dicarikan harga tiket yang paling murah. 

Tak jarang, bila kuliah batal atau dipindah waktu nya, karena alasan tertentu, saya harus tinggalkan bandara dan kembali ke rumah atau batal ke bandara Sultan Hasanuddin Makassar, alias batal ke Jakarta, dengan tiket PP yang sudah saya beli. Walhasil, tiketnya hangus. Maklum, pada tahun pertama sampai ketiga, saya belum paham soal proses pengembalian dana jika batal terbang. 

Karena tuntutan pekerjaan, sebagai Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI di Provinsi Sulawesi Selatan, sering kali saya ke Depok ikut kuliah dengan penerbangan pertama (jam 5 atau jam 6 pagi) dan kembali lagi pada malam hari dengan penerbangan terakhir dan tiba di Makassar pada dini hari. Itu terutama jika ada kunjungan pejabat negara ke Sulsel untuk kegiatan PKH. 

Pada tahun ketiga, setelah Ujian Proposal Disertasi, saya ke Depok satu sampai dua kali per dua bulan. 

Pada tahun keempat dan kelima, hampir sekali tiap bulan saya ke Depok untuk bimbingan dengan pembimbing (promotor atau kopromotor). Paling lama tiga sampai empat hari saya di Depok, dan sering kali hanya satu sampai dua hari. Biasanya, setelah bimbingan pagi atau siang, saya langsung ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Jakarta sore hari untuk kembali ke Makassar. 

Setiap kali pulang dari Depok, saya membawa beberapa buku yang saya beli untuk bahan kuliah atau bacaan penunjang kuliah. Sering kali anak saya bilang begini, "bapak ini bawa buku terus kalau dari Depok", paling saya jawab, "karena bapak adalah anak sekolah [kuliah]" 

Setiap kali ke toko buku Gramedia Depok atau toko buku kecil di kampus (Cak Tarno), saya membeli minimal satu buku. Belum lagi copy-an sejumlah buku koleksi perpustakaan Universitas Indonesia, juga belanja buku di lorong jalan masuk kampus (searah Gang Kober). 

Kalau dihitung secara matematik, pengeluaran di atas lebih besar dari pendapatan saya. Mungkin itulah kemudahan dari Allah SWT bagi saya dalam proses studi. 

Depok Minggu, 27 Januari 2019

Repost, Selasa 6 Agustus 2024

PILGUB SULBAR 2024 || Peluang dan Tantangan

Catatan Muhammad Munir

Pilkada Serentak 2024 di Indonesia merupakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 27 November 2024. Pilkada ini akan memilih gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 hingga 2024. Pilkada serentak ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk menyelaraskan jadwal pemilu nasional dan daerah dalam satu periode pemilihan.

Pilkada kali ini akan diadakan di lebih dari 500 daerah, termasuk 37 pemilihan gubernur, 115 pemilihan wali kota, dan 276 pemilihan bupati. Termasuk Propinsi Sulawesi Barat. Dari pantauan penulis, setidaknya ada 4 kontestan yang dipastikan akan berkontestasi di Pilkada Gubernur Sulawesi Barat. Mereka adalah :

1. Andi Ali Baal Masdar - Arwan Aras
Ali Baal Masdar atau ABM adalah petahana hasil Pilgub 2017 - 2022 yang saat itu menggandeng Enny Angraeni Anwar. Kali ini, ia dengan mantap memilih Arwan Aras sebagai wakilnya. Mantan Bupati Polman dua periode ini selain lawan tanding SDK dan Prof. Husain, ia sekaligus akan berkontestasi dengan Andi Ibrahim Masdar (AIM) yang tak lain adalah adik kandungnya yang juga mantan Bupati Polman dua periode.

2. Suhardi Duka - Salim S. Mengga

Suhardi Duka atau SDK adalah Mantan Bupati Mamuju dua periode yang pada Pilgub 2017 merupakan rival dari ABM dan Jendral Salim Mengga atau JSM. Pada Pilgub kali ini, SDK dan JSM membangung komitmen untuk bergandengan dalam memenangkan pemilihan Gubernur Sulawesi Barat 2024.
Pasangan SDK - JSM ini oleh beberapa kalangan dianggap memiliki peluang jadi pemenang Pilgub karena JSM dikenal sebagai politisi yang banyak miliki pendukung fanatik.

3. Andi Ibrahim Masdar - Asnuddin Sokong
Andi Ibrahim Masdar atau AIM adalah mantan Bupati Polman dua periode yang juga adik dari ABM. Pemilik jargon Sulbar Jago ini menggandeng Asnuddin Sokong, politisi dan pengusaha SPBU yang tergolong sukses di wilayah ini.

4. Husain Syam - Enny Angraeni Anwar

Husain Syam adalah putra Mandar kelahiran Kanang. Ia adalah birokrat, mantan Rektor UNM dua periode yang terjun ke dunia politik praktis. Tak tanggung-tanggung,  ia maju menggandeng Enny Angraeni Anwar sebagai wakilnya di Pilgub Sulbar. Enny adalah istri Anwar Adnan Saleh, mantan Gubernur dua periode. Enny sendiri adalah mantan wakil gubernur periode 2017-2022.
Enny dan ABM pecah kongsi dan memilih menjadi wakil dari Husain Syam.

Keempat pasangan Calon Gubernur ini dipastikan akan sangat seru mengingat mereka adalah putra-putra terbaik daerah yang memiliki rekam jejak yang nyata. Disamping itu,
Pilkada 2024 ini akan dihelat sebagai upaya untuk menyatukan jadwal pemilihan kepala daerah untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya penyelenggaraan pemilu.

Karena dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, pilkada ini membutuhkan persiapan yang matang, terutama terkait logistik, distribusi surat suara, keamanan, serta pendidikan pemilih. Pilkada serentak ini diharapkan bisa mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Peluang dan tantangan pilkada serentak

Pilkada Serentak 2024 membawa peluang sekaligus tantangan yang signifikan bagi demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Berikut adalah beberapa peluang dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024:

Peluang:
Konsolidasi Demokrasi:
Pilkada serentak memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan menyelaraskan proses pemilihan kepala daerah di berbagai tingkat. Ini memungkinkan integrasi kebijakan dan program yang lebih harmonis antara pusat dan daerah.

Efisiensi Anggaran:

Dengan menggabungkan jadwal pilkada, negara dapat menghemat anggaran karena biaya penyelenggaraan pemilu dapat ditekan. Pengeluaran untuk logistik, sosialisasi, dan keamanan dapat dilakukan secara terpadu.

Peningkatan Partisipasi Politik:

Pilkada serentak dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena pemilihan diadakan bersamaan dengan agenda politik nasional yang lain, seperti Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Hal ini bisa memobilisasi pemilih untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi.

Peningkatan Stabilitas Pemerintahan:

Kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024 akan menjabat hingga 2029, sehingga memberikan stabilitas pemerintahan daerah dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini juga memungkinkan program pembangunan yang lebih berkesinambungan.

Tantangan:
Kompleksitas Logistik dan Teknis:

Mengelola pilkada di ratusan daerah secara serentak merupakan tantangan logistik yang besar. Distribusi logistik, pengawasan, serta penghitungan suara membutuhkan koordinasi yang sangat kompleks.

Potensi Konflik Politik:

Persaingan politik yang intens di banyak daerah dapat memicu konflik, terutama jika tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Ini bisa mengganggu proses pilkada dan stabilitas daerah.

Kualitas Pemilih dan Pendidikan Politik:

Rendahnya kualitas pendidikan politik di beberapa daerah dapat mempengaruhi kualitas pemilih. Tanpa pendidikan politik yang memadai, pemilih mungkin kurang memahami pentingnya pilkada dan memilih berdasarkan pertimbangan yang kurang rasional.

Tantangan Integritas:

Isu mengenai politik uang, manipulasi data pemilih, serta intervensi dari aktor-aktor politik pusat menjadi tantangan besar dalam menjaga integritas pilkada. Pengawasan yang kuat dan transparansi sangat penting untuk memastikan hasil yang adil.

Keamanan:

Mengamankan pilkada serentak di seluruh Indonesia dengan situasi keamanan yang beragam di setiap daerah membutuhkan pendekatan yang strategis. Potensi kerusuhan atau aksi kekerasan harus diantisipasi dengan baik.

Kesimpulan:
Pilkada Serentak 2024 adalah momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia yang bisa membawa perubahan positif. Namun, tantangan yang ada perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik agar pelaksanaannya berjalan lancar dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa peluang-peluang ini bisa direalisasikan, sementara tantangan-tantangan tersebut dapat diminimalkan.